Briefing Mengenai European Security and Defense Policy (ESDP) di PRIME-Brussel

Pada  tanggal 16 Juli 2003, di PRIME-Brussel telah diselenggarakan serangkaian acara briefing oleh dua pejabat UE: Mr. Jean-Francois Morel (Perancis), pejabat militer di Dewan UE tentang perkembangan European Security and Defense Policy (ESDP);  dan Mr. Christ Holtby (Inggris), pejabat urusan Asia dan Amerika Utara, Policy Planning Unit, Sekretariat Dewan UE tentang  EU Security Strategy. Selain seluruh home staff PRIME, acara briefing juga telah dihadiri oleh para wakil dari lima perwakilan RI di negara-negara UE, yaitu KBRI Brussel, KBRI Denhaag, KBRI Wina, KBRI Hensinki, dan KBRI Stockholm.

Acara briefing oleh pejabat UE di PRIME dengan mengikutsertakan sejumlah wakil dari perwakilan RI di negara-negara UE, merupakan yang pertama kali diadakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh penjelasan tentang berbagai kebijakan UE dari pejabat UE yang menangangani langsung permasalahannya, dan menjalin kontak/membangun jaringan hubungan antara para diplomat RI dengan para pejabat UE. Kegiatan ini juga merupakan upaya pengembangan program reguler temu muka antara PRIME dan para pejabat UE, yang isunya selama ini hanya terfokus pada masalah-masalah dalam hubungan bilateral RI-UE. Briefing pejabat UE kali ini mencakup isu-isu yang lebih umum, tetapi sedang hangat dibicarakan di berbagai kalangan di lingkungan UE saat ini.

Mengenai perkembangan ESDP, Mr. Jean-Francois Morel menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

• Kebijakan hankam UE/ ESDP pada dasarnya bertujuan menyediakan struktur dan kapabilitas operasional militer dan sipil untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas pencegahan konflik dan  manajemen krisis UE yang  mandiri/terlepas dari AS/NATO. Tugas-tugas yang disebut sebagai Petersberg tasks ini mencakup tugas kemanusiaan dan penyelamatan, tugas penjagaan perdamaian, dan tugas-tugas "combat forces" dalam manajemen krisis, termasuk penciptaan perdamaian. Kebutuhan atas ESDP dilatarbelakangi oleh kenyataan ketidakmampuan UE menangani konflik di Balkan yang pecah pada awal tahun 1990-an. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan terdekatnya sendiri, dan mempunyai dampak langsung pada stabilitas dan keamanan UE.
  
• Gagasan perlunya UE mempunyai kapabilitas militer yang mandiri, berasal dari Perancis dan Inggris sebagaimana tertuang dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan pada KTT kedua negara di Saint Malo tahun 1998. Deklarasi menekankan bahwa sebagai bagian dari satu kebijakan pertahanan bersama, UE harus mempunyai kapabilitas militer untuk bertindak sendiri dalam merespons krisis internasional, dengan didukung oleh pasukan militer yang dapat diandalkan (credible military force), sistem pengambilan keputusan, serta kesiapannya untuk menggunakan pasukan tersebut.
  
• Pada KTT UE di Helsinki Desember 1999, para pemimpin UE menegaskan tekadnya untuk mengembangkan kapasitas otonom dalam pengambilan keputusan-keputusan dan menjalankan operasi-operasi militer yang dipimpin UE guna menjawab krisis internasional, seandainya NATO tidak mengambil peranan.  Dalam rangka tujuan ini, KTT Helsinki menetapkan paling lambat akhir tahun 2003, UE harus mampu menggelarkan dalam waktu 60 hari, pasukan militer berkekuatan 50.000-60.000 tentara dan dapat bertahan dalam melaksanakan seluruh misi Petersberg sedikitnya selama setahun.
  
• KTT Nice (Desember 2000) menyetujui pembentukan badan-badan politik dan militer yang baru dalam lingkup Dewan UE, untuk memudahkan arahan politis dan strategis operasi-operasi manajemen krisis dan pengembangan modalitas bagi konsultasi penuh, kerjasama dan transparansi antara UE dan NATO dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan seluruh negara anggota UE. Badan-badan tersebut adalah Political and Security Committee (PSC), EU Military Committee (EUMC) dan EU military staff (EUMS).
  
• UE telah  meluncurkan tiga operasi manajemen krisis di bawah ESDP, yaitu:
  
  • EUPM (The European Union Police Mission) di Bosnia dan Herzegovina (BdH) awal Januari lalu. EUPM mengambil alih tugas UN International Police Task Force (IPTF) yang sudah bertugas di BdH sejak tahun 1996.  Misi polisi UE ini adalah untuk membantu pihak otoritas setempat mengembangkan jajaran kepolisiannya sehingga memenuhi standar Eropa dan internasional. Tujuan jangka panjangnya adalah agar memastikan negara tersebut mampu melakukan investigasi, memberantas berbagai macam tindak kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir dan terorisme.
    
  • Operasi Concordia diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2003 atas permintaan Pemerintah FYROM untuk mengambil alih tugas NATO yang masa tugasnya telah berakhir. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah setempat dalam menjaga keamanan yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan perjanjian pengakhiran konflik etnis (Ohrid Framework Agreement) yang dicapai bulan April 2001 antara Pemerintah FYROM dan kelompok perlawanan Albania.
    
  • Operasi militer ARTEMIS diluncurkan di kota Bunia, Kongo pada tanggal 12 Juni 2003 dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemulihan keamanan dan situasi kemanusiaan, termasuk turut memberikan perlindungan bagi pelabuhan udara, para pengungsi di kamp-kamp di Bunia.
    
• Untuk keperluan komando dan pengawasan (command and control) atas pelaksanaan operasi manajemen krisis, UE membentuk satu struktur komando ad hoc yang fasilitasnya mempunyai dua pilihan: menggunakan fasilitas markas besar komando milik negara anggota UE (Perancis, Inggris atau Jerman) atau menggunakan aset dan fasilitas NATO. Penentuan tempat markas besar bergantung pada  besar kecilnya dari operasi manajemen krisis tersebut. Pengaturan penggunaan aset NATO telah ditetapkan dalam perjanjian UE-NATO yang ditandatangani bulan Januari lalu.
  
• Perkembangan penting lain di bidang hankam UE adalah keputusan  KTT 19 Mei 2003 yang mengumumkan bahwa UE saat ini telah mempunyai kapabilitas untuk menjalankan a full range of Petersberg tasks, namun kapabilitas militer dimaksud diakui masih terbatas, karena menghadapi banyak kekurangan dalam sistem persenjataannya.  Untuk mengurangi keterbatasan-keterbatasan ini, negara-negara anggota akan mengintensifkan upaya mereka dalam menyediakan sistem persenjataan/perlengkapan militer baru dan lebih canggih melalui sejumlah project groups (kelompok-kelompok proyek pertahanan) yang diserahi tugas untuk menangani masalah-masalah kekurangan persenjataan militer UE. Kelompok-kelompok proyek tersebut di antaranya berkaitan dengan air-to-air  refuelling, dan  combat search and rescue. Negara-negara anggota dapat mengumpulkan dan mengkombinasikan perlengkapan militer yang ada di antara mereka sendiri serta masing-masing mengambil spesialisasi guna menghindari duplikasi dalam penyediaan sumber daya bagi kapabiliter militer dalam UE.
  
• Atas pertanyaan-pertanyaan para peserta, Mr. Morel memberikan jawaban yang menyangkut:
  
  • Partisipasi negara anggota dalam operasi yang dipimpin UE bersifat sukarela.  Ketidakikutsertaan satu negara anggota, misalnya Finlandia bukan berarti negara tersebut menentang operasi UE yang dijalankan. Jumlah partisipasi negara akan menentukan efisiensi operasi yang dijalankan.  Semakin banyak negara yang berpartisipasi dalam operasi, semakin tidak efisien operasi yang dilaksanakan, karena di lapangan akan sulit dilakukan koordinasi para personil dari banyak negara.
    
  • Negara-negara UE umumnya tidak setuju apabila mereka harus benar-benar melepaskan diri dari NATO. Karena itu pula, inisiatif empat negara UE (Perancis, Jerman, Belgia dan Luksemburg) pada KTT Mini Pertahanan akhir April lalu untuk membangun angkatan bersenjata UE dan markas besar militer UE yang tersendiri kurang mendapat dukungan dari sebagian besar anggota UE yang lain. Mayoritas anggota memandang perlu menjaga kepercayaan dan hubungannya dengan NATO. Selain itu, gagasan membangun kapabilitas militer bersama UE tanpa melibatkan Inggris dinilai sebagai hal yang tidak serius.
    
  • Tidak ada duplikasi dalam kebijakan hankam UE dengan misi NATO, karena UE akan menjalankan operasi manajemen krisis hanya apabila NATO/AS memutuskan untuk tidak melibatkan diri. Kesiapan UE untuk menjalankan operasi manajemen krisis adalah penting guna menghindari situasi yang pernah terjadi ketika menghadapi krisis di Kosovo pada awal tahun 1990-an. Selain itu,  kebijakan  hankam  UE  yang mandiri dari NATO adalah penting untuk memenuhi kepentingan keamanan khusus negara-negara  UE terutama karena  NATO,  yang keanggotaannya berbeda dengan UE,  tidak selalu  sejalan dengan kepentingan negara-negara anggota UE.
    
• Mengenai  EU Security Strategy,  Mr. Christ Holtby memaparkan hal-hal sebagai berikut:
  
  • Dokumen strategi keamanan UE "A Secure Europe in A Better World " yang diumumkan baru-baru ini merupakan pedoman bagi kebijakan luar negeri UE dalam menyikapi berbagai ancaman keamanan yang dihadapi saat ini. Pedoman ini dimaksudkan sebagai alat membangun posisi bersama dan mencegah  perpecahan  di antara negara-negara UE seperti ketika menghadapi krisis Irak.  Selain itu, dokumen UE ini dikeluarkan untuk menanggapi dokumen strategi keamanan nasional AS yang diterbitkan tahun lalu (bulan September 2002).
    
  • Dokumen  strategi keamanan UE menyebutkan  berbagai ancaman terhadap keamanan UE di antaranya proliferasi senjata pemusnah massal oleh sejumlah negara tertentu (misalnya Korea Utara dan Iran).  Jenis ancaman ini dan juga ancaman terorisme dianggap sebagai ancaman utama bagi UE. Saat ini, Eropa tidak saja telah menjadi target aksi terorisme tetapi juga  merupakan tempat basis sejumlah kelompok teroris.  Ancaman lainnya adalah konflik-konflik regional dan horizontal threats (kemiskinan, bad governance,  failed states  yang menyediakan  tempat bagi jaringan kelompok teroris).
    
  • Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, UE menekankan perlunya pendekatan multilateral termasuk dengan memperkuat PBB, dan mengembangkan hubungan transatlantik dengan AS, yang merupakan mitra kunci UE.  Agar dapat siap mengambil tindakan jika terjadi satu krisis internasional, UE meningkatkan koherensi tidak saja di antara negara-negara anggotanya, juga  dalam menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada seperti diplomasi, perdagangan, kerjasama pembangunaan, militer sehingga  semuanya mengarah pada  tujuan  akhir/agenda yang sama.
    
  • Dokumen strategi keamanan UE juga menyebutkan ASEAN, Mercosur dan African Union sebagai organisasi kawasan yang penting. Menutup presentasinya, Mr. Holtby menyampaikan bahwa UE mengakui peranan Indonesia dengan penduduk yang besar dan negara Muslim terbesar di dunia, sebagai pemimpin ASEAN. Karena itu pula, diharapkan masukan/tanggapan  dari Pemerintah RI atas dokumen strategi keamanan UE ini.
    
  • Atas   pertanyaan   dari   beberapa  peserta,  Mr. Holtby mengemukakan bahwa  selama beberapa bulan mendatang, UE akan melakukan konsultasi dengan para mitranya untuk memperoleh masukan/tanggapan. Dalam kaitan ini, UE akan menyambut baik seandainya ASEAN khususnya Indonesia memberikan pandangan atas isi dokumen tersebut. Dokumen tersebut sebenarnya merupakan dokumen inti dan karena itu, sepertinya tidak akan mengalami banyak perubahan.  Hasil dari serangkaian konsultasi tersebut akan dirangkum dalam dokumen lain/pendukung yang isinya mengelaborasi dokumen inti dan memuat serangkaian ''action plan''. KTT UE di Roma bulan Desember mendatang akan secara resmi mengadopsi dokumen tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

 Kembali Daftar Berita Politik, Edisi Juli 2003

Kembali Daftar Isi  Buletin PRI-ME, Edisi Juli 2003