Pertemuan General Affairs and External Relations Council,  21 Juli 2003

Pada   tanggal   21   Juli   2003   di   Brussel,    telah berlangsung pertemuan Dewan UE Urusan Umum dan Hubungan Eksternal (General Affairs and External Relations Council/ GAERC) yang pertama kali diadakan di bawah Presidensi Itali. Pertemuan telah membahas berbagai isu internasional antara lain, Timur Tengah, Iran, Irak, European Security and Defense Policy/ESDP, hubungan UE-Afrika dan  Kongo, dan hubungan UE-PBB serta rencana  pertemuan WTO tingkat Menteri di Cancun, bulan September mendatang. Isu-isu tersebut umumnya termasuk dalam prioritas Presidensi Itali di bidang hubungan eksternal. Pertemuan juga telah dihadiri oleh para menlu dari negara-negara aksesi UE dengan status sebagai "observer".

Berikut adalah bagian-bagian penting dari konklusi  yang dihasilkan pertemuan Dewan UE khusus di bidang politik dan keamanan:

1. Timur Tengah
   
   Dewan UE menekankan tidak ada pilihan lain bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah selain pelaksanaan penuh road map oleh kedua pihak terkait (Israel dan Palestina) dan menentang upaya oleh pihak manapun untuk menyimpang dari jalur ini. Dewan menyambut baik kemajuan yang dicapai kedua pihak, khususnya dalam pemberantasan terorisme  dan  pengurangan  aksi  kekerasan  di  kawasan.  Dewan selanjutnya meminta Israel menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan, menghentikan pembangunan benteng pemisah di Wilayah Gaza, melakukan pembebasan tawanan Palestina dan mengadili para pelaku tindakan terorisme, serta membongkar kapabillitas dan prasarana bagi kegiatan-kegiatan terorisme.
   
   Dewan juga mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk melaksanakan penuh perjanjian gencatan senjata, menahan diri dari provokasi dan tindak-tindak kekerasan serta memulihkan kembali rasa saling percaya   di   antara   mereka.   Dewan  sepakat  untuk melanjutkan   kerjasama  dengan  AS  dan  anggota-anggota Quartet lainnya dalam segala isu yang berhubungan dengan  pelaksanaan the road map. Dewan selanjutnya menggarisbawahi pentingnya dukungan dari semua pihak bagi Otoritas Palestina dan Pemerintahnya antara lain dengan tetap menjalin kontak/hubungan dengan mitra-mitra wicara di tubuh Otoritas Palestina.
   
   Dewan mendukung upaya PM Mahmoud Abbas dalam menjalankan reformasi dan membangun ekonomi Palestina. Dewan menyambut  baik upaya Komisi Eropa dalam meningkatkan dan memfasilitasi program-program bantuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  Dalam kaitan ini, Dewan juga menyambut baik keinginan Pemerintah AS untuk turut serta dalam upaya Pemerintah Palestina  dengan memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina.
   
2. Iran
   
   Dewan UE menegaskan kembali bahwa kemajuan dalam hubungan UE-Iran di bidang ekonomi dan politik harus berjalan secara bersamaan. Penguatan hubungan-hubungan ekonomi hanya dapat dicapai jika terdapat kemajuan dalam empat area yang menjadi keprihatinan UE, yaitu HAM, terorisme, non proliferasi nuklir dan proses perdamaian di Timur Tengah.
   
   Dewan UE prihatin atas perkembangan program nuklir Iran dan dampak yang kemungkinan ditimbulkannya,  meminta Pemerintah Iran bersikap transparan dan bekerjasama penuh dengan the International Atomic Energy Agency (IAEA),  serta memenuhi permintaan lembaga tersebut. Penerimaan tanpa syarat, penandatangan dan implementasi IAEA Additional Protocol on Safeguards oleh Iran merupakan langkah penting yang dapat dinilai oleh masyarakat internasional sebagai tanda komitmen Iran di bidang non proliferasi senjata pemusnah massal.  Dewan UE memperingatkan bahwa apabila Iran tidak bekerjasama sepenuhnya dengan IAEA, UE akan meninjau kembali hubungannya dengan Iran bulan September mendatang, khususnya dalam kaitan dengan kelanjutan perjanjian kerjasama dan perdagangan yang saat ini sedang dirundingkan.
   
   Dewan menyatakan keprihatinan  mendalam  atas terbunuhnya wartawan foto  Zahra  Kazemi  (yang ditangkap bulan lalu dan kemudian dilaporkan mengalami penyiksaan oleh aparat keamanan Iran) dan menyambut baik keputusan Presiden Khatami agar empat Menteri kabinetnya segera melakukan investigasi penuh atas insiden tersebut. Dewan UE juga prihatin atas situasi HAM di Iran khususnya atas penangkapan-penangkapan terhadap para pelajar, wartawan dan pihak-pihak lainnya dalam demonstrasi pelajar barus ini. Selanjutnya, Dewan menyerukan kemajuan dalam bidang HAM dan menekankan pentingnya kerjasama penuh Iran dengan mekanisme-mekanisme HAM PBB serta menegaskan kembali pentingnya pencapaian hasil-hasil nyata dalam kerangkakerja dialog HAM UE-Iran.
   
3. Irak
   
   Dewan UE menyambut baik pembentukan Iraqi Governing Council sebagai langkah awal penting ke arah satu pemerintahan perwakilan yang dibentuk oleh rakyat Irak, yang diakui secara internasional. Dewan mengingatkan kembali Resolusi DK-PBB 1483 yang mendukung pembentukan administrasi sementara di Irak dan menyatakan keyakinannya bahwa PBB melalui Wakil  Khusus  Sekjen  PBB,  Sergio Vieira de Mello akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Irak paska konflik, dan menyatakan kesiapan UE untuk memfasilitasi upaya yang bersangkutan dalam memenuhi tugasnya tersebut. UE menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi  dalam  rekonstruksi  Irak sesuai dengan  kerangka kerja resolusi DK-PBB 1483.  Dewan selanjutnya  mendukung usulan Komisi Eropa untuk membentuk satu ''trust fund'' baru bagi  rekonstruksi Irak di bawah payung PBB dan  Bank Dunia, yang terpisah dari ''fund'' yang telah didirikan oleh otoritas pendudukan (Amerika Serikat) untuk mendanai  anggaran pembangunan Irak.
   
4. European Security and Defense Policy (ESDP)
   
   
   • Operasi Concordia di FYROM 
     
     Menanggapi permintaan Presiden Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) dan sejalan  dengan perjanjian UE-NATO untuk menyediakan aset dan kapasitas NATO bagi Operasi Concordia, Dewan UE setuju untuk memperpanjang masa  operasi  militer  Concordia  sampai  dengan  15 Desember 2003 sebagai kelanjutan kontribusi UE bagi stabilitas FYROM. Dewan mencatat harapan Presiden FYROM atas pelaksanaan satu "EU Police Mission" di negaranya setelah Operasi Concordia berakhir.
     
   • Perkembangan kerjasama UE-PBB dalam manajemen krisis.
     
     Dewan menyampaikan komitmen UE dan juga negara-negara anggota-anggotanya untuk terus membantu PBB dalam pencegahan konflik dan manajemen krisis.  Dewan  mencatat  bahwa   operasi-operasi yang dipimpin UE atas permintaan PBB di Bosnia Herzegovina (EUPM) dan di Republik Demokratik Kongo (Operasi Artemis) telah mendorong   kerjasama  yang  lebih  erat  antara  UE-PBB, sebagaimana terlihat dari adanya serangkaian kontak/pertemuan antara para staf UE dan PBB. Untuk memenuhi komitmen tersebut di atas,  Dewan mengingatkan kembali kepada para anggota-anggotanya mengenai pentingnya UE terus mengembangkan kapabilitas manajemen krisis sipil dan militer agar dapat memberikan bermanfaat bagi  pelaksanaan tugas manajemen krisis PBB.
     
     Dewan selanjutnya menekankan pentingnya untuk menciptakan kerangka dialog dan konsultasi yang lebih dekat guna mengidentifikasi area-area kerjasama UE-PBB. Dewan juga mengharapkan diadakannya kontak-kontak yang lebih reguler di antara para  pakar  militer  UE  dan  PBB.  Pertukaran pengalaman antara kedua pihak harus dilakukan secara segular guna dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan yang muncul dalam operasi-operasi manajemen krisis di masa datang.  Kontak-kontak serupa antar para pakar/staf sipil juga harus ditingkatkan untuk mengembangkan kerjasama selanjutnya, khususnya di bidang pelatihan dan  pertukaran pengalaman.
     
5. UE - Afrika
   
   Dewan UE menegaskan kembali bahwa Afrika merupakan mitra utama UE dan menggarisbawahi komitmen bersama bagi kelanjutan dan pengembangan dialog UE-Afrika. Kedua pihak telah menekankan bahwa perdamaian dan keamanan merupakan  prioritas  utama  dalam  dialog  politik  UE-Afrika.
   
   Dewan menyatakan keinginan UE untuk mendukung dan membantu  upaya-upaya  African Union/AU dalam mengembangkan struktur keamanan yang menyeluruh di  Afrika dengan bekerjasama dengan PBB dan menekankan perlunya meningkatkan hubungan antara UE dengan organisasi-organisasi  kawasan yang ada di benua Afrika.  Sebagai  perwujudan  dukungan   dimaksud, UE telah menyumbang €12 juta bagi agenda perdamaian dan keamanan AU dengan tujuan utama: mendanai kegiatan-kegiatan operasional pembangunan perdamaian dan  kelembagaan AU.
   
   Dewan  menegaskan  kembali  keinginan  UE  dan negara-negara anggota-anggotanya untuk memberikan   kontribusi   pada   penguatan   kapasitas  pasukan  pemelihara  perdamaian  Afrika.  Dewan mengakui upaya besar Afrika dalam penanganan konflik-konflik bersenjata,  adanya potensi peranan penting yang dapat disumbangkan organisasi-organisasi subkawasan  dalam hal ini. Dewan mencatat peningkatan kapasitas Afrika untuk mengambil tanggung jawab dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan menghargai komitmen negara-negara Afrika untuk berkerjasama dengan  PBB  dalam  penanganan  konflik.  Selanjutnya,  Dewan  menegaskan  kembali  pentingnya  bantuan UE dalam mendukung prioritas pembangunan  negara-negara Afrika khususnya strategis pengentasan kemiskinan (poverty reduction strategies), termasuk penyelesaian dan pengurangan konflik.
   
6. Republik Demokratik Kongo dan Kawasan Great Lakes
   
   Dewan UE menyatakan puas atas kelancaran Operasi Artemis yang bertujuan untuk menstabilkan situasi di Bunia, Kongo dan menjalankan misi sesuai dengan Resolusi DK-PBB 1484. Telah kembalinya para pengungsi ke wilayah asalnya dan adanya perbaikan kondisi-kondisi lingkungan kerja bagi para petugas kemanusiaan menunjukkan terjadinya perbaikan situasi keamanan.
   
   Operasi militer UE di Kongo merupakan bukti dari kemajuan dalam kebijakan hankam UE dan merupakan   kontribusi   UE  yang  nyata  pada  upaya-upaya masyarakat internasional dalam memajukan  stabilitas  dan keamanan di Afrika.  Seperti termuat dalam Resolusi DK-PBB 1484, operasi militer UE ini akan berakhir pada 1 September 2003 dan   tugasnya   akan  diambil  alih  oleh  MONUC  (UN Mission in Congo).  Dewan UE menyambut bak kerjasama UE dan PBB dalam menangani krisis tersebut dan menekankan komitmen UE kepada Kongo akan berlanjut dalam bentuk lain.
   
7. Perlindungan atas para warga sipil dalam operasi manajemen krisis yang dipimpin UE
   
   Dewan UE menekankan bahwa salah satu tujuan utama UE adalah memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, dan  juga mengembangkan serta memperkuat penghormatan atas HAM dan kebebasan fundamental. UE bertekad untuk meningkatkan kapabilitas manajemen krisis dan pencegahan konflik dan melanjutkan kerjasama dengan PBB di bidang ini.
   
   Dewan menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak membahayakan dari konflik bersenjata pada penduduk sipil, termasuk wanita, anak-anak, pengungsi dan internally displaced persons (IDPs) dan konsekuensi jangka panjangnya bagi perdamaian, keamanan dan pembangunan di negara-negara yang dilanda konflik.
   
   Dewan mengingatkan bahwa adalah tugas negara-negara anggota untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan    piagam   PBB   dan   resolusi-resolusi DK-PBB yang berkaitan dan bahwa  kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum humaniter, hukum HAM dan hukum pengungsi internasional juga berlaku pada operasi manajemen krisis yang dipimpin UE. Dewan meminta badan-badan kompeten UE untuk merancang satu ''guideline" bagi perlindungan penduduk sipil dalam operasi manajemen krisis UE.

Pengamatan

• Keputusan Dewan UE tentang Iran mendapat perhatian besar berbagai media internasional, karena keputusan tersebut memuat peringatan keras kepada pemerintah Iran mengenai kemungkinan dilakukan penangguhan perundingan perjanjian kerjasama dan perdagangan oleh UE, apabila Iran tidak memberikan kerjasama penuh dengan IAEA dalam pelaksanaan program nuklirnya (keputusan Dewan UE ini sendiri langsung ditentang  oleh  pemerintah  Iran). Berbeda ketika menghadapi krisis Irak, UE sejauh ini telah memperlihatkan kesatuan sikap dalam menghadapi isu senjata pemusnah massal Iran, dan  secara umum mempunyai keprihatinan yang sama dengan AS. Bedanya dengan sikap AS, UE sampai saat ini tetap mempertahankan dialog dengan para pejabat Iran.
  
• Hal lain yang menarik dari pertemuan GAERC  tersebut  adalah  berkaitan dengan isu Irak. Menyikapi perkembangan Irak pasca konflik, UE terus memperlihatkan posisi yang berbeda dengan AS. Posisi dasar UE adalah menekankan perlunya satu pendekatan  multilateral  dan   dalam  hal   ini,    tetap menghendaki PBB agar memegang "central role" dalam rekonstruksi Irak,  bukan  pihak otoritas pendudukan yang dipimpin AS. Dalam rangka mewujudkan peranan PBB sebagaimana  dikehendaki UE  dimaksud,  pada   pertemuan   GAERC,   beberapa Menlu UE melontarkan gagasan perlunya Resolusi DK-PBB baru, yang memberikan mandat lebih besar kepada PBB dalam rekonstruksi dan pemeliharaan keamanan di Irak.
  
• Berkembangnya gagasan ini di kalangan Dewan Menteri UE dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya korban di kalangan tentara AS dan belum kondusifnya situasi keamanan di Irak.  Keadaan ini tampaknya telah mendorong sejumlah Menteri UE mempertanyakan kembali legitimasi kehadiran pasukan koalisi pendudukan di negara tersebut. Dalam satu wawancara pers sesuai pertemuan, Menlu Perancis, Dominique de Villepin menekankan bahwa Resolusi DK-PBB 1483 (yang mengakui Coalition Provisional Authority sebagai pihak yang "in charge" di Irak) tidaklah cukup untuk memberikan peranan kunci kepada PBB sebagaimana diharapkan UE. Menlu Villepin selanjutnya mengemukakan bahwa hanya pasukan penjagaan keamanan di bawah mandat PBB yang dapat menjamin keamanan di Irak secara syah dan efisien. Namun, usulan ini mendapat tentangan dari Inggris (sebagai sekutu terdekat AS), yang pada pertemuan tersebut mencoba meyakinkan bahwa sejauh ini Resolusi DK-PBB baru masih belum diperlukan.
  
• Pentingnya pendekatan multilateral bagi UE dalam menangani masalah Irak, juga terlihat dari dilontarkannya gagasan pembentukan satu ''trust fund'' baru yang dikelola oleh masyarakat internasional, terpisah dari ''fund'' yang telah didirikan oleh Otoritas pendudukan (Amerika Serikat) yang dananya sebagian besar berasal dari hasil penjualan minyak Irak.  Bagi UE, ''trust fund'' yang bersifat multilateral di bawah naungan PBB ini adalah penting guna menghindari kesan bahwa UE dan donor-donor lain mendukung dan membiayai pendudukan Irak oleh AS.
  
• Satu sisi yang juga menarik dari penyelenggaraan pertemuan GAERC kali ini adalah adanya  kunjungan Menlu Israel Sylvan Shalom kepada para menlu UE yang dilakukan di sela-sela pertemuan GAERC. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pihak Israel untuk memperbaiki hubungannya dengan UE. Pada pertemuannya dengan para menlu UE tersebut, Menlu Shalom menyerukan agar UE berperan lebih besar dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Seruan ini sekilas tampak merupakan satu hal "'baru" dalam sikap di pihak Israel selama ini seringkali menuduh UE cenderung memihak Palestina dalam konflik Timur Tengah.
  
• Namun seruan Menlu Israel telah ditanggapi secara skeptis oleh beberapa menlu UE meskipun seruan tersebut sejalan dengan keinginan UE untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam penyelesaikan konflik yang selama ini sangat didominasi oleh AS. Di antara para menlu UE sudah terdapat kekecewaan atas sikap Israel yang selalu mempengaruhi AS sehingga bersikap ragu dalam mendukung implementasi the road map yang turut dirancang oleh UE. Sementara itu, beberapa diplomat dari negara-negara UE menyatakan kepada pers bahwa sejauh ini belum terlihat perubahan kebijakan di pihak Israel dalam perdamaian di Timur Tengah dan menilai seruan Menlu Shalom tersebut tidak tulus, karena dibaliknya terdapat sederet  permintaan sebagai kompensasi. Salah satunya adalah meminta agar UE bergabung dalam kampanye AS dan Israel untuk mengucilkan Presiden Palestina Yasser Arafat, permintaan yang tentu ditolak oleh UE. Selain itu, Israel juga tidak mempedulikan permintaan UE untuk menghentikan pembangunan benteng ''keamanan" yang memisahkan Jalur Gaza dan Israel.

 Kembali Daftar Berita Politik, Edisi Juli 2003

Kembali Daftar Isi  Buletin PRI-ME, Edisi Juli 2003