 |
Fokus (Februari 2003)
Oleh: Widyarka Ryananta
Sejak Korea Utara dituduh Presiden AS George W. Bush tahun lalu sebagai salah satu negara yang merupakan 'poros kejahatan' dunia, ketegangan di Semenanjung Korea nampak terus meningkat. Korea Utara telah melakukan manuver berbahaya, yang antara lain tercermin dalam sikapnya untuk tidak terikat dengan perjanjian non-proliferasi nuklir sejak 1 Januari 2003 dan kemudian melanjutkan kembali aktifitas reaktor nuklir di Yongbyon. Reaktor berkekuatan lima megawatt ini memiliki persediaan 8000 nuclear fuel rods, yang dengan mudah dapat dirobah fungsinya untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Langkah Korea Utara tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab jika ketegangan terus bereskalasi menjadi krisis perang terbuka, maka dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di kawasan tetapi juga perdamaian dunia.
Berbagai macam provokasi militer dan retorika dilakukan oleh Korea Utara dengan tujuan agar AS bersedia melakukan perundingan secara bilateral. Menlu Colin Powell saat berkunjung ke China, Jepang dan Korea Selatan bulan Februari 2003, mensyaratkan agar Korea Utara menghentikan semua aktifitas program nuklirnya, baru AS bersedia berunding melalui forum multilateral dengan melibatkan kawasan. Kunjungan tersebut nampaknya kurang membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, sebab China menyerahkan sepenuhnya kepada AS untuk menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan Korea Selatan tetap menghendaki agar AS bersedia melakukan perundingan dengan Korea Utara secara langsung.
China sebenarnya bisa berperan membantu meredakan ketegangan di kawasan, sebab pengaruhnya cukup kuat terhadap Korea Utara. Selain jalinan hubungan dagang, Korea Utara sampai saat ini memperoleh pasokan bahan bakar minyak dan merupakan penerima bantuan paling besar dari China. Pemerintah China nampak ragu mengambil sikap, menghadapi dilema apakah harus mempertahankan aliansi strategisnya dengan Korea Utara atau memilih tetap bersikap inward-looking dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Tekanan ekonomi China kepada Korea Utara akan mengakibatkan bangkrutnya negara tersebut yang berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan dan hilangnya wilayah pengaruh tradisional, ditambah lagi dengan adanya banjir pengungsi dari Korea Utara. Di lain pihak agar perekonomiannya dapat tumbuh secara berkesinambungan, China harus tetap memperhitungkan faktor AS sebagai mitra dagang utama termasuk sumber investasi.
Manuver dan provokasi Korea Utara merupakan ancaman serius bagi keamanan Jepang. Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba baru-baru ini menegaskan, Jepang akan melakukan serangan militer pada Korea Utara jika negara tersebut terbukti akan menyerang Jepang dengan rudal balistik. Jika serangan itu dilaksanakan, merupakan tindakan membela diri yang diijinkan oleh Konstitusi Jepang. Korea Utara diminta menghentikan program nuklirnya dan menyelesaikan melalui jalur diplomasi. Selain itu Tokyo juga tengah mempertimbangkan kembali apakah akan terus berpartisipasi dalam melanjutkan program pembangunan reaktor air ringan di Korea Utara yang dilakukan oleh Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO). Organisasi ini merupakan hasil tindak lanjut Kerangka Persetujuan yang dicapai antara AS dan Korea Utara tahun 1994, yang beranggotakan AS, Jepang, Korea Selatan dan UE.
Presiden Korea Selatan yang baru, Roh Moo-hyun, selain menegaskan bahwa program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dunia, namun dalam kebijakan luar negerinya tetap berusaha melakukan engagement terhadap Korea Utara. Melalui kebijakan Perdamaian dan Kesejahteraan yang merupakan kelanjutan dan nama baru Sunshine Policy nya mantan Presiden Kim Dae Jung, hubungan dengan Korea Utara akan dilaksanakan melalui dialog berdasar rasa saling percaya serta meningkatkan hubungan timbal balik. Sementara kalangan di dalam negeri bersikap skeptis terhadap kebijakan Presiden Roh tersebut, mengingat pelaksanaan Sunshine Policy selama ini dianggap lebih banyak menguntungkan Korea Utara secara ekonomis, apalagi terungkap pula bahwa untuk memuluskan berlangsungnya KTT Perdamaian antara Kim Dae Jung dengan Kim Jong Il pada tanggal 20 Juni 2000 di Pyongyang, Korea Selatan melalui perusahaan Hyundai telah menyalurkan dana US$ 198 juta kepada Korea Utara.
Selama ini Korea Utara berusaha membuka diri pada masyarakat internasional dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menghadapi kesulitan ekonomi yang akut ditambah lagi sekitar 23 juta rakyatnya menderita kekurangan pangan, Korea Utara sebagai penganut ideologi komunis dengan sistem pemerintahan totaliter yang tertutup dengan sengaja telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Beberapa analisa menyebutkan bahwa langkah berbahaya itu terpaksa ditempuh untuk mengusahakan lebih banyak bantuan dan kompensasi ekonomi semaksimal mungkin dari masyarakat internasional. China dan Russia sebagai sekutu tradisionalnya yang selama ini diharapkan banyak membantu, nampak semakin membuat jarak karena mengamankan faktor domestik dan memelihara kepentingan strategis mereka mendatang. Salah satu prinsip dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri UE terhadap kawasan lain, termasuk Asia ialah melaksanakan engagement sehingga bisa diperoleh nilai tambah yang bermanfaat. Seandainya kontribusi UE dipandang tidak begitu signifikan, namun UE harus dapat menawarkan sesuatu dan tentu saja perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Dengan demikian, eksistensi UE melalui engagement, peran aktif dan citra positif di masa mendatang pantas memperoleh penghormatan dari masyarakat internasional. Dalam konteks krisis nuklir di Korea Utara, meski disadari bahwa pelaku utama untuk dapat menyelesaikan melibatkan AS, Korea Selatan dan Jepang, namun peran China, Russia dan UE tidak dapat dikesampingkan.
Terhadap ketegangan di Semenanjung Korea, sidang Dewan Menteri UE tanggal 19 November 2002 mengeluarkan deklarasi yang menegaskan kekhawatiran atas program pengembangan pengayaan uranium sebagai bahan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. UE meminta Korea Utara untuk segera menghentikan program tersebut karena telah melanggar ketentuan internasional seperti perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT), International Atomic Energy Agency (IAEA) Safeguard Agreement dan North-South Joint Declaration on Denuclearization and the Agreed Framework. Selain itu juga ditegaskan bahwa UE tetap mempunyai komitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan dan pangan kepada rakyat Korea Utara. Presidensi Denmark atas nama UE pada tanggal 27 Desember 2002, menyampaikan keprihatinannya atas adanya indikasi bahwa Korea Utara akan menghentikan kerjasamanya dengan IAEA dan mengharapkan agar Korea Utara tetap melakukan kerjasama dengan badan tersebut.
Para Menlu UE dalam pertemuan di Brussel tanggal 27 Januari 2003 sepakat untuk mengirim utusan ke Korut dipimpin oleh Xavier Solana, namun rencana kunjungan tersebut tidak dapat terlaksana. Setelah mengunjungi Jepang dan Korea Selatan dari tanggal 9 - 12 Februari 2003, Xavier Solana menegaskan bahwa ancaman proliferasi senjata pemusnah massal bersifat global, oleh karena itu UE bersedia mengambil peran dalam mengupayakan perdamaian. Beberapa alasan mengapa Korea Selatan, dan Jepang meminta UE untuk terlibat, karena menginginkan adanya koalisi diperluas menghadapi proliferasi senjata nuklir, dan UE dianggap tidak mempunyai kepentingan strategis, selain terciptanya stabilitas kawasan. Selain itu juga mengharapkan UE tetap menyalurkan bantuan dan menjalin dialog dengan penguasa di Korut.
Presidensi Yunani dalam pernyataannya mendukung Resolusi IAEA tanggal 12 Februari 2003, yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah melanggar ketentuan perjanjian non-proliferasi nuklir. UE akan membantu upaya penyelesaian secara damai dengan antara lain melakukan koordinasi dengan pihak negara terkait termasuk mengirimkan misi ke Korea Utara jika situasi dan kondisi memungkinkan. Dalam kaitan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Yunani, Tassos Giannitsis selaku Presidensi UE saat menemui Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun tanggal 26 Februari 2003, mengemukakan bahwa UE akan berusaha membantu mencari penyelesaian krisis nuklir di Semenanjung Korea dan tetap akan melanjutkan bantuan kemanusiaan pada Korea Utara.
Korea Utara terus melakukan provokasi, sementara di lain pihak AS tetap menolak untuk berunding secara bilateral. Presiden Bush bahkan mengisyaratkan bila jalur diplomasi gagal, maka akan menempuh opsi tindakan militer untuk menghindarkan Korea Utara memproduksi senjata nuklir. Selain itu AS dan Korea Selatan telah menggelar latihan perang besar-besaran pada awal bulan Maret. Dalam situasi jalur diplomasi seolah mengalami kebuntuan, UE kiranya dapat lebih aktif berperan dengan mencari terobosan untuk melakukan mediasi kepada penguasa di Pyongyang. Beberapa faktor yang memungkinkan UE dapat ikut berperan membantu membujuk Korea Utara melakukan dialog, ialah hubungan UE - Korut selama ini terjalin dengan baik, apalagi 13 negara anggota UE mempunyai hubungan diplomatik dan tiga diantaranya membuka kantor perwakilannya di Pyongyang. UE merupakan salah satu donor terbesar kepada Korea Utara.
Adanya akses diplomatik UE di Pyongyang merupakan salah satu 'aset' bagi Presidensi Yunani yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Forum pertemuan dialog politik antara para pejabat senior UE dan Korea Utara yang sejak tahun 1998 telah berlangsung lima kali, perlu dilanjutkan tidak hanya sebagai wahana meningkatkan jalinan hubungan bilateral semata, namun yang lebih penting agar eskalasi krisis nuklir Korea Utara dapat dihindarkan. Di saat banyak negara lain mempertimbangkan kembali bantuannya kepada Korea Utara, kesediaan UE untuk terus membantu khususnya bantuan kemanusiaan merupakan 'leverage' tersendiri dalam menjalin engagement, disamping kesediaan UE untuk membuka pasarnya bagi produk ekspor dari Korea Utara. Bantuan UE yang telah disalurkan kepada Korea sebesar €393 juta (US$ 427 juta) sejak tahun 1995, berupa bantuan pangan, dukungan untuk rehabilitasi sektor pertanian, bantuan kemanusian non pangan, bantuan teknik dan sumbangan melalui KEDO (sebesar €95 juta, dan memberikan komitmen €20 juta sampai dengan tahun 2005). Bantuan itu belum termasuk sumbangan tambahan dari negara anggota UE secara bilateral.
Dalam hubungan transatlantik dengan AS, Presidensi Yunani untuk sementara berhasil 'menyatukan' suara melalui kompromi mengenai penyelesaian damai masalah krisis Irak dalam KTT luar biasa di Brussel tanggal 17 Februari 2003. Berkaitan dengan ketegangan di Semenanjung Korea, Presidensi Yunani di lain pihak bisa melakukan pendekatan kepada AS agar bersedia melakukan perundingan langsung dengan Korea Utara. Perundingan bilateral tersebut tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan Korea Utara agar AS mau memberikan 'santunan' ekonomi, namun dimanfaatkan sebagai wahana menyusun agenda bersama untuk perundingan berikutnya secara multilateral dalam rangka penyelesaian damai ancaman krisis nuklir Korea Utara secara tuntas?
| |
