 |
Fokus (Februari 2003)
Oleh: Deny Wachyudi Kurnia
Dengan mengacu pada Program Kerja Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Menlu RI pada pidato awal tahun 2003 (8 Januari) mengingatkan kembali prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di antaranya untuk mempertahankan kesatuan nasional dan integritas wilayah serta membantu pemulihan perekonomian nasional. Pernyataan Menlu RI tersebut tentu akan menjadi dasar untuk mengkaji pelaksanaan diplomasi dalam satu tahun terakhir.
Tulisan berikut ini mencoba mengupas salah satu dimensi hubungan Indonesia-UE, yaitu kerjasama pembangunan, untuk mengkaji sekilas apakah pelaksanaan diplomasi di Eropa dalam beberapa waktu terakhir telah sejalan dengan sasaran-sasaran Pemerintah tersebut di atas. Bagi UE, pedoman pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan Indonesia didasarkan pada Country Strategy Paper on Indonesia (CSP) yang disahkan bulan Mei 2002. CSP memuat pokok-pokok rencana jangka menengah tahun 2002-2006, yang didukung oleh komitmen pendanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang menyertai CSP, yaitu National Indicative Programme (NIP) Tahun 2002-2004.
Berdasarkan Memorandum on NIP for Indonesia 2002-2004 yang ditandatangani Dubes Sabato Della Monica dan Direktur Jenderal Amerika & Eropa (Amerop) Departemen Luar Negeri di Jakarta tanggal 19 Nopember 2002, Komisi Eropa mengalokasikan bantuan sebesar €58 juta untuk tahun 2002, €46 juta untuk 2003, dan €46 juta untuk 2004:
-
Tahun 2002 untuk proyek-proyek good governance jasa kesehatan dasar di Sumsel, Jambi dan Papua; pengelolaan sumber daya alam/hutan di Kaltim; serta dana skala mikro untuk mendukung jalinan kerjasama usaha.
-
Tahun 2003 untuk proyek-proyek good governance bidang peradilan dan penegakan hukum sektor kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade); serta TRTA (trade-related technical assistance).
-
Tahun 2004 untuk proyek-proyek pendidikan; kehutanan (community-based); pengentasan kemiskinan di daerah aliran sungai; serta TRTA/kerjasama ekonomi.
Dalam Pertemuan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia - Komisi Eropa di Brussel tanggal 10-11 Desember 2002, para pejabat senior kedua pihak telah membahas pelaksanaan proyek-proyek dimaksud agar dapat memaksimalkan efektifitas dan dampak bantuan UE bagi Indonesia. Posisi dasar delegasi RI yang dipimpin Dirjen Amerika-Eropa Deplu adalah bahwa bantuan UE tidak boleh mengkompromikan hak Indonesia sebagai negara berdaulat untuk menentukan format proyek yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Menanggapi posisi dasar Indonesia, pihak UE tidak menunjukkan keberatan. Dengan melihat prinsip dan semangat politik yang melandasi kerjasama pembangunan UE dengan negara berkembang, tampaknya posisi dasar Pemerintah Indonesia tersebut sejalan dengan keinginan UE. Jika terdapat masalah, kemungkinannya adalah dalam tataran pelaksanaan. Dalam salah satu public hearing Parlemen Eropa untuk Komite Pembangunan dan Kerjasama, Komisioner UE Urusan Kerjasama Pembangunan, Poul Nielson, mengakui bahwa dalam praktek, ada negara donor yang mencampuradukkan bantuan dengan kepentingan politik (dan bahkan militer). Ia menyebut kasus negara adidaya yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan namun sekaligus mengumpulkan informasi demi kemenangan militer melawan rezim Taliban. Bagi UE, menurut Komisioner Nielson, praktek semacam itu tidak dapat diterima.
Pernyataan Komisioner Nielson tampaknya tidak bertentangan dengan strategi kerjasama pembangunan UE yang telah mengalami reformasi sejak tahun 2000. Prinsip yang melandasi strategi tersebut adalah memfokuskan pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan rasa kepemilikan pihak penerima pada program/proyek, merangkul/memperluas partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek (project cycle), serta mengembangkan devolusi/pengalihan pengambilan keputusan ke para pemangku kepentingan di lapangan.
Berdasarkan strategi baru dimaksud, penyusunan CSP 2002-2006 yang dilakukan oleh Komisi Eropa telah melalui proses konsultasi dengan pihak Indonesia, sehingga tercapailah kesepakatan untuk memfokuskan dukungan UE bagi Indonesia pada sektor-sektor good governance, manajemen sumber daya alam, dan kerjasama ekonomi.
Melalui pendekatan baru tersebut, UE berharap mampu meningkatkan dukungan kepada Indonesia yang sedang mengupayakan pemulihan ekonomi dan transformasi politik. Melalui CSP 2002-2006, UE berupaya menjamin pengalokasian anggaran hibah kepada Indonesia yang bersifat multi-tahun, sehingga kerjasama pembangunan akan menjadi satu elemen penting hubungan bilateral di samping hubungan ekonomi- perdagangan, investasi, dan dialog politik.
Kerjasama pembangunan UE dalam CSP 2002-2006 diarahkan hanya pada sedikit sektor strategis didasarkan pada pertimbangan keterbatasan anggaran, sehingga harus jelas sekali fokusnya. Namun sejalan Komunikasi Komisi Eropa Tahun 2000 yang menjanjikan upaya "to upgrade its cooperation to a level consistent with Indonesia's needs", komitmen hibah UE tahun 2002-2004 meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding periode 1995-1999 yang berjumlah kurang dari €98 juta.Bagi Indonesia, jika terpenuhi prinsip bahwa hibah pihak asing tidak mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional, maka hibah tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan. Dalam konteks inilah salah satu alat uji keberhasilan pelaksanaan politik luar negera RI.
Dalam kerangka kerjasama pembangunan RI-UE, tentu perlu dicatat fakta bahwa jumlah hibah yang dianggarkan untuk periode 2002-2006 (rata-rata €43 juta per tahun) merupakan peningkatan lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah yang disalurkan UE tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu dari sudat pandang kualitas, para pelaksana politik luar negeri RI telah menekankan kepada pihak UE bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan harus memberikan manfaat maksimal bagi kebutuhan Indonesia, termasuk dalam hal procurement dan expertise yang paling menguntungkan khalayak setempat.
Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama pembangunan UE-Indonesia yang berjalan lancar tentu akan membawa manfaat langsung untuk membantu pemulihan perekonomian nasional, sejalan dengan sasaran Program Kerja Kabinet Gotong Royong 2001-2004. Meskipun jumlah hibah UE bukan merupakan komponen terpenting bantuan asing kepada Indonesia, diharapkan bahwa dampak keberhasilan proyek-proyek UE akan bersifat multi bagi upaya peningkatan good governance, penerapan hukum, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kerjasama ekonomi-perdagangan yang sangat penting bagi masa depan bangsa.
Harapan bahwa pelaksanaan program kerjasama pembangunan RI-UE telah sesuai dengan kepentingan nasional tentu didasarkan pula pada pertimbangan bahwa penyusunan CSP 2002-2006 dan pelaksanaan proyek di lapangan telah melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan di Indonesia.
Pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup penduduk paling miskin pada bidang-bidang yang menjadi unggulan UE, dengan selalu memperhatikan dimensi hak asasi manusia, lingkungan dan pembangunan berkesinambungan, kesetaraan gender dan good governance.
Dari sudut pandang kepentingan untuk mempertahankan kesatuan nasional dan integritas wilayah, dukungan UE kepada Indonesia menunjukkan arah ke arah itu. Secara resmi dalam berbagai kesempatan UE beserta negara-negara anggotanya telah menyatakan dukungan bagi integritas wilayah RI. Kemudian dalam konteks bantuan pembangunan, sudat pandang strategi kerjasama UE yang mengarah pada pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan good governance (sektor kesehatan, lembaga peradilan, otonomi/pemerintahan daerah) merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah RI mempertahankan keutuhan wilayah.
Dalam upaya Pemerintah RI menghadapi potensi perpecahan dan konflik kedaerahan, dukungan UE juga nampak jelas. Melalui instrumen yang lebih fleksibel birokrasinya, yaitu RRM (Rapid Reaction Mechanism), Komisi Eropa telah mendukung proses perdamaian di Maluku dan menganggarkan hibah untuk menjamin keberhasilan Persetujuan Penghentian Permusuhan di Aceh.
Dukungan UE diberikan pula dalam bentuk hibah kemanusiaan guna mengatasi bencana dan pengungsi di berbagai wilayah RI. Menghadapi risiko terorisme yang mengemuka sejak peristiwa Bali, Komisi Eropa juga menawarkan dana untuk mendukung upaya nasional di bidang anti-terorisme dan money-laundering.
Melihat hal-hal yang dipaparkan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dimensi kerjasama pembangunan UE-Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang mendukung pencapaian prioritas-prioritas diplomasi Indonesia menurut Program Kerja Kabinet Gotong Royong 2001-2004. Untuk menjamin bahwa kerjasama tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, para pelaksana diplomasi telah mengupayakan sejauh mungkin agar UE sebagai pihak donor selalu memperhatikan posisi dasar bahwa pelaksanaan proyek harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan sama sekali tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
Diplomasi Indonesia tampaknya telah mampu memanfaatkan perkembangan yang kondusif di UE sejak bergulirnya reformasi di Indonesia. Peran UE dalam membangun kerjasama pembangunan dengan Indonesia nampak menjadi lebih penting sejalan dengan meningkatnya perhatian mereka pada pemulihan ekonomi dan pembangunan Indonesia.
Namun demikian, bagi Indonesia kerjasama pembangunan tidak dapat diharapkan secara permanen akan menjadi elemen penting dalam hubungan dengan UE di masa mendatang. Keterbatasan dana pada akhirnya akan menyebabkan negara-negara donor memusatkan perhatian pada negara dan tema yang lingkupnya lebih terbatas. Mengingat kebutuhan dana yang besar bagi pengentasan kemiskinan di negara-negara terbelakang, di masa mendatang akan sulit bagi Indonesia untuk terus memperoleh perhatian donor.
Sehubungan dengan itu, kiranya diplomasi bagi peningkatan kerjasama Indonesia-UE di masa mendatang harus pula menitikberatkan pada elemen-elemen lain seperti peningkatan perdagangan dan investasi. Sejauh ini, tampaknya hubungan ekonomi kedua pihak belum mencapai tingkat perkembangan yang memanfaatkan potensi masing-masing secara maksimal. Beberapa hambatan perdagangan dan trade defense measures lain harus dicarikan pemecahan. Di samping itu, terdapat peluang-peluang perdagangan dan investasi yang perlu dimanfaatkan?
| |
