Peluncuran European Union Police Mission (EUPM) di Bosnia dan  Herzegovina

The European Union Police Mission (EUPM)  di Bosnia dan Herzegiovina (BdH) tanggal 1 Januari 2003, secara resmi mengambil alih tugas  UN International Police Task Force (IPTF)  yang  sudah bertugas di sana  sejak tahun 1996. Namun demikian, peresmiannya baru dilakukan pada tanggal 15 Januari 2003,  di  Sarajevo, BdH yang dihadiri oleh Sekjen Dewan UE/High Representative for CSFP, Javier Solana, Presidensi  Uni Eropa yang diwakili oleh Menlu Yunani, Goerge Papandreou dan Special Representative UE untuk BdH, Paddy Ashdown. Dalam pidato peresmian tersebut, Solana di antaranya menyatakan bahwa  tujuan  dibentuknya  EUPM  adalah  (1) terciptanya BdH yang damai dan adil, (b) implementasi perdamaian yang menuntut adanya peraturan hukum, dan (c) untuk menunjukkan perkembangan identitas eskternal UE.

Misi polisi UE ini adalah untuk membantu pihak otoritas BdH mengembangkan jajaran kepolisiannya agar dapat memenuhi standar Eropa dan internasional, dan untuk turut mengembangkan struktur kelembagaan kepolisian BdH yang lebih permanen dan dapat diwujudkan sebelum mandat EUPM berakhir tanggal 31 Desember 2005.

Berdasarkan mandatnya, EUPM bertanggung jawab untuk membantu pengembangan kapasitas  polisi BdH dalam semua aspek penegakan hukum. Dalam kaitan ini, EUPM dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat,  akan memonitor, memberikan nasehat,  dan melakukan inspeksi atas kegiatan dan upaya jajaran kepolisian BdH guna memastikan negara tersebut mampu melakukan investigasi, memberantas  berbagai macam tindak kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir dan terorisme. EUPM tidak mempunyai mandat untuk menangkap tersangka pelaku kejahatan perang, tetapi akan mendorong pihak kepolisian setempat melakukan tugas tersebut.

Kehadiran EUPM di BdH adalah atas undangan pihak otoritas setempat  yang disampaikan kepada Dewan UE tanggal 4 Maret 2002 dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian   antara   UE   dan   Pemerintah   BdH  tanggal  4 Oktober 2002.  EUPM sendiri dibentuk melalui keputusan  Dewan UE tanggal 11 Maret 2002 dengan masa tugas tiga tahun. Berdasarkan keputusan tersebut, negara-negara bukan anggota UE, tetapi masih merupakan anggota NATO, dan negara Eropa lainnya diundang untuk berpartisipasi dalam misi ini. EUPM terdiri dari 500 personel polisi dari  lebih dari 30 negara, termasuk  15 negara anggota UE, dan 18 negara bukan anggota UE yaitu: Bulgaria, Kanada, Siprus, Republlik Ceko, Estonia, Hongaria, Islandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, Polandia, Romania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Swiss, Turki dan Ukraina.

EUPM merupakan operasi manajemen krisis sipil pertama yang dilakukan di bawah kebijakan keamanan dan pertahanan UE  (European security and defence policy/ESDP). Bagi UE, EUPM merupakan  komponen penting bagi kelancaran pelaksanaan program-program UE lainnya di negara tersebut seperti institution-building, rekonstruksi,  dan diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan kebijakan UE secara keseluruhan di kawasan Balkan barat, yang sering disebut sebagai Stabilisation and Association Process (SAP). EUPM merupakan bagian dari pendekatan/strategi penegakan hukum dari kebijakan UE di kawasan tersebut.

Pengambilalihan tugas pasukan PBB di Bosnia oleh UE memperlihatkan adanya keinginan kuat UE untuk  lebih mandiri dalam menangani urusan pertahanan dan keamanan yang  berada  di  lingkungannya  sendiri.   Dalam rangka maksud ini pula, UE juga akan mengambil alih tugas operasi NATO di Macedonia dimulai pertengahan tahun ini. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, serangkaian inisiatif di bidang ESDP ini tidak terlepas dari keinginan UE untuk menjadi aktor global di bidang politik dan keamanan yang sejajar dengan kekuatan ekonominya.

Bagi Parlemen Eropa, meskipun  baik UE secara institusi maupun sejumlah negara anggotanya sudah berperan aktif dalam manajemen krisis di sejumlah negara, termasuk Afghanistan, penanganan masalah stabilitas di Balkan Barat, yang merupakan kawasan  terdekat/berbatasan langsung dengan UE,  tetap merupakan test case yang menjadi dasar penilaian atas kemampuan UE sebenarnya untuk memberikan sumbangan pada keberhasilan manajemen krisis  internasional. Tantangan untuk memenuhi keinginan Parlemen Eropa tersebut tampaknya tidaklah mudah apalagi  kawasan tersebut saat ini masih mengalami krisis ekonomi dan sosial disertai merebaknya korupsi dan kejahatan terorganisir.