Sikap UE Menghadapi Eskalasi Masalah Irak

Masalah kemungkinan serangan militer yang dipimpin Amerika Serikat ke Irak saat ini telah menjadi topik perdebatan yang semakin hangat di berbagai kalangan institusi Uni Eropa dan tampak semakin  mengemuka di antara  isu-isu lain yang menjadi prioritas utama program UE di bawah Presidensi Yunani. Gambaran tentang posisi UE dalam masalah ini terlihat dari serangkaian pernyataan dikeluarkan oleh sejumlah pejabat tinggi penting UE baru-baru ini pada berbagai kesempatan. Inti dari pernyataan mereka umumnya adalah tetap menginginkan solusi damai atas masalah persenjataan pemusnah massal Irak dan  perang  dapat dihindari. Selain itu, mereka meminta  AS tidak mengambil tindakan sepihak dalam masalah ini.

1. Presidensi Yunani
   
   Presidensi Yunani melalui Perdana Menteri Yunani Costas Simitis, awal Januari 2003 mengusulkan kepada negara-negara anggota UE suatu inisiatif diplomatik UE guna mencegah terjadinya perang tersebut, berupa  pengiriman misi UE ke Timur Tengah untuk menggalang dukungan dari negara-negara kawasan agar Irak sepenuhnya patuh pada Resolusi DK-PBB.  Menlu Yunani George Papandreou mengindikasikan akan mengunjungi Saudi Arabia, Mesir, Suriah, Jordania,  Israel dan Otoritas Palestina bulan Februari.  Menurut rencana, dalam misi-misi tersebut Menlu Yunani akan didampingi oleh Komisioner Chris Patten dan Sekjen Dewan UE Javier Solana. Selain itu,  Presidensi akan meningkatkan upaya menekan AS agar tetap mencari solusi damai atas isu persenjataan pemusnah massal Irak. Demi kepentingan perdamaian ini,  Presidensi Yunani menekan agar negara-negara anggota UE mengambil posisi bersama dalam menghadapi masalah ini, dan mengingatkan untuk tidak mengikuti sikap Inggris yang mendukung sikap keras AS.
   
2. High Representative for CFSP/Sekjen Dewan UE
   
   Pada tanggal 12 Januari EU High Representative for Common Foreign and Security Policy (CFSP)/Sekjen Dewan UE Javier Solana menyatakan sejauh ini tidak melihat adanya alasan tentang perlu dimulainya perang terhadap Irak, karena masih belum terdapat bukti  yang jelas bahwa negara tersebut memiliki dan mengembangkan program persenjataan biologi, kimia, dan nuklir sehingga dapat dinilai telah melanggar resolusi-resolusi DK PBB. Solana mengingatkan bahwa seandainya perang pun harus dilakukan, keputusan perang ini harus ditentukan oleh DK-PBB.
   
3. Presiden Komisi Eropa (KE)
   
   Sementara itu, Presiden KE, Romano Prodi mengatakan bahwa perang melawan Irak bukanlah merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan apabila semua pihak berupaya keras untuk mencari solusi damai  atas  krisis  Irak  ini.  Pada kesempatan berbicara di sidang  pleno  Parlemen Eropa di Strasbourg tanggal 14 Januari, Prodi mengingatkan semua negara anggota UE bahwa pendapat umum di wilayah UE tidak menginginkan perang. Karena itu, untuk memenuhi harapan masyarakat wilayah UE, ia mengharapkan empat negara anggota UE yang saat ini menduduki kursi DK-PBB (Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol) dapat benar-benar menjalankan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan DK-PBB agar  menghindari perang tersebut.
   
4. Parlemen Eropa (PE)
   
   Para pemimpin dari sejumlah kelompok politik di PE dalam sidang pleno tanggal 14 Januari di Strasbourg juga menyuarakan pandangan yang umumnya sejalan dengan posisi Presidensi, Sekjen Dewan UE dan Presiden KE.  Mereka umumnya menginginkan adanya posisi bersama antar anggota UE berupa perlunya menghindari terjadinya perang dan mengecam Inggris sebagai negara anggota UE yang mengambil tindakan sendiri dengan mendukung sikap keras AS. Mereka menegaskan bahwa perang melawan Irak tidak akan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan Teluk. Beberapa di antaranya menekan perlunya pendekatan multilateral untuk menyelesaikan masalah Irak.

Masalah Irak merupakan salah satu tantangan besar  yang dihadapi  UE saat ini, baik bagi Presidensi maupun Komisi Eropa, karena dapat mengganggu pelaksanaan program kerja yang telah dicanangkan masing-masing lembaga UE tersebut. Menlu Yunani berupaya meyakinkan publik bahwa masalah Irak seharusnya tidak mengganggu program-program kerjanya. Namun, sejumlah pengamat di Brussel memandang  masalah  Irak  ini  dapat  menghalangi atau menunda pengambilan keputusan atas masalah-masalah penting yang menjadi prioritas UE, termasuk dalam kaitan dengan perluasan keanggotaan. Bagi Presidensi Yunani, tantangan UE dalam menangani masalah Irak ini tampak cukup besar khususnya mengingat di antara negara-negara UE sendiri sudah terlihat adanya indikasi tidak dapat mengambil  posisi bersama.  Selain itu, di dalam negeri Yunani, masyarakat Yunani pada umumnya mempunyai sikap anti-Amerika sehingga menempatkan Pemerintah Yunani dalam posisi sulit.

Kekhawatiran yang serius akan terjadinya perang tercermin dalam sikap KE. Khawatiran tersebut antara lain berkaitan dengan kemungkinan semakin memburuknya situasi  kemanusiaan  di  kawasan  akibat  perang.  Sebagai langkah antisipatif, KE saat ini sedang menyiapkan "Contingency Plan"/CP untuk Irak apabila perang benar-benar terjadi.  CP ini memuat rencana bantuan darurat bagi kemanusiaan dan rekonstruksi di negara tersebut setelah perang. Diperkirakan dana yang akan disediakan adalah sekitar €200-250 juta.  Melalui rencana ini, KE ingin juga memperlihatkan kesiapannya sebagai donor bantuan terbesar di dunia, untuk selalu berpartisipasi aktif dalam menghadapi berbagai krisis di berbagai kawasan, sejalan dengan visi UE untuk menjadi aktor global penting yang dapat mengimbangi peranan AS.