Akses Obat-Obatan untuk Negara Berkembang

Pada awal Januari 2003, Uni Eropa meluncurkan suatu inisiatif guna mengatasi kemacetan negosiasi dalam World Trade Organization (WTO) mengenai akses obat-obatan bagi negara berkembang. Dalam suratnya kepada Menteri Perdagangan negara-negara anggota WTO, Komisionser UE Urusan Perdagangan Pascal Lamy mengusulkan suatu penyelesaian multilateral yang 'workable, suistainable and legally secure' berdasarkan mandat Doha dan pernyataan ketua sidang WTO tanggal 16 Desember 2002.

Pada pertemuan tersebut, 144 negara anggota WTO gagal mencapai kata sepakat mengenai isu special treatment dalam hal akses obat-obatan yang tidak dapat diproduksi di negara berkembang, meskipun sudah ada komitmen untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun 2002. Mengenai kegagalan ini, Sekjen WTO, Supachai Panichpakdi mengatakan kegagalan ini sangat mengecewakan dan menegaskan bahwa isu ini adalah isu 'kemanusian' dan bukan isu 'perdagangan'. Isu ini akan dibicarakan kembali dalam agenda pertemuan Dewan Eksekutif WTO pada tanggal 10 dan 11 Februari 2003. Meskipun gagal mencapai kesepakatan, anggota WTO sepakat bahwa hendaknya tidak ada hambatan dalam penyediaan obat-obatan untuk penyakit HIV/AIDS, malaria, turbekulosis dan sejumlah penyakit lainnya*.

Usulan pendekatan UE tersebut menegaskan perlunya daftar yang yang jelas namun tidak bersifat restriktif mengenai cakupan jenis penyakit menular yang berhak mendapat special treatment dalam hal akses obat-obatan. Dan jika terdapat keraguan mengenai masalah kesehatan masyarakat lainnya yang serius, WTO hendaknya berkonsultasi dengan World Health Organization (WHO). Dengan mengikutsertakan WHO, kesepakatan WTO akan mampu mengatasi masalah-masalah darurat yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, dan sekaligus memberikan berbagai alternatif penyelesaian dan fleksibilitas dalam kerangka kesepakatan Doha guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat lainnya.

Mengenai isu akses obat-obatan ini European Consumers' Organization (BEUC) juga telah menyampaikan kepada Pascal Lamy pentingnya isu kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang dan hasil negosiasi akan berdampak terhadap kredibilitas WTO. BEUC menghimbau UE agar mendukung implementasi Agenda Doha 2001 yang lebih jelas dan sederhana guna memberikan akses yang lebih baik kepada produk obat-obatan bagi negara-negara berkembang. Pendekatan ini akan sejalan dengan posisi Parlemen Eropa dalam konteks pengkajian berbagai direktif mengenai produk-produk farmasi.

Untuk sementara waktu UE tidak akan menghalangi negara-negara anggotanya yang mengekspor obat-obatan menurut peraturan dan modalitas yang digariskan dalam draft pernyataan WTO tanggal 16 Desember 2002. Tentunya hal ini akan bersifat jangka pendek sampai suatu pengesahan kesepakatan final dicapai di WTO.