EU-Asian Conference of Farmers and Co-operatives

Pada tanggal 9-10 Januari 2003 di Brussel telah diadakan "EU-Asian Conference of Farmers and Co-operatives" yang pertama.  Konperensi diadakan oleh COPA (Committee of Agricultural Organisations in the European Union). Konferensi menghadirkan pembicara dan peserta dari Asia (India, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Thailand dan Vietnam) dan dari Eropa (Austria, Belgia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandai, Italia, Latvia, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, Inggris, Komisi Eropa, CEJA dan COPA/COGECA).

Tujuan konferensi ini adalah sebagai ajang tukar pendapat dan informasi mengenai posisi masing-masing terhadap masalah perundingan liberalisasi perdagangan produk pertanian. Beberapa hal penting yang dapat dicatat dari para pembicara dari Eropa adalah sebagai berikut:

• Posisi COPA/COGECA mengenai domestic support, tarif dan subsidi ekspor
  
  
  • Market access/tariffs
    
    Pada prinsipnya UE dapat menerima usulan untuk mengurangi tarif produk pertanian (Usulan Komisi Eropa saat ini adalah sebesar 36% on average dan minimum 15%). Di pihak lain, UE tidak dapat menerima Swiss formula seperti yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Cairns Group.
    
    Masalah pengurangan tarif berhubungan erat dengan tariff quotas, Komisi Eropa mengusulkan untuk memperketat administrasi tariff quotas sekaligus tidak mengadakan peningkatan besarnya quota. Selain itu UE juga mengusulkan tetap dipertahankannya special safeguard.
    
  • Export subsidies
    
    Masalah subsidi ekspor merupakan isu yang paling banyak dikritik dalam negosiasi WTO. Pada putaran negosiasi saat ini, UE tidak dapat menerima usulan penghapusan subsidi ekspor. Namun UE siap untuk menegosiasikan pengurangan subsidi ekspor dengan beberapa syarat. Tingkat pemberian subsidi ekspor di UE sendiri sebenarnya telah mengalami banyak pengurangan melalui beberapa perubahan kebijakan dan melalui manajemen subsidi yang lebih bijaksana. Dicontohkan bahwa di Denmark pada dekade 1980 rata-rata subsidi ekspor per tahun mencapai enam juta Danish krone. Akhir-akhir ini jumlah tersebut telah turun mencapai 1,5 sampai dua juta Danish krone.
    
    Komisi saat ini mengusulkan suatu formula pengurangan subsidi ekspor yang fleksibel. Negosiasi pengurangan subsidi ekspor dapat dilakukan dengan syarat subsidi-subsidi lain juga harus dinegosiasikan (kredit ekspor, state trading, bantuan pangan, dan lain-lain).
    
  • Domestic support
    
    UE mendukung kelangsungan penerapan mekanisme boxes yang ada saat ini di WTO (amber, blue dan green boxes). Proposal terakhir yang diajukan Komisi jelas menunjukkan dukungan tersebut. Hal baru dalam proposal tersebut adalah usulan Komisi untuk mengurangi amber box sebesar 55%. COPA/COGECA menilai angka tersebut terlalu tinggi, terutama jika dilihat banyaknya serangan terhadap UE mengenai blue box dan usulan Komisi sendiri untuk menghapuskan pemberian bantuan dalam blue box.
    
    COPA/COGECA ingin menerapkan hubungan yang jelas antara amber dan blue boxes. Dengan kata lain, jika blue box dikurangi dalam perundingan WTO, maka proposal UE mengenai amber box harus direvisi pula.
    
• Karakterisitik sistem pertanian di UE
  
  
  • Peningkatan populasi sektor pertanian sebagai dampak enlargement
    
    Populasi petani di 15 negara anggota UE saat ini adalah sebesar tuju juta, dan akan bertambah 5,2 juta setelah enlargement. Namun demikian pada saat yang sama terlihat pula adanya rural exodus, yang menyebabkan berkurangnya populasi dan pekerja sektor pertanian. Enlargement akan meningkatkan lahan pertanian di UE sebesar 168 juta ha (29%). Rata-rata luas lahan pertanian di UE-15 adalah 18 ha.
    
  • Revenue yang lebih rendah dibanding sektor lain
    
    Pada tahun 1998 di UE-15 rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah sebesar €14.870 per tahun, sedangkan para pekerja di sektor jasa mendapat €28.245 dan di sektor industri sebesar  €33.753.  Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di UE bukanlah suatu "privileged sector" seperti yang sering digambarkan selama ini.
    
    Berkaitan dengan 10 anggota baru UE, PDB dan pendapat sektor pertanian masih lebih rendah dibanding UE-15 (€906 banding €8.524 milyar).
    
  • Anggaran Enlargement
    
    Enlargement UE akan mengakibatkan berkurangnya "jatah" petani UE-15 atas subsidi dalam skema Common Agricultural Policy (CAP), karena dengan enlargement harus berbagi dengan petani di negara-negara anggota baru. Berbagai skema subsidi dalam CAP seperti rural development fund, export subsidies, dan lain-lain akan didistribusikan dengan lebih banyak petani (+56%) dan lahan yang juga akan bertambah (+29%). 
    
• Peran CAP dalam sistem pertanian di UE
  
  CAP memainkan peran besar dalam sistem pertanian di UE, yaitu dalam hal food security, stabilitas harga dan supply management. Dalam 40 tahun terakhir, CAP dinilai telah berhasil mengatasi masalah kekurangan pangan yang dialami setelah berakhirnya PD II, bahkan saat ini terjadi surplus produksi bahan pangan (kecuali produksi tanaman protein dan oilseeds).
  
  COPA/COGECA berpendapat bahwa setiap negara harus mempunyai ruang gerak yang cukup untuk mengembangkan kebijakan pertanian masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Negara-negara berkembang harus dapat melindungi pengembangan produksi pangan mereka dari para produsen bahan pangan skala besar yang mampu memproduksi bahan pangan dengan murah.
  
  Sedangkan berbagai pendapat dari pihak Asia dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:
  
  
  1. Pembicara dari Jepang menekankan pentingnya collective lobbying demi terciptanya peraturan perdagangan produk pertanian yang adil di WTO. Selain itu produsen bahan pertanian bersama konsumen perlu untuk me-review arti penting dari domestic agriculture. Disampaikan pula bahwa diperlukan reformasi praktek bisnis dan struktur kooperasi pertanian agar mampu merespon secara lebih baik situasi ekonomi dewasa ini.
     
  2. Pembicara dari Vietnam merekomendasikan agar UE membantu pelatihan petani-petani di negara berkembang, memberikan informasi pasar, dan membantu pemasaran.
     
  3. Korea Selatan mendesak agar negosiasi pertanian WTO diawali oleh analis yang mendalam dan menyeluruh  mengenai dampak implementasi Uruguay Round Agreement on Agriculture (URAA) terhadap negara-negara anggota WTO.
     
  4. Indonesia menyampaikan bahwa tingkat subsidi di negara-negara maju sudah sangat tinggi, sehingga meskipun jika nantinya subsidi tersebut diturunkan maka tidak akan membawa banyak pengaruh. Dipihak lain negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mampu memberi subsidi karena keterbatasan dana dan banyaknya jumlah petani di Indonesia. Dengan demikian meskipun seandainya terdapat kesempatan untuk memberi fasilitas subsidi kepada para petani, hal tersebut tidak akan dilakukan oleh pemerintah karena tidak mampu dimanfaatkan.

Meskipun konperensi tidak menghasilkan suatu keputusan atau posisi bersama mengenai liberalisasi perdagangan produk pertanian, para peserta sepakat bahwa mereka mendapat pemahaman baru mengenai situasi dan kondisi sistem pertanian masing-masing.

Terdapat kesamaan pandangan di beberapa area seperti akses pasar dan liberalisasi perdagangan produk pertanian. Mengenai akses pasar, terdapat kesamaan pendapat bahwa formula Uruguay Round dipandang yang paling tepat untuk dilakukan, sedang Swiss formula, yang diajukan oleh AS dan Cairns Group, dipandang tidak tepat karena akan lebih banyak memotong tarif di negara-negara berkembang daripada di negara-negara maju dan karena itu akan menciptakan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Mengenai liberalisasi perdagangan produk pertanian, terdapat kesamaan pandangan bahwa free trade bukanlah jawaban atas permasalahan negara-negara berkembang. Tujuan akhir adalah bukan liberalisaasi itu sendiri tapi memerangi kemiskinan, ketahanan pangan, stabilitas sosial dan ekonomi dan sustainability.