Perkembangan Umum

Perkembangan yang makin mengukuhkan UE sebagai satu kesatuan ekonomi yang wilayahnya makin meluas membawa tantangan sekaligus peluang yang perlu terus dimanfaatkan. Kesadaran ini mendorong PRIME di Brussel untuk terus berupaya memberikan sumbangan bagi peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia-UE sesuai kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut tidak begitu mudah terutama karena UE memiliki kepentingan mendesak di dalam negeri yang menyebabkan terbatasnya kreativitas pengembangan hubungan luar negeri.

Dalam kebijakan kerjasama pembangunan, UE juga cenderung inward-looking sehingga lebih memfokuskan bantuan pada wilayah-wilayah sekitar. Dengan demikian, meskipun UE menyumbang sekitar 55% dari total bantuan pembangunan resmi (ODA) dunia, sebagian besar bantuan tersebut ditujukan pada wilayah Eropa, Mediterania dan ACP (Afrika, Karibia dan Pasifik yang berdasarkan pertimbangan sejarah memiliki persetujuan khusus dengan UE). Bantuan UE ke wilayah lain, Asia dan Amerika Latin, menjadi sangat terbatas, sehingga dengan segala keterbatasan tersebut Indonesia dituntut mampu secara maksimal menghadapi situasi. Apalagi mengingat kebijakan kerjasama pembangunan UE cenderung dikaitkan dengan klausul-klausul penghormatan HAM, lingkungan dan standar sosial.

Terlepas dari tantangan yang ada, setiap peluang dalam hubungan Indonesia-UE tetap perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah perkembangan pandangan UE mengenai Indonesia yang lebih baik dibanding masa sebelum reformasi. Perkembangan ini membawa keuntungan peningkatan komitmen UE untuk lebih mengintensifkan hubungan dengan Indonesia, termasuk ekonomi dan kerjasama pembangunan. Komitmen UE untuk meningkatkan hubungan dengan RI antara lain tercermin dalam peningkatan hibah Komisi sejak periode reformasi. UE juga menginginkan peningkatan hubungan yang lebih intensif di bidang perdagangan dan investasi.

Pada jalur kelembagaan pemerintahan, upaya peningkatan hubungan bilateral RI-UE di bidang ekonomi dilakukan terutama melalui Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Tingkat Pejabat Senior yang telah tiga kali bersidang. Dalam pertemuan terakhir di Brussel tanggal 10-11 Desember 2002, FKB membahas isu-isu politik, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama pembangunan.

Pengembangan hubungan ekonomi RI-UE juga dikembangkan melalui pertemuan dan konsultasi di tingkat Menteri. Menlu RI bersama mitranya dari UE (Komisioner Luar Negeri dan Troika UE) sepakat untuk meningkatkan kualitas kerjasama, dengan tekad agar jarak geografis yang memisahkan kedua pihak tidak menjadi penghalang. Konsultasi juga berkembang di antara menteri-menteri sektoral, termasuk perdagangan dan kehutanan. Konsultasi berkala antara Menperindag RI dengan Komisioner Perdagangan UE telah dimanfaatkan untuk membahas pemecahan masalah bilateral serta kerjasama regional maupun multilateral.

Pada tingkat Kepala Pemerintahan, pertemuan bilateral antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Presiden Komisi Eropa, Romano Prodi, berlangsung bulan Februari 2000 di Brussel.

Selain mendukung peningkatan kerjasama bilateral yang dilakukan pada jalur pemerintahan, PRIME Brussel juga mengupayakan fasilitasi kunjungan/misi pemerintah daerah, Parlemen, swasta dan lembaga non-pemerintah. Sejalan dengan proses otonomi daerah, minat wakil-wakil pemerintah Daerah untuk mengembangkan hubungan intensif dengan UE mulai nampak. Kalangan swasta juga berkepentingan menjalin hubungan yang lebih intensif dengan mitra-mitra di UE sehubungan dengan besarnya kepentingan bisnis dan perdagangan mereka. Sementara itu, lembaga-lembaga non-pemerintah juga menunjukkan peningkatan hubungan dengan UE sehubungan dengan kepentingan pendanaan dan kerjasama peningkatan masyarakat madani dan pembangunan.