|
Presidensi pada Dewan UE
Presidensi Dewan UE berganti setiap enam bulan sekali (periode Januari-Juni dan Juli-Desember) dan dipegang oleh salah satu negara anggota secara bergiliran. Saat ini Presidensi Dewan UE dipegang oleh Itali.
Program Kerja Presidensi Itali Dewan Uni Eropa yang dituangkan dalam dokumen berjudul “ Europe: Citizens of A Shared Dream " memuat sejumlah prioritas tujuan yang ingin dicapainya dalam enam bulan mendatang serta berbagai langkah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Program kerja Presidensi Itali ini telah disusun dengan mempertimbangkan kemajuan-kemajuan dan keputusan-keputusan KTT UE dan Dewan Menteri UE di berbagai bidang selama masa presidensi-presidensi sebelumnya, yang menetapkan agenda UE untuk masa mendatang. Program kerja/agenda Presidensi Itali memperlihatkan adanya kesinambungan dari Presidensi Yunani yang berakhir masa tugasnya tanggal 30 Juni lalu.
Dokumen program kerja tersebut menyebutkan lima prioritas tujuan Presidensi Itali selama enam bulan mendatang yaitu:
a. The Intergovernmental Conference (IGC): a Constitution for Europe
Berlandaskan pada keputusan-keputusan yang dicapai pada KTT Thessaloniki, Presidensi Itali akan menyelenggarakan Intergovernmental Conference (IGC) bulan Oktober mendatang dan melakukan pengaturan agar IGC dapat menyelesaikan tugasnya sedini mungkin dalam membahas dan menyepakati draft konstitusi UE. Hal ini dimaksudkan agar para warga UE yang akan memberikan suara pada pemilihan Parlemen Eropa (PE) bulan Juni 2004 sudah memperoleh pengetahuan sedini mungkin atas isi konstitusi Eropa (constitutional treaty). Presidensi Itali berkeyakinan bahwa penandatanganan traktat UE yang baru tersebut akan dapat dilakukan di Roma antara 1 Mei 2004.
b. The European Economy: competitiveness working for shared prosperity
Presidensi Itali akan memberikan perhatian besar pada upaya pencapaian tujuan Lisbon strategy, yaitu mewujudkan ekonomi UE sebagai yang paling dinamis di dunia pada tahun 2010. Pengerak utama untuk proses mencapai tujuan ini adalah diberikannya dorongan lebih banyak lagi bagi kemajuan ekonomi UE, yaitu dengan meningkatkan investasi (oleh negara) untuk bidang-bidang yang menjadi kepentingan masyarakat umum (public investment) yang dapat dilakukan melalui bantuan intervensi lembaga-lembaga keuangan UE terkait. Sektor-sektor yang menjadi target investasi ini mencakup infrastruktur baik tangible maupun intangible (human capital, riset dan teknologi).
Hal ini akan memberikan dorongan pada modernisasi pasar tenaga kerja, yang merupakan satu-satunya cara untuk memastikan tersedianya lapangan kerja bagi para warga UE dan pengurangan pengangguran serta terwujudnya daya saing dari proyek-proyek yang digarap.
Strategi lebih lanjut akan dilengkapi dengan pengembangan jaringan transportasi yang efisien, dan berimbang antara poros/jalur Utara-Selatan dan Timur-Barat di kawasan UE. Pengembangan jaringan ini dilakukan dengan meluncurkan kembali proyek-proyek Trans European Networks guna mempercepat integrasi antara negara-negara anggota UE yang lama dan baru. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan penciptaan satu instrumen guna membiayai pelaksanaan proyek-proyek utama, yang dilakukan melalui kerjasama dengan European Investment Bank (EIB).
Pertumbuhan ekonomi di Zona Euro juga kan menjadi prioritas Presidensi Itali. Dalam kaitan ini, Presidensi memandang sangat penting bagi semua negara anggota untuk patuh pada peraturan-peraturan keuangan UE yang ada (rules of the game) dan memegang komitmen untuk mewujudkan dan menjaga keuangan negara yang sehat dan “sustainable”, sehingga ketidakstabilan ekonomi di masing-masing negara dapat ditangani sesuai dengan ketentuan Stability and Growth Pact.
c. Towards “Greater Europe”: A Broader and more united Union
Tujuan utamanya adalah menyelesaikan proses “unifikasi” Eropa/perluasaan keanggotaan UE yang saat ini sedang berjalan. Dalam kaitan ini, Presidensi Itali akan merancang program untuk perampungan perundingan aksesi bagi Rumania dan Bulgaria pada tahun 2004 agar kedua negara tersebut dapat melakukan aksesi pada UE di tahun 2007. Mengenai rencana keanggotaan Turki, Presidensi Itali akan melanjutkan strategi pre-aksesi bagi Turki dan mendorong Pemerintah Turki untuk terus melakukan reformasi di dalam negeri, sebagai persyaratan yang diperlukan menuju keanggotaannya di UE. Pada tahun 2004, Presidensi akan melakukan verifikasi atas perkembangan reformasi tersebut yang hasilnya diharapkan mempercepat dimulainya perundingan aksesi bagi Turki.
Pada saat yang sama UE harus menambah bobot perhatiannya kawasan selatan benua Eropa, yaitu Balkan Barat. Reunifikasi Eropa hanya dapat dikatakan telah lengkap apabila negara-negara kawasan ini (yaitu Albania, Kroasia, Macedonia, Serbia dan Montenegro, dan Bosnia dan Herzegovina) juga bergabung dengan UE. Karena itu, mempersiapkan mereka untuk berintegrasi ke dalam UE merupakan prioritas Presidensi Itali.
Presidensi Itali selanjutnya akan berupaya mengembangkan hubungan dengan negara-negara tetangga UE yang baru, termasuk Federasi Rusia dan negara-negara anggota CIS lainnya. Disamping itu, juga bermaksud untuk meluncurkan kembali Euro-Mediterranean partnership (Barcelona process) dengan melanjutkan langkah-langkah menuju pendirian Mediterannean Bank dengan tujuan untuk melibatkan negara-negara dari kedua belah pihak dalam proyek-proyek pembangunan bersama.
d. Europe’s Presence in the World: A Union that plays a leading role on the international stage
UE harus menjadi figure yang kuat di tingkat internasional, yaitu dengan mampu berbicara dalam satu suara dan turut menyelesaikan krisis-krisis internasional melalui kerjasama dengan Amerika Serikat guna menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Agar dapat memikul tanggung jawab internasionalnya, UE harus mempunyai kapabilitas yang memadai di bidang pertahanan dan melakukan hubungan yang sifatnya “sinergetic” dan tidak bertentangan atau bersaingan dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah Aliansi Atlantik (NATO).
UE harus membangun kembali hubungan khususnya dengan Amerika Serikat yang melemah akibat pertentangan posisi antar kedua pihak dalam krisis Irak. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kerjasama-kerjasama positif yang telah ada di sejumlah sektor perlu dikembangkan dan dicontoh untuk pengadaaan kerjasama di sektor-sektor lain. Kerjasama UE-AS sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan dewasa ini, terutama dalam pemberantasan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
Agar UE menjadi pemain yang kuat dan “credible” dalam penyelesaian masalah-masalah internasional, khusus di forum PBB, UE harus meningkatkan “profile”nya dan meningkatkan efektifitas langkah-langkahnya dalam isu-isu yang ditangani di DK-PBB. Sejalan dengan semangat ini, Presidensi memandang perlu untuk melanjutkan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama UE-PBB dalam manajemen krisis.
Dalam masalah Timur Tengah, UE bertujuan untuk mempertahankan proses perdamaian Timur Tengah. Dalam kaitan ini, Quartet harus berperan dalam memastikan kemajuan pelaksanaan road map dan menentukan waktu dan format penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Timur Tengah yang diharapkan dapat diadakan di Itali. Sementara itu, dalam soal Irak tantangannya adalah bagaimana menangani situasi negara tersebut pada periode pasca perang. Landasan kebijakan UE dalam hal ini adalah: a) Kedaulatan dan integritas wilayah Irak harus dilindungi; b) PBB harus memegang peranan kunci dalam pembangunan kembali (politik dan ekonomi) negara tersebut; c) Pemerintah Irak yang mewakili rakyatnya harus segera dibentuk dan: d) UE harus bekerjasama penuh dengan AS dalam rekonstruksi negara tersebut.
Terhadap Asia, Presidensi Itali akan terus memberikan perhatian seksama pada perkembangan situasi di Afghanistan dan hubungan bilateral dengan Pakistan dan India. Selain itu, akan membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara yang memiliki arti strategis, seperti China dan Jepang. Korea Utara dan Myanmar juga akan terus menjadi isu penting UE di bawah Presidensi Itali. Dalam rangka dialog dengan negara-negara Asia Tenggara, Presidensi Itali akan memberikan perhatian lebih khusus pada aspek-aspek yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme dan penguatan keamanan. Dalam hubungan antar kawasan, proses ASEM akan tetap mendapat prioritas.
e. Security of Citizens: immigration, borders and asylum
Presidensi Itali akan bekerja untuk meningkatkan keamanan bagi para warga UE. Dalam kaitan ini, Presidensi menekankan pentingnya perang melawan terorisme internasional harus disertai dengan langkah-langkah yang efektif dalam memberantas kejahatan lintas batas dan imigrasi ilegal dan memperkuat Europol. Disamping itu, juga perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan perbatasan luar UE secara lebih terkoordinasikan, membuat peraturan bersama di bidang suaka, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara asal dan transit arus migrasi, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota dalam masalah yang terkait dengan visa.
Di antara bidang-bidang yang disebutkan dalam dokumen program kerja Presidensi Itali sebagai prioritas agenda UE tersebut, terdapat bidang yang benar-benar berkaitan langsung dengan kepentingan nasionalnyai, yaitu imigrasi. Pemerintah Itali menghadapi tekanan dari dalam negeri untuk dapat segera mengatasi masalah pencari suaka yang terus mengalir ke negaranya. Dalam kaitan ini, Presidensi Itali saat ini sedang menyusun rencana bagi pembentukan satu badan UE khusus untuk memberantas imigrasi ilegal. Tugas badan ini antara lain akan menjaga pantai-pantai Itali, Spanyol dan Yunani dari imigran ilegal.
Dalam hubungan eskternal, di bawah Presidensi Itali, UE tetap akan memprioritaskan perhatiannya pada pengembangan hubungan dengan negara-negara kawasan terdekatnya/ sekitarnya, mulai 10 negara aksesi, 3 negara-negara kandidat baru yaitu Bulgaria, Romania dan Turki dan negara-negara Balkan yang diputuskan pada KTT Thessaloniki sebagai target bagian perluasaan keanggotaan UE di masa datang. Selanjutnya adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan UE termasuk Rusia dan negara-negara CIS lainnya, Kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Selain itu, prioritas akan ditekankan pada pemulihan dan peningkatan hubungan dan kerjsama transtlantik (UE-AS) yang melemah akibat pertentangan posisi dalam menghadapi krisis Irak. Kerjasama yang kuat antara UE dan AS dinilai sebagai faktor penting bagi pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia. Dalam hubungannya dengan Asia Tenggara, UE juga masih akan mengkonsentraskan pada isu pemberantasan terorisme, dan keamanan kawasan.
Publikasi program kerja Presidensi Itali tidak memperoleh banyak tanggapan dari media massa internasional. Yang mendapat sorotan adalah justru pemimpin Pemerintah Itali, PM Silvio Berlusconi yang profile-nya dinilai sangat kontroversial, dan dinilai akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Itali dalam memimpin UE selama enam bulan mendatang. Kontroversi akibat sikap dan tindakannya bahkan telah terjadi pada awal presidensi Itali, yaitu saat PM Berlusconi mempresentasikan program kerja Presidensi di PE tanggal 2 Juli 2003 lalu. PM Berlusconi dinilai telah melakukan penghinaan terhadap seorang anggota PE dari Jerman, Mr. Martin Schulz, dalam menanggapi pernyataan anggota PE tersebut yang mempertanyakan kredibilitas kepemimpinannya di Dewan Eropa, karena terkait dengan keterlibatannya di dalam berbagai kasus di Itali. Dalam tanggapan tersebut, PM Berlusconi diantaranya memberikan komentar bahwa MEP Jerman tersebut akan menjadi aktor paling cocok untuk memainkan peranan sebagai kapo, yaitu pengawas tawanan perang di kamp konsentrasi yang dipilih oleh tentara Nazi sendiri sehingga dibenci oleh para tawanan lainnya. Komentar tersebut pada akhirnya berdampak pada diakhirinya sidang di PE, yaitu setelah permintaan Mr. Pat Cox, Presiden PE, agar Berlusconi meminta maaf ditolak.
Pergantian kepemimpinan dari Yunani ke Itali dilihat dengan penuh rasa kekhawatiran oleh berbagai kalangan di lingkungan UE. Di masa lalu, Itali di bawah Pemerintah Berlusconi terkadang mengambil jalan sendiri dalam urusan hubungan luar negeri (unilateral action) dengan tidak memperhatikan kebijakan bersama UE. Misalnya, dalam satu lawatan ke Timur Tengah, PM Berlusconi mendapat kecaman banyak pihak di UE karena tidak mengadakan kunjungan kepada pemimpin Otoritas Palestina, Yasser Arafat. Ia juga pernah mengajukan usulan agar Israel dan Rusia menjadi bagian dari UE, satu usulan yang tidak sejalan dengan agenda UE. Selain itu, di negaranya sendiri, PM Berlusconi saat ini sedang menghadapi tuduhan keterlibatan dalam satu skandal suap demi mengamankan bisnisnya dan mempunyai kerenggangan hubungan dengan Presiden Komisi Eropa, Romano Prodi yang pernah menjadi saingannya dalam satu pemilu di masa lalu.
Banyak kalangan menyatakan bahwa sepanjang menyangkut kepemimpinan Berlusconi sebagai Presiden Dewan Eropa, maka citranya sudah tercemar dan susah untuk diperbaiki, khususnya karena secara umum pribadi Berlusconi juga sudah dikenal sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial sehingga dari awalnya pun banyak orang sudah meragukan kelayakannya untuk memimpin UE. Namun demikian, Pemerintah Itali dalam upaya memperbaiki dampak negatif dari insiden Berlusconi di PE tanggal 2 Juli 2003 tersebut telah mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk berusaha memperbaikinya melalui peningkatan lobbying oleh para pemain politik di Itali kepada semua pejabat tinggi di lingkungan UE. Selain itu, adanya profesionalisme yang tinggi dari para diplomat Itali juga diharapkan tidak akan menghambat tugas-tugas utama yang harus dilaksanakannya. Khususnya, masa enam bulan Presidensi UE akan cepat berlalu pula dan secara umum bukan Berlusconi sendiri yang melakukan tugas sehari-hari di lingkungan UE, namun oleh para diplomat dan pejabat-pejabat Itali lainnya yang akhli di bidangnya masing-masing.
Tantangan yang paling berat bagi Presidensi Itali adalah bagaimana mengupayakan kesepakatan antara negara-negara UE atas draft konstitusi Eropa pada Intergovernmental Conference (IGC) yang akan diselenggarakan di Roma mulai pertengahan Oktober mendatang, sesuai dengan keputusan KTT UE Thessaloniki bulan juni 2003, sehingga konsitusi tersebut dapat diratifikasi di Roma bulan Mei tahun 2004. KTT Thessaloniki telah meng-endorse draft konstitusi yang diajukan oleh Presiden Konvensi Valery Giscard d’Estaing dan memutuskan draft ini sebagai dasar yang baik bagi awal pembahasannya di IGC. Meskipun demikian, sebenarnya masih banyak masalah penting yang menjadi “concerns” sejumlah negara anggota yang belum berhasil diselesaikan. Sebagai contoh, Spanyol tetap menginginkan agar bobot suaranya dalam pengambil keputusan tidak berkurang dan minimal sama tingkatnya dengan apa yang ditetapkan KTT Nice. Sementara itu, Polandia, Spanyol dan Italia sendiri masih mempersoalkan bagian pembukaan (preamble) draft konstitusi yang hanya menyebutkan arti penting agama dalam kebudayaan Eropa dan tidak secara tegas menyebutkan kata Tuhan dan Kristianitas (God and Christianity) seperti yang dikehendaki mereka. Sedangkan Inggris menolak integritas Eropa lebih luas dan tetap menginginkan hak veto di bidang-bidang seperti kebijakan luar negeri, pajak dan pertahanan.
| 1998 |
United Kingdom
Austria |
| 1999 |
Germany
Finland |
| 2000 |
Portugal
France |
| 2001 |
Sweden
Belgium |
| 2002 |
Spain
Denmark |
| 2003 |
Greece
Italy |
| 2004 |
Ireland
Netherlands |
| 2005 |
Luxembourg
United Kingdom |
| 2006 |
Austria
Finland |
| 
