Kebijakan keamanan dan pertahanan UE (European Security and Defense Policy)

UE telah bertekad untuk lebih mandiri dan tidak banyak bergantung pada kekuatan luar dalam menangani urusan-urusan keamanan dan pertahanan yang di berada di lingkungan terdekatnya sendiri. Untuk itu, sejak awal bulan Januari tahun 2002, UE telah menggelarkan EU police mission (EUPM) di Bosnia dan Herzegovina untuk mengambil alih tugas pasukan PBB yang sudah bertugas di negara tersebut sejak tahun 1997. Pada bulan Maret-April mendatang, UE telah merencanakan untuk mengambil alih tugas NATO di Macedonia. UE juga telah membentuk 50-60 ribu pasukan gerak cepat Rapid Reaction Force yang dapat digelar dalam waktu kurang dari sebulan di tempat-tempat yang dilanda krisis. Pembentukan pasukan reaksi cepat merupakan langkah signifikan dan nyata, yang semakin mengukuhkan keinginan Eropa bagi pembentukan identitas mandirinya di bidang hankam. Pada tanggal 16 Desember 2002, dicapai kesepakatan UE-NATO yang antara lain mengijinkan penggunaan fasilitas militer NATO oleh UE dalam misi-misi ESDP di masa datang.

Meskipun di Eropa saat ini sudah ada basis militer dan pasukan NATO, belum ada kejelasan dalam soal pembagian kerja/perbedaan misi dan UE (ESDP/European Security and Devence Policy) dan NATO di Eropa. Mengingat negara-negara UE umumnya juga merupakan anggota NATO, belum diketahui secara jelas bentuk partisipasi masing-masing negara anggota UE tersebut baik dalam kerangka ESDP maupun operasi NATO.