oleh Wening Esthyprobo
Pada tanggal 17 Februari 2003, mata dan perhatian dunia menyorot ke Brussel, Markas Besar Uni Eropa (UE) di jantung Belgia, tak kurang dari Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang khusus menghadiri KTT Khusus UE dengan agenda membahas krisis Irak. Setelah diombang-ambingkan oleh sikap beberapa anggotanya yang mendukung agresifitas Amerika Serikat (AS) dan ketidakefektifan Common Foreign and Security Policy (CSFP), pada akhirnya Yunani selaku Presidensi UE telah berhasil mengundang para pemimpin Eropa dan melaksanakan KTT Khusus. Pertemuan berhasil mengirimkan sinyal bahwa perbedaan polugri masing-masing anggotanya dalam menyikapi rencana serangan AS ke Irak telah teratasi. Meskipun beberapa komentar menyebutkan bahwa hasil KTT merupakan "lowest common denominator", dapat dikatakan bahwa Pertemuan telah berhasil membuat Eropa bersatu kembali.
oleh Widyarka Ryananta
Sejak Korea Utara dituduh Presiden AS George W. Bush tahun lalu sebagai salah satu negara yang merupakan 'poros kejahatan' dunia, ketegangan di Semenanjung Korea nampak terus meningkat. Korea Utara telah melakukan manuver berbahaya, yang antara lain tercermin dalam sikapnya untuk tidak terikat dengan perjanjian non-proliferasi nuklir sejak 1 Januari 2003 dan kemudian melanjutkan kembali aktifitas reaktor nuklir di Yongbyon. Reaktor berkekuatan lima megawatt ini memiliki persediaan 8000 nuclear fuel rods, yang dengan mudah dapat dirobah fungsinya untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Langkah Korea Utara tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab jika ketegangan terus bereskalasi menjadi krisis perang terbuka, maka dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di kawasan tetapi juga perdamaian dunia.
oleh Samsuar Said*
Sebagai dampak Peristiwa World Trade Center (WTC) 11 September 2001, Sidang Dewan World Customs Organisation (WCO) di Brussel bulan Juni 2002 telah mensahkan suatu resolusi (Security and Facilitation of the Internasional Trade Supply Chain) yang bertujuan untuk memberikan keamanan maupun kemudahan pada pergerakan barang dagangan, mulai dari tempat dibuat (place of origin) sampai di tempat tujuan akhir (place of final destination). Resolusi dimaksud mengamanatkan beberapa kegiatan yang akan dikaji kembali dalam Sidang Dewan WCO bulan Juni 2003. Kegiatan tersebut mencakup penyusunan WCO Data Model guna menjamin terselenggaranya standarisasi set of data elements yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang berisiko tinggi (high risk goods); pengembangan dasar hukum dan tindakan yang diperlukan bagi terselenggaranya pengiriman data kepabeanan secara elektronik; serta pengembangan kerangka kerjasama antara administrasi pabean dengan pelaku industri guna meningkatkan keamanan dan kemudahan perdagangan internasional.
oleh Deny Wachyudi Kurnia
Dengan mengacu pada Program Kerja Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Menlu RI pada pidato awal tahun 2003 (8 Januari) mengingatkan kembali prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di antaranya untuk mempertahankan kesatuan nasional dan integritas wilayah serta membantu pemulihan perekonomian nasional. Pernyataan Menlu RI tersebut tentu akan menjadi dasar untuk mengkaji pelaksanaan diplomasi dalam satu tahun terakhir. Tulisan berikut ini mencoba mengupas salah satu dimensi hubungan Indonesia-UE, yaitu kerjasama pembangunan, untuk mengkaji sekilas apakah pelaksanaan diplomasi di Eropa dalam beberapa waktu terakhir telah sejalan dengan sasaran-sasaran Pemerintah tersebut di atas.
