 |
Editorial (Februari 2003) Pada tanggal 17 Februari 2003, mata dan perhatian dunia menyorot ke Brussel, Markas Besar Uni Eropa (UE) di jantung Belgia, tak kurang dari Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang khusus menghadiri KTT Khusus UE dengan agenda membahas krisis Irak. Setelah diombang-ambingkan oleh sikap beberapa anggotanya yang mendukung agresifitas Amerika Serikat (AS) dan ketidakefektifan Common Foreign and Security Policy (CSFP), pada akhirnya Yunani selaku Presidensi UE telah berhasil mengundang para pemimpin Eropa dan melaksanakan KTT Khusus. Pertemuan berhasil mengirimkan sinyal bahwa perbedaan polugri masing-masing anggotanya dalam menyikapi rencana serangan AS ke Irak telah teratasi. Meskipun beberapa komentar menyebutkan bahwa hasil KTT merupakan "lowest common denominator", dapat dikatakan bahwa Pertemuan telah berhasil membuat Eropa bersatu kembali.
Sebagaimana telah diketahui sebelum KTT, lima negara UE seperti Inggris, Italia, Spanyol, Portugal dan Denmark menyatakan mendukung tindakan militer dan berada dibelakang AS jika negara tersebut memutuskan menyerang Irak. Sementara dipihak lain, Perancis dan Jerman menunjukkan sikap kerasnya menentang serangan unilateral AS ke Irak tanpa mengindahkan resolusi PBB. Perbedaan ini merupakan ujian dan mengandung momen yang genting serta menentukan bagi masyarakat internasional. Jika UE terlambat bersikap dan gagal untuk meng-orchestra-kan posisi terhadap Irak dikhawatirkan akan mempunyai pengaruh yang luas. Dunia akan menilai bahwa CSFP tidak efektif, sekaligus juga merupakan pemicu bagi negara-negara Eropa Timur untuk mempunyai sikap sendiri. Negara seperti Albania, Bulgaria, Kroasia, Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, dan Lithuania yang sebagian diantaranya merupakan calon anggota UE menyatakan mendukung rencana serangan kepada Irak.
Para pemimpin UE berhasil merumuskan pernyataan keras tanpa harus menyebutkan bahwa time is rapidly running out dengan tidak mencantumkan penentuan batas akhir bagi tim inspeksi PBB dan tidak menggunakan kekuatan militer untuk melucuti Irak. Isi pokok hasil KTT adalah mendesak Irak untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1441 mengenai perlucutan senjata dan memperingatkan bahwa tanpa kerjasama yang baik dari Pemerintah Baghdad maka tim inspeksi perlucutan senjata PBB tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
KTT merupakan keberhasilan yang melegakan mengingat dua anggota UE yaitu Inggris dan Perancis (anggota tetap DK PBB) yang sebeIumnya mempunyai posisi berseberangan akhirnya dapat mencapai kompromi. Inggris dalam hal ini adalah sekutu terdekat AS sedang Perancis mempunyai sikap sangat menentang serangan militer AS ke Irak. Dalam iklim politik dunia yang tidak lagi ada Blok Barat dan Blok Timur, krisis Irak tidak dapat diisolasi sebagai masalah antara AS dan Irak. Dalam keadaan yang demikian diharapkan peran UE yang dipandang mempunyai pengaruh yang signifikan di fora internasional. Selain itu, KTT Khusus diharapkan juga akan sedikit menahan AS dalam melakukan aksi unilateralnya tanpa mengindahkan rambu-rambu internasional yaitu melalui jalur PBB.
Uraian tersebut menunjukkan sikap UE yang tidak ingin perang terjadi di kawasan Timur Tengah yang mungkin selain karena secara geografis sangat dekat letaknya dengan kawasan Eropa dibanding dengan benua Amerika, juga senjata atau serangan kepada Irak bukan merupakan solusi dari krisis. Posisi demikian ini nampaknya sejalan dengan posisi Indonesia di tingkat nasional. Dalam rangka menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mencintai perdamaian, sejumlah pemuka/tokoh agama telah menyampaikan keprihatinan terhadap rencana serangan AS dengan mengunjungi Markas Eropa di Brussel pada tanggal 21 Februari 2003.
Tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Moral Nasional tersebut dipimpin oleh cendekiawan muslim Nurcholis Madjid dan didampingi oleh Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah Syaffii Maarif, Kardinal Julius Darmaatmadja, Ketua PGI Nathan Setiabudi, Pimpinan PHDI I Nyoman Suwanda, Bhiksu Supeno Alidjurnawan serta Abdul Wachid Maktub dari PBNU . Tim misi perdamaian telah diterima oleh Nijr-Deva anggota Parlemen Eropa, Fokion Fotiadis, Direktur Asia, Komisi Eropa dan Franz Eichinger, Wakil Dirjen Dewan Eropa. Pejabat-pejabat UE tersebut dalam menerima misi perdamaian dari Indonesia telah menyatakan bahwa pihak Eropa memiliki titik pandang yang sama yaitu agar sejauh mungkin menghindari terjadinya perang dan akan mendesak AS untuk tidak bertindak di luar mandat DK-PBB. Inisiatif yang dilakukan misi perdamaian telah mendapatkan dukungan dan penghargaan dari pihak UE? (WE)
Kembali Daftar Isi Buletin PRI-ME, Edisi Februari 2003
| |
