Tantangan Presidensi Yunani

Sejak bergabung di tahun 1981, untuk ke empat kalinya Yunani memperoleh giliran  memegang  jabatan  Presidensi  Uni Eropa kurun waktu  1  Januari  -  30  Juni  2003.  Beberapa kalangan agak menyangsikan kepemimpinan Yunani, sebab selain program kerjanya cukup ambisius karena cakupannya luas dan kompleks, kinerja masa presidensi Yunani dulu (tahun 1983, 1988 dan 1994) dianggap kurang memenuhi harapan, antara lain tercermin dalam menyuarakan kebijakan luar negeri UE yang kadang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas negara anggota.

Melalui tema Our Europe: Sharing the Future in a Community of Values, Presidensi Yunani memang masih harus membuktikan kinerjanya selama enam bulan mendatang  terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan, arahan dan keputusan serta memfasilitasi kegiatan agar tercapai kemajuan yang berarti, khususnya  untuk lima prioritas program kerja yang telah dicanangkan meliputi penyelesaian proses perluasan anggota, tindak lanjut KTT Lisbon, kebijakan imigrasi,  pembahasan masa depan Eropa (Konvensi Eropa) dan hubungan luar negeri.

Presidensi Yunani sedang bekerja keras menyelesaikan tahap akhir persiapan masuknya 10 negara (Siprus, Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia) menjadi anggota Uni Eropa. Selain menghadapi kendala teknis, Presidensi harus menyampaikan draft akhir perjanjian Traktat Aksesi kepada Komisi Eropa untuk mendapat pertimbangan. Tahapan berikutnya mendapat persetujuan Parlemen Eropa dan  akhirnya diadopsi oleh Dewan UE.  Penandatanganan traktat aksesi yang direncanakan pada tanggal 16 April 2003 di Athena, secara simbolis menandai terintegrasinya Uni Eropa menjadi 25 negara, dan diharapkan menjadi salah satu tonggak keberhasilan kepemimpinan Yunani periode sekarang.   

Proses enlargement berikutnya, disamping meneruskan perundingan aksesi dengan Bulgaria dan Romania agar kedua negara tersebut dapat bergabung UE di tahun 2007,  Presidensi Yunani juga memberikan dorongan pada Turki untuk dapat segera membenahi diri menghadapi jadwal perundingan aksesi yang baru akan diputuskan di tahun 2004. Dimensi baru untuk perluasan anggota yang dilakukan Presidensi Yunani kepada negara-negara di kawasan Balkan, dapat dipandang sebagai langkah pendekatan dan rintisan awal agar mereka bersedia melakukan reformasi internal yang sesuai dengan kriteria aksesi UE.

Prioritas kedua untuk mewujudkan Uni Eropa sebagai kawasan perekonomian paling dinamis di tahun 2010 merupakan pekerjaan rumah  yang perlu ditangani secara serius, sebab Komisi Eropa menengarai negara anggota  selama ini belum melakukan langkah reformasi ekonomi dan sosial sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan daya saing, kohesi sosial dan pembangunan berkelanjutan, Presidensi Yunani  dituntut untuk  melakukan koordinasi dan memberikan  dorongan agar hasil KTT Lisbon  dapat segera diimplementasikan yang antara lain mencakup masalah stabilitas ekonomi makro, integrasi pasar, sistem perpajakan yang efisien, perubahan struktural, dukungan bagi usaha kecil dan wirausaha, penciptaan lapangan kerja, dan menyatukan Eropa di bidang jasa energi, transportasi dan keuangan.
Masalah migrasi khususnya imigran ilegal, manajemen lintas perbatasan dan  suaka (asylum), juga merupakan salah satu prioritas. Sebagai pelaksanaan hasil KTT Seville Juni 2002, Presidensi Yunani selain melakukan berbagai inisiatif dan kerjasama dengan negara anggota termasuk calon anggota baru, sudah selayaknya menempuh pendekatan yang komprehensif dan seimbang dengan negara ketiga untuk mengatasi akar masalah imigran gelap.

Masa depan Eropa merupakan  isu yang terus menjadi wacana dalam proses reformasi kelembagaan di UE.  Menghadapi penyelenggaraan Inter-Governmental Conference (ICG)  tahun 2004, kegiatan Konvensi nampak menjadi wahana alternatif  yang membantu merumuskan formula mengenai pembagian kekuasaan di antara lembaga di UE.  Kelembagaan UE  setelah perluasan anggota  selain makin kompeten, transparan, efisien dan demokratis juga mengacu pada kepentingan bersama. Tidak bisa dipungkiri, tugas Presidensi Yunani sebagai  fasilitator dalam perdebatan  soal  masa depan Eropa  di KTT Thesalonoki bulan Juni 2003 cukup berat, apalagi menjembatani kepentingan diantara anggota, khususnya negara-negara besar dan kecil.

Di fora internasional,  dibayangi oleh  masalah terorisme, Timur Tengah, Korea Utara dan mengantisipasi kemungkinan eskalasi masalah Irak menjadi peperangan, Presidensi Yunani  diharapkan mengambil inisiatif dalam menggalang dan merumuskan posisi bersama negara anggota, agar kepentingan Uni Eropa tetap terjaga ditengah dominasi kekuatan AS. Tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi Yunani, sebab dalam menanggapi perkembangan masalah Irak, suara negara anggota saat ini telah terpecah.  Inggris dan separuh anggota UE mendukung langkah AS, sementara Perancis, Jerman dan beberapa anggota lainnya mengambil posisi berseberangan. Nampaknya masalah tersebut akan mendominasi dan menjadi tantangan tersendiri bagi Presidensi Yunani untuk mampu menengahi perbedaan dan menyatukan posisi bersama negara anggota dalam membantu solusi damai mengatasi krisis Irak.

Berkaitan dengan kerjasama dengan kawasan lain maupun hubungan bilateral, Presidensi Yunani lebih memberi perhatian pada isu stabilitas, pembangunan, good governance, HAM dan demokrasi.  Dalam hubungannya dengan ASEAN, isu tersebut juga mengemuka dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN - UE ke 14 Brussel akhir Januari 2003, yang menghasilkan kesepakatan antara lain untuk meningkatkan kerjasama  memerangi terorisme, kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya  antar kedua kawasan.  (WR)

Kembali Daftar Isi Edisi Januari 2003

Arsip Editorial:

• 2002