Catatan Keberhasilan Presidensi Yunani

Yunani nampak belajar dari pengalaman masa presidensi sebelumnya, sehingga mampu memupus kesangsian para pakar, praktisi dan media massa dalam memimpin Uni Eropa periode Januari - Juni 2003. Secara umum kinerja Yunani cukup berhasil, dan bisa menjadi model kepemimpinan efektif Dewan Eropa yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan.

Peran presidensi Yunani sangat dirasakan dalam menangani masalah krusial,  mengelola manajemen krisis, mengambil prakarsa dan langkah mediasi untuk menjembatani perbedaan serta merumuskan posisi bersama di antara negara anggota saat menghadapi soal Irak dan  implikasinya terhadap hubungan transatlantik dengan AS.

Posisi bersama kesepakatan Dewan Eropa bulan Februari sempat terganggu oleh perbedaan sikap sebagian anggota UE saat masuknya pasukan koalisi ke Irak.  Berbagai langkah konsultasi secara aktif Yunani kemudian mengantarkan Uni Eropa pada kesepakatan yang menekankan pentingnya PBB dalam proses rekonstruksi Irak dan  komitmen UE untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Irak.

Dampak positif krisis Irak, menyadarkan para pemimpin Eropa untuk menyatukan langkah dalam menentukan posisi bersama, atau paling tidak bersikap secara lebih koheren dalam menyelesaikan berbagai masalah internal, termasuk kebijakan hubungan luar negeri dan keamanan UE. Layak pula dicatat sikap dan  dukungan Uni Eropa terhadap upaya penyelesaian masalah internasional melalui pendekatan multilateral.

Presidensi Yunani segera mengambil inisiatif untuk memperbaiki kemitraan strategis dengan AS, sekaligus mengurangi ketegangan hubungan akibat krisis Irak, perselisihan dagang, Kyoto Protocol, soal International Criminal Court dan lain - lain. Dalam KTT AS - UE di Washington, 25 Juni 2003, ditegaskan kembali untuk bekerjasama  menangani masalah terorisme, Timur Tengah, Afghanistan, Kawasan Balkan Barat. Disepakati juga untuk bekerjasama dalam menangani senjata pemusnah massal, kerjasama di bidang perdagangan, hubungan udara dan energi, serta kerjasama ekstradisi.

Penandatanganan traktat aksesi di Acropolis pada tanggal 16 April 2003, oleh  10 negara  (Hongaria, Siprus, Ceko, Latvia, Estonia, Polandia, Malta,  Slovenia, Lithuania dan Slovakia)  juga menandai keberhasilan Presidensi Yunani dalam memfasilitasi proses integrasi negara-negara tersebut. Yunani juga membuka peluang ke arah masuknya negara-negara di kawasan Balkan barat ke dalam UE, yang  memberi dimensi baru arah perluasan anggota.

Setelah melalui perdebatan selama 18 bulan, naskah konstitusi yang diusulkan oleh Konvensi Eropa mendapat persetujuan Dewan Eropa dalam KTT Thessaloniki, 19 - 20  Juni 2003 di Porto Carras. Naskah konstitusi yang  banyak memperoleh masukan dari berbagai lapisan masyarakat, merupakan pencapaian awal dari wacana masa depan Eropa, sebelumnya agak sulit dibayangkan dapat diselesaikan dalam masa kepemimpinan Yunani. Tentu saja, Italia sebagai pemegang presidensi berikutnya berkewajiban untuk memandu pembahasan dan menyempurnakannya dalam  Inter-Governmental Conference (IGC) bulan Oktober 2003.

Untuk mewujudkan perekonomian Eropa berkembang lebih dinamis, presidensi Yunani berupaya terus mendorong terlaksananya target Lisbon Agenda untuk terciptanya kebijakan ekonomi makro yang kondusif bagi pertumbuhan, integrasi pasar dan tersedianya lapangan kerja. Beberapa pencapaian yang dapat dicatat antara lain mengenai  : Simplifikasi prosedur implementasi Stability and Growth Pact; Reformasi sektor perpajakan, energi dan transportasi;  Rencana aksi jasa keuangan; dan Pembaharuan kebebasan lalu lintas warga UE.

Prioritas lain Yunani terkait dengan soal imigran ilegal, manajemen lintas perbatasan dan  masalah suaka, yang mendapat dukungan dalam KTT Thessaloniki, merupakan langkah awal untuk mewujudkan kebijakan umum masalah imigrasi. Disetujui pula suatu program di bidang suaka dan imigrasi yang membutuhkan dana sebesar €140 juta untuk periode tahun 2004 - 2006.

Di sektor pertanian, dihadapkan pada kompleksitas permasalahan selama perundingan yang juga melibatkan berbagai kepentingan negara-negara anggota, upaya Yunani  melakukan mediasi selama enam bulan  telah berhasil mereformasi Kebijakan Umum Pertanian UE (CAP), layak untuk mendapat apresiasi.  Keberhasilan ini memungkinkan  UE  secara lebih leluasa  mengambil sikap lebih ofensif  dalam perundingan WTO di Cancun September mendatang.

Menarik pelajaran dari masa presidensi Yunani, maka negara manapun yang memperoleh giliran memimpin Dewan Eropa di masa mendatang, akan relatif berhasil bila mampu ' menahan diri dan membatasi ' kepentingan nasionalnya. Di lain pihak, pemegang presidensi harus lebih mengedepankan  kepentingan bersama di UE, ditopang dengan political will untuk melakukan mediasi secara jujur dan aktif.(WR)

Kembali Daftar Isi  Buletin PRI-ME, Edisi Juni 2003

Arsip Editorial

• 2003    Mei    April    Maret    Februari    Januari