Partisipasi Euro bagi Negara Kandidat UE

Suatu seminar mengenai nilai tukar dan partisipasi negara kandidat dalam euro telah berlangsung di Budapest, tanggal 27 Februari 2003. Dalam seminar tersebut Komisioner UE Ekonomi dan Moneter, Pedro Solbes, menyampaikan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian negara-negara kandidat dalam persiapan menjadi partisipan euro yaitu:

• kerangka institusi yang harus menjadi referensi utama bagi strategi negara-negara kandidat dalam rangka partisipasi euro;
• tantangan kebijakan yang dihadapi dalam rangka partisipasi euro;
• pendekatan negara-negara kandidat dalam menuju integrasi moneter.

Traktat UE sudah menjabarkan tahapan pertisipasi euro bagi negara kandidat. Mereka belum bisa berpartisipasi dalam euro pada saat menjadi anggota UE (1 Mei 2004). Kerangka institusi dan implikasi strategi nilai tukar bagi negara-negara kandidat telah dijabarkan dalam laporan Dewan ECOFIN pada KTT Dewan UE di Nice bulan November 2000. Secara jelas dikatakan bahwa:

• Setelah resmi menjadi anggota, mereka harus memenuhi persyaratan Traktat UE, termasuk partisipasi dalam ERM-II minimum selama dua tahun. Pada saat menjadi anggota negara kandidat akan mendapat status "Member states with derogation" seperti yang dialami  Yunani  sampai  31 Desember 2000, dan status Swedia saat ini.
• Para anggota baru harus memperlakukan kebijakan nilai tukar sebagai isu kepentingan bersama (common concern), menghindari kebijakan yang tidak  selaras  dengan  stabilitas   moneter.  Kebijakan ekonomi harus diperlakukan sebagai isu kepentingan bersama dan selaras dengan koordinasi kebijakan dan prosedur mengawasan multilateral.
• Untuk partisipasi dalam Zona Euro, mereka harus mencapai convergence yang berkesinambungan, yang akan dinilai berdasarkan kriteria Maastricht.

Mengenai tantangan kebijakan, negara-negara kandidat dihadapkan pada isu strategi menuju integrasi moneter, yang oleh Solbes dijabarkan dalam tiga isu utama yaitu:

• Kebijakan ekonomi hendaknya difokuskan persiapan integrasi ekonomi ke dalam UE dan mengambil langkah kearah convergence nyata, reformasi struktural, sehingga menghasilkan perekonomian yang cukup fleksibel, rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan ketenagakerjaan.
• Dengan tingkat convergence saat ini, dalam konteks liberalisasi modal, beberapa negara hendaknya mulai memberlakukan kebijakan nilai tukar dengan fleksibilitas terbatas. Mekanisme ERM kiranya dapat menjadi panduan dan dasar ekspektasi pasar.
• Negara kandidat perlu melakukan reformasi dan konsolidasi mekanisme keuangan negara dan menciptakan batas-batas manuver sehingga kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai instrumen pengimbang ketika mekanisme nilai tukar tidak lagi tersedia.

Mengenai usaha negara-negara kandidat menuju intergrasi ekonomi, dikatakan bahwa mereka telah ikut dalam dialog ekonomi multilateral. Selain itu secara suka rela telah berpartisipasi dalam Pre-accession Fiscal Surveillance   Procedure,   temasuk   annual    pre-accession   economic  programmes (PEPs).    Program-program yang disampaikan kepada Komisi Eropa pada tahun 2002 menunjukkan strategi yang memuaskan. Malta dan Romania telah memberikan indikasi mengkaitkan mata uang mereka kepada euro (Malta telah merubah persentasi euro dalam referensi basket of currency-nya, Romania akan mengambil euro sebagai referensi pada tahun 2003-2004).

Namun PEPs tidak menjabarkan secara jelas mengenai strategi serta jadwal partisipasi ERM II dan euro, meskipun beberapa negara telah menyatakan akan mengadopsi euro secepat mungkin. Hanya Polandia yang memberikan indikasi untuk memenuhi kriteria convergence pada tahun 2005. Solbes mengharapkan bahwa PEPs berikutnya (musim gugur 2003) akan lebih memberikan informasi rinci mengenai hal dimaksud. Ditegaskan oleh Solbes bahwa selama kebijakan ekonomi di negara-negara kandidat konsisten dengan strategi nilai tukar, semua pihak akan mendapatkan manfaat dari perluasan Zona Euro.