Peluncuran Operasi Militer UE Concordia di Macedonia

Pada tanggal 31 Maret 2003, UE secara resmi meluncurkan operasi militer Concordia di Former Yugoslavia Republic of Macedonia FYROM (Macedonia) untuk mengambil alih tugas NATO di negara tersebut yang telah  menjalankan misinya sejak tahun 2001 melalui Operation Allied Harmony.  Tujuan utamanya adalah membantu Pemerintah setempat dalam upaya menjaga keamanan yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan perjanjian pengakhiran konflik etnis (Ohrid Framework Agreement) yang dicapai bulan Agustus 2001 antara Pemerintah Macedonia dan kelompok perlawanan Albania.

Partisipasi UE dalam menjaga perdamaian di Macedonia adalah atas permintaan Presiden Macedonia Boris Trajkovski  dan berdasarkan resolusi DK-PBB No. 1371 (2001) yang mendukung upaya negara-negara anggota PBB dan organisasi-organisasi  internasional dalam membantu implementasi  perjanjian  tersebut.  Selain itu, resolusi juga mendukung kehadiran pasukan keamanan multinasional di Macedonia atas permintaan Pemerintah negara setempat. Operasi militer UE ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mewujudkan negara Macedonia yang damai, demokratis dan sejahtera, sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kawasan balkan yang stabil.

UE telah menunjuk Admiral Reiner Feist (Jerman), Deputy Supreme Allied Commander for Europe/NATO,   sebagai   komandan   operasi   Concordia.  Operasi militer ini dipusatkan di Skopje (ibukota FYROM) dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Pierre Maral (Perancis) yang   melibatkan   sekitar   350   personel  militer  dari  13 negara anggota UE (tanpa Denmark dan Irlandia) dan 14 negara kandidat UE dan Eropa lainnya serta Kanada. Operasi Concordia akan dilakukan untuk kurun waktu enam bulan dengan biaya sekitar €6,2 juta yang ditanggung bersama oleh negara-negara yang ikut berpartisipasi. Penetapan rentang waktu operasi selama setengah tahun dimaksudkan sebagai uji coba pertama. Apabila berhasil, tidak tertutup kemungkinan UE akan mengirimkan pasukannya ke Bosnia, Wilayah Kaukasus dan bahkan Afrika.

Operasi militer Concordia ini mempunyai arti politis penting tersendiri bagi UE karena merupakan keberhasilan European Security and Defence Policy (ESDP) pada waktu Common and Foreign Security Policy mengalami kegagalan karena adanya perbedaan tajam diantara negara-negara UE dalam menyikapi isu Irak. Jalan ke arah  terlaksananya  operasi  ini   semakin  terbuka dengan   dicapainya   perjanjian   UE-NATO  tanggal  13 Desember 2002, yang memungkinkan UE dapat menggunakan fasilitas militer NATO untuk kepentingan misi-misi penjagaan perdamaiannya di masa datang, termasuk di Macedonia. Sejak penandatangan perjanjian tersebut, berbagai bentuk persiapan  terus dilakukan dan pada tanggal 14 Maret 2003 lalu UE dan NATO mengadakan perjanjian security information untuk memfasilitasi pengambilalihan tugas NATO ini.  Dengan hampir rampungnya semua persiapan untuk operasi militer Concordia, pada  tanggal 18 Maret 2003, General Affairs and External Relations Council (GAERC) mengeluarkan keputusan resmi untuk melancarkan    operasi  militer  tersebut  mulai  tanggal  31   Maret  2003  untuk  periode  enam  bulan.  Keputusan tersebut diambil setelah NATO mengeluarkan keputusan untuk mengakhiri misinya pada tanggal tersebut.  KTT  juga telah mengadopsi rencana operasi (operation plan) dan menyepakati otorisasi bagi rules of engagement.  Guna memperkuat misi di Macedonia, Dewan Eropa juga mengundang 14 negara ketiga untuk turut berpartisipasi, yaitu Polandia, Slovakia, Republik Ceko, Hongaria, Slovenia, Latvia, Lithuania, Estonia, Bulgaria, Romania, Norwegia, Islandia, Turki dan Kanada.

Peluncuran Operasi militer Concordia merupakan bagian penting dari upaya UE untuk mewujudkan kebijakan yang lebih mandiri di bidang hankam (European Security and Defence Policy/ESDP), dengan secara bertahap  mengurangi kebergantungan pada kekuatan luar, khususnya Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, langkah nyata ke arah ini telah dilakukan dengan menggelarkan The  EU Police Mission (EUPM) di Bosnia dan Herzegovina mulai awal Januari 2003 untuk mengambil alih tugas pasukan PBB (International Police Task Force/IPTF) yang sudah menjalankan misinya di sana sejak tahun 1997. Tujuan EUPM adalah terciptanya Bosnia dan Herzegovina  yang damai dan stabil serta membantu penegakkan rule of law  yang dibutuhkan bagi implementasi perdamaian.

Disamping EUPM, UE saat ini sedang mempersiapkan pembentukan 50-60 ribu pasukan gerak cepat Rapid Reaction Force (RRF) yang dapat digelar dalam waktu 60 hari di tempat-tempat yang dilanda krisis dan beroperasi selama satu tahun. Pembentukan pasukan militer ini ditetapkan  Dewan  Eropa  pada  KTT Helsinki  1999,    dan    sedang   diupayakan    agar    pasukan    tersebut    siap    operasional    pada    pertengahan   tahun    ini.     Rencana pembentukan RRF  terkesan cukup ambisius, karena mengharuskan negara-negara anggota UE mempunyai sistem pelatihan personel militer dan perlengkapan persenjataan sendiri, serta harus melepaskan ketergantungan pada persenjataan dari AS, dalam waktu relatif singkat.  Masalah cukup serius belakang muncul yang dapat menghambat  pembentuan pasukan militer ini, yaitu adanya keengganan sejumlah anggota UE untuk menyediakan sistem persenjataan yang dibutuhkan sehingga sampai saat ini kemampuan militer untuk RRF tersebut masih kurang. Terlepas dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi, pembentukan pasukan militer tersebut mencerminkan kukuhnya keinginan UE untuk menciptakan kekuatan yang mandiri di bidang hankam.