UE Bantu Negara Berkembang Atasi Tantangan Perubahan Iklim

Pada tanggal 18 Maret 2003, Komisi Eropa mensahkan suatu strategi guna membantu negara-negara berkembang menghadapi tantangan perubahan iklim. Strategi ini dijabarkan dalam Komunikasi Komisi Eropa berjudul 'Climate change in the context of development co-operation', yang merupakan rencana kerja Uni Eropa (UE) guna mengintegrasikan keprihatinan perubahan iklim dalam kegiatan kerjasama pembangunan UE.

Menanggapi hal ini Komisioner UE Urusan Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan, Poul Nielson, mengatakan perubahan iklim adalah masalah pembangunan yang sama pentingnya dengan masalah lingkungan. Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi negara-negara miskin yang perekonomiannya bergantung pada sumber alam, sementara kemampuan beradaptasi dibatasi oleh kurangnya dana serta tidak tersedianya teknologi dan institusi yang efektif.

Komisioner UE Urusan Lingkungan, Margot Walström, mengatakan negara-negara berkembang berada pada posisi paling lemah dalam menghadapi perubahan iklim dan memerlukan dukungan penuh untuk mengatasi ancaman ini. Protokol Kyoto memberikan peluang guna menggalang usaha mengatasi perubahan iklim dengan tujuan pembangunan ekonomi melalui Mekanisme Pembangunan yang Bersih, termasuk dukungan dana untuk mengurangi emisi, beradaptasi terhadap perubahan iklim dan membangun kapasitas. Ditegaskan bahwa UE bersedia untuk melangkah lebih lanjut dengan menjadikan perubahan iklim sebagai tujuan lintas sektoral yang penting bagi kebijakan pembangunan dan kerjasama UE.

Komisi Eropa mengusulkan empat strategi guna membantu mitra UE dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, khususnya mendukung mereka dalam implementasi  UN  Framework  Convention on  Climate Change dan Protokol Kyoto. Dikatakan bahwa menangani masalah perubahan iklim adalah langkah lanjut dari kerjasama pembangunan, sebagai bagian integral dari strategi UE untuk pembangunan berlanjutan dan tindak lanjut dari KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan.

Keempat strategi tersebut adalah: (1) Meningkatkan kesadaran tentang masalah perubahan iklim diantara para pembuat kebijakan pembangunan UE dan para pelaku dan di negara-negara mitra UE; (2) Mendukung mitra UE dalam menghadapi tantangan perubahan iklim; (3) Mendukung mitra UE dalam mengurangi emisi greenhouse gases; dan (4) Membangun kapasitas mitra UE. Sebagai langkah nyata dari keempat strategi dimaksud, telah disiapkan action plan yang memberikan prioritas pada adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan kapasitas dan penelitian.

Saat ini sudah 100 negara meratifikasi Protokol Kyoto, termasuk UE dan negara-negara anggotanya serta sejumlah negara berkembang, sedangkan Amerika Serikat tidak meratifikasi. Protokol Kyoto akan berlaku setelah Russia memberikan ratifikasinya. Dalam kerangka Protokol Kyoto, tiga dana baru akan dibentuk dibawah UN's Global Environment Facility guna mendukung negara-negara berkembang mengatasi perubahan iklim. UE dan beberapa negara maju sudah memberikan komitmen tambahan dana sebesar €450 juta pertahun mulai tahun 2005.