Konklusi Dewan UE Tentang Burma (Myanmar)

Pada tanggal 14 April 2003,  Dewan UE juga mengeluarkan Konklusi  tentang Burma (Myanmar) yang isinya antara lain:

1. UE memiliki pandangan sama dengan sejumlah  mitra internasional  bahwa  kepentingan  rakyat Burma saat ini akan dengan baik terlayani melalui pendekatan yang berimbang (balanced approach), yaitu   pemberian sanksi secara hati-hati dan terukur bagi mereka menghalangi proses reformasi, dan adanya dukungan kemanusiaan untuk menjamin agar rakyat biasa  Burma tidak menderita lagi akibat kebijakan pemerintahannya.
   
2. Dewan menyambut baik berbagai perkembangan positif yang adi setelah sanksi-sanksi diperkuat terkahir kali pada bulan April 2000, yaitu:
   
   
   • Pembebasan dari tahanan rumah  Aung San Suu Kyi pada bulan Mei 2002 dan kebebasan bergerak di dalam negeri yang diperoleh oleh pemimpin liga nasional bagi demokrasi ini;
   • Pembebasan  beberapa  aktifas politik dari tahanan;
   • Kunjungan ke Burma oleh Utusan Khusus Sekjen PBB dan  special rapporteur  PBB mengenai situasi HAM di Burma selama tahun terakhir dan kerjasama yang ditunjukkan oleh Pemerintah Burma.
   • Kerjasama yang berlanjut dengan  Komite Palang Merah internasional dan perbaikan kondisi di tempat tahanan;
   • Kunjungan  akhir-akhir ini oleh  delegasi Amnesty International ke Burma;
   • Penunjukkan pejabat dari perwakilan International Labour Organisation (ILO);
   • Meningkatnya kesadaran pemerintah atas perlunya untuk menumpas produksi opium di Burma;
   • Penyebaran pengetahuan tentang standar HAM kepada para pejabat Pemerintah dan beberapa LSM dan  kelompok etnik melalui berbagai forum HAM, namun menekankan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini juga harus dilanjutkan dengan  pelaksanaan upaya-upaya konkrit untuk memperbaiki situasi HAM.
     
3. Selain itu, Dewan juga menyatakan bahwa sampai saat ini belum dirasakan cukup dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah perekonomian, kemanusiaan dan masalah-masalah politik lainnya  di negara ini, terutama:
   
   
   • Pelanggaran terus menerus HAM, termasuk diantaranya hak-hak sipil, politis, ekonomi, sosial dan budaya rakyat Burma;
   • Penolakan Pemerintah untuk melakukan dialog politik yang jujur dan  terbuka dengan Aung San Suu Kyi dan pemimpin-pemimpin demokratis lainnya;  Pelecehan dan intimidasi terhadap Aung San Suu Kyi dan aktifas oposisi lainnya oleh pemerintah Burma;
   • Praktek-praktek pembunuhan tanpa pengadilan; laporan adanya pemerkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh berbagai oknum angkatan bersenjata; penyiksaan, penahanan berkelanjutan atas para tahanan yang telah habis menjalankan hukumannya, serta penggunaan  serdadu anak-anak.

Keprihatinan-keprihatinan ini membuat Dewan UE memutuskan untuk memperpanjang sanksi yang ada  saat ini sampai 12 bulan lagi. Dewan juga menyetujui untuk menambah daftar orang-orang yang tidak  diberi  visa  dan  pembekuan  aset-aset  mereka,  serta memperkuat embargo senjata dan menerapkan persenjataan dan menerapkan keputusan ini pada atau   sebelum   tanggal   23   Oktober   2003,  kecuali keputusan ini diubah oleh Dewan di masa datang.