Perkembangan Reformasi CAP

Dalam pertemuan tanggal 8 April 2003 para Menteri Pertanian negara-negara UE tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai proposal reformasi Common Agriculture Policy (CAP). Proposal reformasi CAP tersebut yang akan menjadi panduan posisi UE dalam pertemuan Tingkat Menteri WTO bulan September 2003 di Cancun, Meksiko antara lain berisi usulan mengenai pengaturan single farm payment, reformasi beberapa sektor pertanian seperti produk susu dan daging, dan decoupling sistem pembayaran. Menanggapi hal ini, Komisioner UE Urusan Pertanian, Franz Fischler, mengatakakan semua negara anggota UE diharapkan mencapai kesepakatan mengenai proposal dimaksud pada bulan Juni 2003. Proposal reformasi CAP tersebut dikritik oleh beberapa pejabat dari berbagai institusi internasional karena dinilai mengancam kepentingan negara berkembang. Presiden World Bank, Wolfensohn menegaskan bahwa liberalisasi pasar pertanian di negara maju perlu dilaksanakan guna mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 50% pada 2015.

Dalam proses negosiasi reformasi CAP (1999) mengenai Agenda 2000, suatu kelompok tingkat tinggi bidang pertanian (the High Level Group on Agriculture) dibentuk dengan anggota yang terdiri dari pejabat tinggi kementrian negara anggota (seperti Direktorat Jenderal dari Departemen Pertanian) dan wakil-wakil dari Komisi Eropa.  Kelompok ini bertugas untuk melakukan negosiasi (antar negara anggota) mengenai proposal reformasi CAP, dan mencatat perkembangan dan pengalaman negosiasi. Pembentukan kelompok kerja semacam itu memerlukan persetujuan dari Committee of Permanent Representatives of EU Member States (Coreper). Persetujuan Coreper, yang baru diberikan pada awal bulan Mei 2003. Dengan demikian Presidensi UE menghimbau agar kelompok ini segera menyampaikan laporan proses dan perkembangan negosiasi kepada Dewan UE. Presidensi UE yang dipegang oleh Yunani memberikan komitmen untuk menyelesaikan negosiasi reformasi CAP pada akhir bulan Juni 2003.

Sementara itu, kelompok Cairns yaitu Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Kanada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Selandia Baru, Paraguay, Filipina, Afrika Selatan, Thailand dan Uruguay menilai bahwa tanggung jawab kemacetan negosiasi World Trade Organization (WTO) di sektor pertanian ada di pihak UE. Kelompok ini menegaskan tidak bisa menerima alasan UE yang mengatakan UE belum bisa menyerahkan proposal kepada WTO karena diskusi internal masih berjalan. Kelompok Cairns mengatakan dengan posisi demikian maka perkembangan proses negosiasi WTO dipengaruhi oleh masalah internal UE. Dalam surat terbuka yang diterbitkan di harian International Herald Tribune, para Duta Besar dan Pimpinan Delegasi negara-negara kelompok Cairns di WTO menyatakan bahwa skema subsidi di dalam CAP akan berdampak global. Oleh karena itu, hanya penyelesaian global (misal, bagian dari negosiasi Doha) yang dapat mengatasi dampak CAP di tingkat global, dan tetap memberi kesempatan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara. Kelompok Cairns menghimbau agar UE dan Jepang memenuhi komitmen yang diberikan di Doha mengenai 'genuine agriculture reform'. Mereka juga menghimbau AS untuk mengurangi subsidi dan tarif produk pertanian. (JH)