Fokus   (Agustus 2003)

Anggaran Belanja UE
Oleh Deny Kurnia

Berdasarkan draft Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2004 yang diajukan Komisi Eropa pada 30 April 2003, Dewan UE dan Parlemen Eropa (PE) telah melaksanakan proses pembahasan atas draft dimaksud mulai bulan Juli 2003. Proses pematangan posisi Dewan UE dan PE dilakukan melalui Komite Anggaran yang dibantu Coreper (Sidang Para Duta Besar negara anggota UE di Brussel).

Dalam proses konsultasi antara para wakil dari tiga lembaga UE yang bertanggung jawab atas RAB dimaksud (Dewan UE, PE dan Komisi Eropa), tercermin kesimpulan bahwa Preliminary Draft Budget yang diajukan Komisi Eropa telah sesuai dengan garis besar Kerangka Anggaran Jangka Panjang UE (Financial Perspective) periode 2000-2006, namun beberapa perbedaan nuansa posisi tetap ada. PE menginginkan tambahan pengeluaran di sektor pertanian-perikanan, penanganan penyakit epidemik hewan, subsidi/ganti rugi ekspor hewan hidup, dan program penyempurnaan armada kapal ikan.

Di lain pihak, PE sulit menerima usul tambahan biaya administrasi Komisi Eropa untuk membayar tambahan 1.280 staf dalam rangka perluasan keanggotaan UE. Sementara itu Dewan UE menghendaki pengurangan pengeluaran sektor pertanian, dana struktural (sistem subsidi silang untuk mempercepat pembangunan kawasan tertinggal di UE), serta  bantuan luar negeri (untuk kawasan Mediterania dan Asia).

Draft AB-2004 yang dibahas dalam First Reading Dewan UE bulan Juli dan First Reading PE bulan Oktober 2003 akan dikaji ulang pada Second Reading Dewan UE (November) dan disahkan dalam Second Reading PE (Desember 2003) sebelum dilaksanakan oleh Komisi Eropa tahun 2004.

Draft RAB-2004 yang dimajukan Komisi Eropa mengusulkan total pengeluaran (payment appropriations) sebesar €100,6 miliar, atau meningkat 3,3% dibanding tahun 2003. Dalam prosentase, RAB-2004 menurun dibanding AB-2003 karena hanya merupakan 0,99% dari total PDB UE, sedangkan AB-2003 mencapai 1,04% PNB. Prosentase RAB-2004 masih jauh di bawah pagu tertinggi yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan UE, yaitu 1,27% per PDB. Dengan demikian, UE memiliki ruang yang leluasa (0,28% per PDB) untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga.

Pos-pos utama dalam pengeluaran RAB 2004 termasuk:

• Sektor pertanian dan pembangunan pedesaaan sekitar €49.095 juta;
• Kebijakan regional (termasuk Dana Struktural dan Dana Keutuhan Sosial) sekitar €21.479 juta;
• Kebijakan luar negeri sekitar €4.685 juta;
• Riset sekitar €2.872 juta;
• Administrasi (biaya operasional lembaga-lembaga UE) sekitar €6.110 juta.

RAB-2004 telah memperhitungkan rencana pengeluaran untuk 10 negara kandidat UE yang akan bergabung mulai 1 Mei 2004. Sebesar €5 miliar dianggarkan sebagai pengeluaran (payment appropriations) untuk memenuhi kebutuhan 10 negara aksesi baru dimaksud, dengan kemungkinan pengeluaran maksimal €11,83 miliar.

Berdasarkan RAB-2004, nampak bahwa porsi kerjasama pembangunan (bantuan luar negeri) UE relatif sangat kecil, yaitu termasuk dalam keseluruhan anggaran kebijakan luar negeri yang mencapai €4,68 miliar. Dari pos anggaran inilah UE memberikan komitmen bantuan/hibah untuk kerjasama bilateral yang dirancang berdasarkan pembangian kewilayahan. Bantuan UE untuk kawasan Asia hanya sebagian kecil dari keseluruhan jumlah tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi rincian penyaluran hibah UE (tahun 2000):

• Eropa Tengah dan Timur    :   €1.985 juta;
• Mediterania dan Timteng    :   €1.005 juta;
• Asia      :    €459 juta;
• Negara-negara pecahan bekas Uni Soviet    :  448 juta;
• Amerika Latin     :     €220 juta;
• Afrika bagian Selatan    :     €124 juta.

Bagi Komisi Eropa, penyusunan RAB-2004 relatif sulit jika dibandingkan dengan peningkatan pendanaan khususnya dalam rangka perluasan anggota. Berdasarkan kebutuhan untuk menjaga disiplin anggaran dan Keputusan Dewan UE tahun 1999, anggaran belanja UE sampai 2006 tidak dapat melampaui batas tertinggi berdasarkan Financial Perspective 2000-2006.

Upaya pemecahan atas masalah keterbatasan pendanaan anggaran belanja UE telah menjadi wacana yang terus dikembangkan. Lembaga think tank seperti European Policy Centre di Brussel misalnya pernah mengidentifikasi usulan agar sistem pengumpulan dana serta cakupan sumber pendapatan pajak UE diperluas. Sumber andalan pendapatan UE selama ini hanyalah dari bea (khususnya pertanian dan pabean) serta pajak pertambahan nilai (prosentase tertentu) yang dipungut negara anggota.

Untuk meningkatkan porsi anggaran UE yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan integrasi dan kebijakan luar negeri (perluasan anggota, peningkatan koordinasi kebijakan peradilan, dalam negeri dan luar negeri), banyak kalangan melihat perlunya peningkatan pagu tertinggi pendapatan yang diterima UE (melebihi 1,27% per GDP).

Pengajar London School of Economics, Lain Begg, telah mengusulkan pada awal tahun 2003 agar diupayakan peningkatan pagu prosentase AB-UE sampai 2%. Revenue tambahan dapat diperoleh baik melalui peningkatan tax base UE yang dipungut langsung (misalnya pajak telepon selular dan airport tax), atau secara tidak langsung melalui peningkatan kontribusi negara anggota. Begg juga melihat perlunya perubahan sistem anggaran UE yang saat ini hanya berkaitan dengan dimensi pengalokasian, tidak mencakup dimensi distribusi dan stabilisasi kebijakan ekonomi makro yang lazim dalam sistem keuangan publik.

Kritik lain terhadap sistem anggaran UE adalah terlalu kakunya pagu anggaran pada Financial Perspective, sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi penyesuaian yang diperlukan sesuai perubahan kebutuhan di lapangan yang bersifat jangka pendek.

Proses perluasan anggota dipandang sebagai faktor penting lain tentang perlunya reformasi sistem anggaran UE. Kebutuhan pendanaan sebagai akibat perluasan anggota akan mengalami masa puncak (peak) tahun 2009-2010, yang berpotensi mendesak kebutuhan anggaran melebihi 1,27%. Kecuali jika terjadi reformasi di bidang pendanaan sektor pertanian, posisi anggaran UE di masa mendatang dipandang akan goyah paling tidak tanpa didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,5% di 15 negara anggota lama UE dan 4% di negara-negara baru.

Menimbang wacana tentang perubahan paradigma anggaran UE dimaksud, jawaban atas semuanya terpulang pada negara-negara anggota UE yang memegang hak penentuan kebijakan UE di bidang tersebut melalui Dewan UE (Sidang Menteri-menteri Keuangan negara anggota UE). Sejauh ini belum ada indikasi yang jelas tentang kesediaan negara anggota untuk memperbesar ruang gerak anggaran pada tingkat UE. Bahkan dalam pembahasan di konvensi tentang draft Konstitusi UE yang diharapkan terbentuk tahun 2004, negara anggota cenderung bersikap mempertahankan wilayah kewenangan Dewan UE (sebagai representasi negara anggota) dalam penentuan anggaran UE, sehingga menentang upaya reformasi yang akan peningkatan fungsi Parlemen Eropa. 

Lain makalah Fokus bulan ini:   Reformasi Pengawasan Merger di UE oleh Jenni Handayani

Arsip Fokus:

•   2003    -    Juli    Juni    Mei    April    Maret    Februari    Januari