Fokus   (Juli 2003)

Prioritas  Presidensi  Itali
Oleh: Agus Sardjana

Sejalan dengan sistem rotasi setiap enam bulan sekali, Presidensi Dewan Uni Eropa telah diserahterimakan dari Yunani kepada Itali mulai bulan Juli 2003. Dalam kaitan ini,  para pejabat Pemerintah Itali pada bulan pertama dari masa tugasnya, telah mempresentasikan program kerja Presidensinya  untuk periode 1 Juli-31 Desember 2003 ke berbagai kalangan UE dan masyarakat luas termasuk oleh PM Itali sendiri,  Silvio Berlusconi, di Parlemen Eropa, Strasbourg pada tanggal 2 Juli 2003. Program Kerja Presidensi Itali Dewan Uni Eropa yang dituangkan dalam dokumen  berjudul "Europe: Citizens of  A Shared Dream " memuat sejumlah prioritas tujuan yang ingin dicapainya  dalam enam bulan mendatang serta berbagai langkah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Program kerja Presidensi Itali ini telah disusun dengan mempertimbangkan kemajuan-kemajuan dan keputusan-keputusan KTT UE dan Dewan Menteri UE di berbagai bidang selama masa presidensi-presidensi sebelumnya, yang menetapkan agenda UE untuk masa mendatang. Program kerja/agenda Presidensi Itali memperlihatkan adanya kesinambungan dari Presidensi Yunani yang berakhir masa tugasnya  tanggal 30 Juni lalu.

Dokumen program kerja tersebut menyebutkan lima prioritas tujuan Presidensi Itali selama enam bulan mendatang yaitu:

1. The Intergovernmental Conference (IGC): A Constitution for Europe
   
   Berlandaskan pada keputusan-keputusan yang dicapai pada KTT Thessaloniki, Presidensi Itali akan menyelenggarakan Intergovernmental Conference (IGC) bulan Oktober mendatang  dan melakukan pengaturan agar IGC dapat menyelesaikan tugasnya sedini mungkin dalam membahas dan menyepakati draft konstitusi UE. Hal ini dimaksudkan agar para warga UE yang akan memberikan suara pada pemilihan Parlemen Eropa (PE) bulan Juni 2004 sudah memperoleh pengetahuan sedini mungkin atas isi Konstitusi Eropa (Constitutional Treaty). Presidensi Itali berkeyakinan bahwa penandatanganan traktat UE yang baru tersebut akan dapat dilakukan di Roma antara 1 Mei 2004.
   
2. The European Economy: Competitiveness Working for Shared Prosperity
   
   Presidensi Itali akan memberikan perhatian besar pada upaya pencapaian tujuan Lisbon strategy, yaitu  mewujudkan ekonomi UE sebagai  yang paling dinamis di dunia pada tahun 2010. Penggerak utama untuk proses mencapai tujuan ini adalah diberikannya dorongan lebih banyak lagi bagi kemajuan ekonomi UE, yaitu dengan meningkatkan investasi negara untuk bidang-bidang yang   menjadi   kepentingan   masyarakat   umum  yang dapat dilakukan melalui  bantuan intervensi lembaga-lembaga keuangan UE terkait.  Sektor-sektor  yang  menjadi  target  investasi ini mencakup infrastruktur baik tangible maupun intangible (human capital, riset dan teknologi).
   
   Hal ini akan memberikan dorongan pada modernisasi pasar tenaga kerja, yang merupakan satu-satunya cara untuk memastikan tersedianya lapangan kerja bagi para warga UE dan pengurangan pengangguran serta terwujudnya daya saing dari proyek-proyek yang digarap.
   
   Strategi lebih lanjut  akan dilengkapi dengan  pengembangan jaringan transportasi yang efisien, dan berimbang antara poros/jalur Utara-Selatan dan Timur-Barat  di kawasan UE. Pengembangan jaringan ini dilakukan dengan meluncurkan kembali proyek-proyek Trans European Networks guna mempercepat integrasi antara negara-negara anggota UE yang lama dan baru. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan penciptaan satu instrumen guna membiayai pelaksanaan proyek-proyek utama, yang dilakukan  melalui kerjasama dengan European Investment Bank (EIB).
   
   Pertumbuhan  ekonomi di Zona Euro juga kan menjadi prioritas Presidensi Itali. Dalam kaitan ini,  Presidensi memandang sangat penting bagi semua negara anggota untuk patuh pada peraturan-peraturan keuangan UE yang ada dan memegang komitmen   untuk   mewujudkan   dan   menjaga   keuangan negara yang sehat dan "sustainable", sehingga ketidakstabilan ekonomi di masing-masing negara dapat ditangani sesuai dengan ketentuan  Stability and Growth Pact.
   
3. Towards "Greater Europe": A Broader and More United Union
   
   Tujuan utamanya adalah menyelesaikan proses "unifikasi" Eropa/perluasaan keanggotaan UE yang saat ini sedang berjalan. Dalam kaitan ini, Presidensi Itali akan merancang program untuk perampungan perundingan aksesi bagi Rumania dan Bulgaria pada tahun 2004 agar kedua negara tersebut dapat melakukan aksesi pada UE di tahun 2007. Mengenai rencana keanggotaan Turki, Presidensi Itali akan melanjutkan strategi pre-aksesi bagi Turki dan mendorong Pemerintah Turki untuk terus melakukan reformasi di dalam negeri, sebagai  persyaratan yang   diperlukan   menuju   keanggotaannya   di  UE.  Pada tahun 2004, Presidensi akan melakukan verifikasi atas perkembangan reformasi tersebut yang hasilnya diharapkan  mempercepat  dimulainya perundingan aksesi bagi Turki.
   
   Pada saat yang sama UE harus menambah bobot perhatiannya kawasan selatan benua Eropa, yaitu  Balkan Barat. Reunifikasi Eropa hanya  dapat dikatakan telah lengkap apabila negara-negara kawasan ini (yaitu Albania, Kroasia, Macedonia, Serbia dan Montenegro, dan Bosnia dan Herzegovina) juga bergabung dengan UE. Karena itu, mempersiapkan mereka untuk berintegrasi ke dalam UE merupakan prioritas Presidensi Itali.
   
   Presidensi Itali selanjutnya akan berupaya mengembangkan hubungan dengan negara-negara tetangga UE yang baru, termasuk Federasi Rusia dan negara-negara  anggota  Commonwealth of Independent States (CIS)  lainnya.  Disamping  itu,  juga   bermaksud    untuk    meluncurkan    kembali   Euro-Mediterranean partnership (Barcelona process) dengan melanjutkan langkah-langkah menuju pendirian Mediterranean Bank dengan tujuan untuk melibatkan negara-negara   dari   kedua   belah   pihak  dalam  proyek-proyek pembangunan bersama.
   
4. Europe's Presence in the World: A Union that Plays a Leading  Role on the International Stage
   
   UE harus menjadi figure yang kuat di tingkat internasional, yaitu dengan mampu berbicara dalam satu suara dan turut menyelesaikan krisis-krisis internasional melalui kerjasama dengan Amerika Serikat guna menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Agar dapat memikul tanggung jawab internasionalnya, UE harus mempunyai kapabilitas yang memadai di bidang pertahanan dan melakukan hubungan yang sifatnya "synergetic" dan tidak bertentangan atau bersaingan dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah Aliansi Atlantik (NATO). 
   
   UE harus membangun kembali hubungan khususnya dengan Amerika Serikat yang melemah akibat pertentangan posisi antar kedua pihak dalam krisis Irak. Dalam rangka mencapai tujuan ini,  kerjasama-kerjasama positif yang telah ada di sejumlah sektor perlu dikembangkan dan dicontoh untuk pengadaan kerjasama di sektor-sektor lain. Kerjasama UE-AS sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan dewasa ini, terutama dalam  pemberantasan terorisme dan  proliferasi senjata pemusnah massal.
   
   Agar UE menjadi  pemain yang kuat dan "credible" dalam penyelesaian masalah-masalah internasional, khusus di forum PBB,  UE  harus meningkatkan "profile"nya    dan    meningkatkan    efektifitas    langkah-langkahnya  dalam  isu-isu  yang  ditangani  di  DK-PBB.     Sejalan    dengan   semangat   ini,    Presidensi memandang perlu untuk melanjutkan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama UE-PBB dalam manajemen krisis.
   
   Dalam masalah Timur Tengah, UE  bertujuan untuk  mempertahankan proses perdamaian Timur Tengah.  Dalam kaitan ini, Quartet  harus berperan dalam memastikan kemajuan pelaksanaan road map dan menentukan waktu dan format penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Timur Tengah yang diharapkan dapat diadakan di  Itali.   Sementara  itu,  dalam soal Irak tantangannya  adalah bagaimana menangani situasi negara tersebut pada periode pasca perang.   Landasan  kebijakan  UE dalam  hal  ini adalah:
   
   
   • Kedaulatan dan integritas wilayah Irak harus dilindungi;
   • PBB  harus memegang peranan kunci dalam pembangunan kembali (politik dan ekonomi) negara tersebut;
   • Pemerintah Irak yang mewakili rakyatnya harus segera dibentuk dan:
   • UE harus bekerjasama penuh dengan AS dalam rekonstruksi negara tersebut.
     
     Terhadap Asia, Presidensi Itali akan terus memberikan perhatian seksama pada perkembangan situasi di Afghanistan dan hubungan bilateral dengan Pakistan dan India. Selain itu, akan membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara yang memiliki arti strategis, seperti China dan Jepang. Korea Utara dan Myanmar juga akan terus menjadi isu penting UE di bawah Presidensi   Itali.   Dalam   rangka   dialog  dengan  negara-negara Asia Tenggara, Presidensi Itali akan memberikan perhatian lebih khusus pada aspek-aspek yang terkait dengan upaya pemberantasan  terorisme dan penguatan keamanan. Dalam  hubungan antar kawasan,  proses ASEM akan tetap mendapat prioritas.
     
5. Security of  Citizens:  Immigration, Borders and Asylum
   
   Presidensi Itali akan bekerja untuk meningkatkan keamanan bagi para warga UE. Dalam kaitan ini,  Presidensi menekankan pentingnya perang melawan terorisme   internasional   harus  disertai  dengan  langkah-langkah yang efektif dalam memberantas kejahatan lintas batas dan imigrasi ilegal dan memperkuat Europol.   Disamping  itu,    juga   perlu  dilakukan  langkah-langkah pengawasan perbatasan luar UE secara lebih terkoordinasikan,  membuat peraturan bersama di bidang  suaka,  meningkatkan  kerjasama  dengan  negara-negara   asal   dan   transit    arus   migrasi,    serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota dalam  masalah yang terkait dengan visa.

Isu-isu Menonjol Lainnya

Di antara bidang-bidang yang disebutkan dalam dokumen program kerja Presidensi Itali sebagai prioritas agenda UE tersebut, terdapat  bidang yang benar-benar berkaitan langsung dengan kepentingan nasionalnya,   yaitu  imigrasi.  Pemerintah Itali menghadapi tekanan dari dalam negeri untuk dapat segera mengatasi masalah pencari suaka yang  terus mengalir   ke  negaranya.  Dalam kaitan ini, Presidensi Itali  saat ini sedang menyusun rencana bagi pembentukan satu badan UE khusus untuk memberantas imigrasi ilegal.  Tugas badan ini antara lain akan menjaga pantai-pantai Itali, Spanyol dan Yunani dari  imigran ilegal.

Dalam hubungan eksternal, di bawah Presidensi Itali, UE tetap akan  memprioritaskan perhatiannya pada pengembangan hubungan dengan negara-negara kawasan terdekatnya/sekitarnya,    mulai   10   negara   aksesi,   tiga negara-negara kandidat baru yaitu Bulgaria, Romania dan Turki dan negara-negara Balkan yang diputuskan pada KTT Thessaloniki sebagai target bagian perluasaan keanggotaan UE di masa datang. Selanjutnya adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan UE termasuk Rusia dan negara-negara CIS lainnya, Kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Selain itu, prioritas akan ditekankan pada pemulihan dan peningkatan hubungan dan kerjsama transtlantik (UE-AS) yang melemah akibat pertentangan posisi dalam menghadapi krisis Irak. Kerjasama yang kuat antara UE dan AS dinilai sebagai faktor penting bagi pemeliharaan   keamanan   dan  perdamaian  dunia.  Dalam hubungannya dengan Asia Tenggara, UE juga  masih akan mengkonsentraskan pada isu pemberantasan terorisme, dan keamanan kawasan.

Publikasi program kerja Presidensi Itali tidak memperoleh banyak tanggapan dari media massa internasional. Yang mendapat sorotan adalah justru  pemimpin Pemerintah Itali, PM Silvio Berlusconi yang profile-nya dinilai sangat kontroversial, dan dinilai akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Itali dalam memimpin UE selama enam bulan  mendatang.  Kontroversi akibat sikap dan tindakannya bahkan telah terjadi pada awal presidensi Itali, yaitu   saat  PM Berlusconi mempresentasikan program kerja Presidensi di PE  tanggal 2 Juli 2003 lalu.  PM Berlusconi  dinilai telah melakukan penghinaan terhadap seorang anggota PE dari Jerman, Mr. Martin Schulz, dalam menanggapi pernyataan anggota PE tersebut yang mempertanyakan kredibilitas kepemimpinannya di Dewan Eropa, karena terkait dengan keterlibatannya   di  dalam  berbagai  kasus  di  Itali. 

Dalam tanggapan tersebut, PM Berlusconi diantaranya memberikan komentar bahwa MEP Jerman tersebut akan menjadi aktor paling cocok untuk memainkan peranan sebagai kapo, yaitu pengawas tawanan perang di kamp konsentrasi yang dipilih oleh tentara Nazi sendiri sehingga dibenci oleh para tawanan lainnya. Komentar tersebut pada akhirnya berdampak pada diakhirinya sidang di PE, yaitu setelah permintaan Mr. Pat Cox, Presiden PE, agar Berlusconi meminta maaf ditolak.

Pergantian kepemimpinan dari Yunani  ke Itali dilihat dengan penuh rasa kekhawatiran  oleh berbagai kalangan di lingkungan UE. Di masa lalu, Itali di bawah Pemerintah Berlusconi terkadang mengambil jalan sendiri dalam urusan hubungan luar negeri (unilateral action) dengan tidak  memperhatikan  kebijakan  bersama UE.  Misalnya,   dalam  satu  lawatan   ke  Timur  Tengah,   PM Berlusconi mendapat kecaman banyak pihak di UE karena tidak mengadakan kunjungan kepada pemimpin  Otoritas Palestina, Yasser Arafat. Ia juga pernah mengajukan  usulan  agar  Israel dan Rusia menjadi bagian dari UE, satu  usulan yang tidak sejalan dengan agenda UE. Selain itu, di negaranya sendiri, PM Berlusconi saat ini  sedang menghadapi tuduhan keterlibatan dalam satu skandal suap demi mengamankan bisnisnya dan mempunyai kerenggangan hubungan dengan Presiden Komisi Eropa, Romano Prodi yang pernah menjadi saingannya dalam satu pemilu di masa lalu.

Banyak kalangan menyatakan bahwa sepanjang menyangkut kepemimpinan Berlusconi sebagai Presiden Dewan Eropa, maka citranya sudah tercemar dan susah untuk  diperbaiki,  khususnya  karena  secara umum pribadi Berlusconi juga sudah dikenal sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial sehingga dari awalnya pun banyak orang sudah meragukan kelayakannya untuk memimpin UE.  Namun demikian, Pemerintah Itali dalam upaya memperbaiki dampak negatif dari insiden Berlusconi di PE tanggal 2 Juli 2003 tersebut telah mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk berusaha memperbaikinya melalui peningkatan lobbying oleh para pemain politik di Itali kepada semua pejabat tinggi di lingkungan UE. Selain itu, adanya profesionalisme yang tinggi dari para diplomat Itali juga diharapkan tidak akan menghambat tugas-tugas utama yang harus dilaksanakannya. Khususnya, masa enam bulan Presidensi UE akan cepat berlalu pula dan secara umum bukan Berlusconi sendiri yang melakukan tugas sehari-hari di lingkungan  UE,  namun  oleh  para  diplomat  dan  pejabat-pejabat Itali lainnya yang ahli di bidangnya  masing-masing.

Tantangan yang paling berat bagi Presidensi Itali adalah bagaimana mengupayakan kesepakatan antara negara-negara UE atas draft konstitusi Eropa pada Intergovernmental Conference (IGC) yang akan diselenggarakan di Roma mulai pertengahan Oktober mendatang, sesuai dengan keputusan KTT UE Thessaloniki bulan   Juni   2003,   sehingga    konsitusi   tersebut   dapat  diratifikasi  di  Roma  bulan  Mei  tahun   2004.   KTT Thessaloniki telah meng-endorse draft konstitusi yang diajukan oleh Presiden Konvensi Valery Giscard d'Estaing dan memutuskan draft ini sebagai dasar yang baik bagi awal pembahasannya di IGC. Meskipun demikian, sebenarnya masih banyak masalah  penting yang menjadi "concerns"  sejumlah negara anggota yang belum berhasil diselesaikan. Sebagai contoh, Spanyol tetap menginginkan agar bobot suaranya dalam pengambil keputusan tidak berkurang dan minimal sama tingkatnya dengan apa yang ditetapkan KTT Nice. Sementara itu, Polandia, Spanyol dan Italia sendiri masih mempersoalkan bagian pembukaan (preamble) draft konstitusi yang hanya menyebutkan arti penting agama dalam kebudayaan Eropa dan tidak secara tegas menyebutkan kata Tuhan dan Kristianitas (God and Christianity) seperti yang dikehendaki mereka. Sedangkan Inggris menolak integritas Eropa lebih luas dan tetap menginginkan hak veto di bidang-bidang seperti kebijakan luar negeri, pajak dan pertahanan.

Bagi indonesia, pergantian  Presidensi UE  tidak akan berdampak  banyak  pada kebijakan UE terhadap Indonesia yang saat ini sudah cukup "established". Kerangka kebijakan UE terhadap Indonesia tetap berlandaskan pada Komunikasi Komisi Eropa yang dikeluarkan bulan Maret tahun 2000 berjudul "Developing CloserRelations Between Indonesia and the European Union". Komunikasi ini memuat komitmen-komitmen UE untuk meningkatkan  hubungan  UE dan Indonesia melalui pengembangan dialog politik, peningkatan perdagangan dan investasi dan peningkatan bantuan pembangunan. Perlunya dialog politik ditekankan demi kepentingan bersama dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan, membantu upaya pengormatan dan penegakan HAM, supremasi hukum dan rekonsiliasi nasional. Landasan kebijakan UE lainnya adalah Country Strategy Paper (CSP)  yang  dikeluarkan  Komisi  Eropa  tanggal  12 juni 2002, dan disusun dengan merujuk pada Komunikasi tersebut di atas. Berbagai kerjasama selain kerjasama pembangunan misalnya di bidang pemberantasan terorisme yang dananya diambil dari skema Rapid Reaction Mechanism (RRM),  dan rencana bantuan untuk Pemilu Indonesia tahun 2004, juga tetap akan dilanjutkan?

Lain makalah Fokus bulan ini:   WTO dan Kepentingan Indonesia oleh Deny Kurnia

Kembali Daftar Isi  Buletin PRI-ME, Edisi Juli 2003