E-Government di Eropa

Pada akhir Konferensi Tingkat Menteri UE, EFTA (European Free Trade Area) dan negara-negara kandidat mengenai eGovernment tanggal 7 & 8 Juli 2003 di Brussel, atas nama Presidensi Italia, Menteri Teknologi dan Inovasi Italia mengeluarkan deklarasi tingkat menteri mengenai komitmen untuk akselerasi eGovernment. Deklarasi ini disetujui oleh 30 menteri dari negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Deklarasi ini merupakan kesimpulan dari pertemuan yang juga dihadiri oleh Komisioner UE Urusan Enterprise and the Information Society, Erkki Liikanen. Konferensi secara khusus meminta kepada Presidensi untuk menyampaikan deklarasi dimaksud kepada Dewan Telekomunikasi UE.

Mengakui pentingnya eGoverment sebagai pendorong modernisasi sektor publik secara menyeluruh, para Menteri menyadari bahwa elektronisasi sektor publik akan menghasilkan banyak manfaat dengan meningkatnya produktifitas dan efektifitas administrasi publik. Dengan elektronisasi berbagai diharapkan berbagai jasa dapat dilayani dalam bentuk on-line, dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan berbagai kebijakan. Para menteri yakin teknologi on-line akan mendukung prinsip ''the four freedoms'  dari Pasar Tunggal (free movement of people, capital, goods and services).

Para menteri menyambut baik kerjasama antara negara-negara anggota dengan Komisi Eropa dalam berbagai penelitian mengenai solusi lintas batas dalam hal identifikasi individu, serta menjaga keamanan dan isu privacy informasi melalui jasa-jasa e-Government. Berbagai   program   yang  mendukung   proyek  e-Government hendaknya selaras dengan tujuan eEurope 2005 dan strategi Lisbon untuk menjadikan UE sebagai  knowledge-based economy  terbesar di dunia pada tahun 2010.