Perkembangan Kebijakan  Pertahanan  dan  Keamanan  Eropa  (ESDP)

Gagasan bagi pembentukan suatu Kebijakan Pertahanan Eropa sudah sejak lama ada hampir bersamaan waktunya dengan awal terbentuknya Masyarakat Eropa di awal tahun 1950-an. Ketika itu muncul keinginan untuk membentuk suatu European Defense Community (1954) namun gagal diwujudkan karena ada Perang Dingin dan sudah ada NATO yang terbentuk pada tahun 1949 sebagai pilar pertahanan utama Eropa barat dalam menghadapi Uni Soviet. Sejalan dengan robohnya komunisme di  akhir  tahun  1980-an,   paradigma  pertahanan  Eropa  juga  mulai  berubah.  Eropa tidak lagi menghadapi ancaman oleh Uni Soviet dan para sekutunya di Eropa Timur, tetapi adanya berbagai fenomena baru seperti konflik antaretnis, failed states, kejahatan terorganisir, terorisme, proliferasi persenjataan pemusnah massal dan lain-lain.

Perkembangan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa (European Security and Defence Policy/ESDP) yang mandiri diluncurkan secara resmi pada KTT Dewan Eropa di Cologne (Jerman) tahun 1999. Traktat Maastricht (1992) sebenarnya sudah menyebutkan   aturan-aturan  yang  merujuk  pada  tanggungjawab  Uni Eropa (UE) atas semua masalah yang berkaitan dengan keamanan, termasuk pembentukan suatu Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Bersama (Common Security and Defence Policy), sebagai bagian dari Kebijakan Bersama di bidang Keamanan dan Hubungan Luar Negeri   (Common  Foreign  and  Security  Policy/CFSP).  Traktat   Maastricht   juga   menyebutkan   bahwa    mengingat    belum mempunyai  kapabilitas  militer  sendiri,  maka  UE  akan   meminta Western European Union (WEU) untuk menjalankan  langkah-langkah militer atas nama UE.

Selanjutnya, Traktat Amsterdam (1997) telah memasukkan program WEU yang dikenal dengan sebutan Petersberg Tasks yang memperinci tugas-tugas di bidang kemanusiaan dan penyelamatan, menjaga perdamaian, dan pengiriman pasukan gerak cepat dalam kerangka pencegahan konflik dan manajemen krisis, termasuk didalamnya kemungkinan bagi keterlibatan UE dalam operasi-operasi militer. Petersberg Tasks ini kemudian diambilalih oleh Pasukan Gerak Cepat UE (Rapid Reaction Force/RRF) yang dikelola oleh Komite Keamanan dan Politik UE, sebuah badan baru yang dibentuk oleh Traktat Nice tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2003. Pembentukan RRF sebenarnya diputuskan pada pertemuan KTT Helsinki Desember 1999 untuk menciptakan suatu pasukan UE yang kuat pada akhir tahun 2003 dengan jumlah 60 ribu tentara yang  siap  digelar dalam  waktu  60  hari untuk jangka waktu setahun.   Target  seperti  ini  juga  dikenal  sebagai  Headline  Goal.  RRF dimaksudkan untuk beroperasi berdampingan dengan pasukan NATO atau bersifat melengkapi. RRF juga bisa beroperasi secara mandiri di tempat-tempat dimana NATO tidak ingin terlibat didalamnya.

Berbeda dengan CFSP yang telah menimbulkan perpecahan diantara negara UE dalam masalah Irak, ESDP sebaliknya mengalami perkembangan pesat yang menggembirakan karena tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Sukses pertama UE di bidang ESDP ini tampak nyata dalam keberhasilan misi menstabilkan situasi keamanan di daerah Balkan. Pada tanggal 31 Maret 2003, UE telah meluncurkan Operation Concordia (OPCON) untuk mengambilalih tugas-tugas NATO di Macedonia (FYROM) yang dikenal dengan nama Operation Allied Harmony. OPCON sepenuhnya dibiayai oleh masing-masing negara UE (kecuali Denmark) dan bukan dari anggaran UE ini akan bertugas selama enam bulan dan melibatkan sekitar 350 personil militer ditambah sejumlah staf penunjang lainnya. Sebenarnya, UE bermaksud untuk mengambilalih tugas-tugas NATO di FYROM ketika mandatnya berakhir pada bulan Desember 2002. Namun, pada waktu itu operasi militer UE belum bisa dilaksanakan karena belum dicapai persetujuan atas suatu aturan yang dikenal dengan nama Berlin Plus, yaitu pengaturan-pengaturan bagi akses terhadap asset-aset militer NATO untuk bisa dipakai oleh pasukan UE. Suatu terobosan baru akhirnya dicapai pada KTT Dewan Eropa di Kopenhagen bulan Desember 2002 yang menyetujui Berlin Plus hanya berlaku bagi negara-negara UE yang menjadi anggota NATO  atau  pihak  peserta  terhadap  Partnership  for  Peace.  Formulasi yang secara efektif tidak memasukkan Siprus ke dalam operasi-operasi militer UE dengan asset-aset NATO tersebut berhasil mengatasi tantangan keras dari Turki sebelumnya. Finalisasi pengaturan Berlin Plus diakhiri dengan penandandatanganan Persetujuan Keamanan Informasi antara UE dengan NATO pada tanggal 14 Maret 2003.

Sebelumnya, European Union Police Mission (EUPM) di Bosnia dan Herzegovina (BDH) tanggal 1 Januari 2003 secara resmi telah mengambil  tugas  international  police  task  force  (IPTF)  yang  sudah  bertugas  di  sana  sejak  tahun  1996.  Namun demikian, peresmiannya  baru dilakukan  pada tanggal 15 Januari 2003 di Sarajevo.  EUPM merupakan operasi manajemen krisis sipil  pertama yang dilakukan di bawah ESDP. Selain di bidang militer,  ESDP  juga  dimaksudkan  untuk  memperkuat  kapabilitas  operasi-operasi sipil. Hal ini mengingat bahwa untuk bisa berhasil menghindari konflik-konflik dan mengelola krisis (conflict prevention and crises management) diperlukan suatu kombinasi dari instrumen-instrumen militer dan sipil. Dalam kaitan ini, EUPM merupakan  komponen penting bagi kelancaran pelaksanaan program-program UE lainnya di BDH seperti institution building, rekonstruksi,  dan diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan kebijakan UE secara keseluruhan di kawasan Balkan barat, yang sering disebut sebagai Stabilisation and Association Process (SAP).

Penggelaran operasi militer kedua UE di bawah payung ESDP dilakukan pada bulan Juni 2003 yaitu pengiriman sekitar 1.400 personil militer UE ke Congo dengan nama sandi ARTEMIS.  Mandat bagi penggelaran pasukan UE ini berasal  dari  resolusi  DK-PBB  No. 1484 (30 Mei 2003) dan kemudian disahkan oleh UE melalui Council Joint Action pada tanggal 5 Juni 2003.  Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2003, Dewan UE mensahkan Rencana Operasi dan keputusan untuk menggelar operasi militer UE di  Congo.  Penggelaran pasukan UE di Congo yang merupakan pertama kali di luar Eropa dan tanpa keterlibatan NATO tersebut akan bertugas sampai dengan 1 September 2003 dan berkoordinasi penuh dengan the United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC).   Tujuannya   adalah   untuk  memberikan  kontribusi  bagi  stabilisasi  atas  kondisi-kondisi  keamanan  dan  perbaikan-perbaikan atas situasi di bidang kemanusiaan di Bunia.

Seperti halnya dengan proses perluasan keanggotaan UE, ESDP akan mempunyai peranan penting di masa mendatang dalam proses unifikasi Eropa selanjutnya. Apabila negara-negara UE berhasil menggalang kerjasama di bidang ESDP, hal ini akan menciptakan suatu identitas bersama UE dan juga memperdalam tingkat integrasi UE. Tanpa ESDP, integrasi Eropa tidak akan pernah selesai, khususnya karena CFSP dalam prakteknya belum menjadi suatu kenyataan dalam waktu dekat ini. Selain itu, tanpa adanya ESDP yang melengkapi CFSP, UE juga tidak akan bisa memainkan peranan secara penuh di dunia internasional. (AS)

Kembali Daftar Isi  Buletin PRI-ME, Edisi Mei 2003

Arsip Editorial

• 2003    April    Maret    Februari    Januari