Perkembangan Konvensi tentang Masa Depan Eropa

Sejak awal tahun 2002, lembaga Konvensi mulai bersidang untuk mebahas masa depan Eropa dan menyusun Konstitusi Eropa. Isu-isu pokok yang diperdebatkan dalam Konvensi meliputi pembagian dan batasan yang tegas tentang tanggung jawab masing-masing lembaga UE; penyederhanaan instrumen-instrumen UE; serta demokrasi, transparansi dan efisiensi UE. Dalam upaya menjadikan lembaga-lembaga UE lebih demokratis dan transparan bagi para warganya, Konvensi akan mengusulkan kerangka kerja dan struktur baru bagi UE yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dunia saat ini, kebutuhan warga UE dan perkembangan UE di masa datang. Konvensi akan menyelesaikan tugas dengan memberikan konklusinya pada bulan Juni 2003. Hasil-hasil Konvensi akan dijadikan bahan pertimbangan pada Inter-govermental Conference (IGC) yang akan diadakan pada tahun 2004 dan mengambil keputusan tentang isu-isu tersebut, termasuk Konstitusi UE.

Pada tanggal 14 Januari 2002, Perancis dan Jerman (melalui Presiden Jacques Chirac dan Chancellor Gerhard Schroeder) mengajukan usulan bersama tentang restrukturisasi lembaga UE dimaksud, termasuk kepemimpinan politik UE di masa datang. Dalam usulan tersebut, ditekankan perlunya ditunjuk seorang Presiden Dewan UE dengan masa jabatan yang lebih lama/permanen, yaitu 5 tahun atau 2,5 tahun dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Selain itu, perlu juga ditunjuk seorang Menteri Luar Negeri Eropa (European Minister of Foreign Affairs) yang akan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang "in charge" dalam hubungan luar negeri UE. Saat ini, masalah hubungan luar negeri UE ditangani oleh High Representative for CFSP (Javier Solana) dan Commissioner for External Relations (Chris Patten) sehingga terkesan kurang koheren dan membingungkan pihak luar. Penunjukan seorang Menteri Eropa dimaksudkan untuk membangun postur UE yang lebih kuat dan credible di panggung dunia.