Last modification : 08/25/2003 21:24:41
  

Common Commercial Policy

Pada saat pembentukan Custom Union tahun 1968, Masyarakat Eropa/ME sepakat untuk menentukan kebijakan perdagangan bersama (Common Commercial Policy/CCP). Kewenangan UE dalam kebijakan perdagangan bersama berkembang menjadi semakin eksklusif sejak berlakunya Traktat UE (Maastricht tahun 1993). Pasal 133 dari Traktat dimaksud menyatakan bahwa kewenangan UE meliputi changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements, the achievement of uniformity in measures of liberalization, export policies and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies". CCP dilaksanakan oleh Komisi Eropa melalui mandat yang diberikan oleh Dewan UE. Sejak tahun 1999, Dewan UE juga memberi mandat kepada Komisi Eropa dalam melakukan negosiasi di World Trade Organization (WTO).

Pengintegrasian kebijakan perdagangan di tingkat UE menyebabkan semakin pentingnya dunia luar memantau berbagai regulasi yang dikembangkan UE di Brussel. Berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan meningkatkan kinerja perdagangan seluruh negara UE tersebut banyak berpengaruh pada kepentingan mitra-mitranya di luar negeri. Regulasi-regulasi tersebut mencakup anti dumping (AD) dan anti-subsidi (AS), impor berbagai produk (termasuk tekstil dan produk tekstil), akses pasar, merek dagang dan desain, Generalised System of Preferences (GSP), ecolabelling, harmonisasi standar, pengujian dan sertifikasi, serta pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam produk-produk impor. UE yang menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan, keamanan produk-produk makanan dan produk lainnya, dan pelestarian lingkungan.



Disclaimer
The Mission accepts no responsibility for checking the accuracy of information accessed through this site and therefore makes no representation concerning its completeness, truth, accuracy, or its suitability for any particular purpose. Users are advised to rely on their own independent investigations.