Sikap UE terhadap Isu-isu Ekonomi Global
Sejak merebaknya aksi terorisme internasional, UE menunjukkan perhatian yang lebih besar pada isu-isu ekonomi global dan pembangunan. UE menunjukkan perhatian baru pada penanganan aspek-aspek finansial dari terorisme, money laundering, economic governance, serta perbaikan kondisi sosial-ekonomi dunia yang timpang. Dalam forum multilateral, UE mendukung keberhasilan berbagai konferensi yang diselenggarakan PBB (seperti KTT Millenium, KTT Least Developed Countries (LDCs), KTT Pendanaan Pembangunan, KTT Pembangunan Berkelanjutan, dan KTT Pangan) sebagai sarana penting bagi mobilisasi sumber daya bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan negara berkembang. UE juga mendorong negosiasi di WTO agar lebih mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dan mengintegrasikannya ke dalam perekonomian dunia. Dalam hubungannya dengan negara-negara miskin (LDCs), UE mengumumkan kebijakan liberalisasi akses ke pasar UE untuk hampir semua jenis ekspor negara LDCs (Kebijakan Everything but Arms).
UE beserta negara-negara anggotanya menyumbang lebih dari 50% dari total bantuan pembangunan (official development assistance/ODA) dan bantuan kemanusiaan dunia. Sejak tahun 2000 UE melakukan reformasi atas strategi kerjasama pembangunannya dalam rangka meningkatkan postur dan dampak bantuan kepada negara berkembang, dengan prioritas pada upaya pengentasan kemiskinan. Namun sesuai dengan ketentuan dalam traktat-traktat UE, bantuan kepada negara-negara berkembang dipengaruhi oleh sikap kritis mereka atas perkembangan HAM, lingkungan, good governance dan kondisi sosial negara setempat.
Isu-isu lingkungan hidup menjadi salah satu unsur terpenting dalam kebijakan UE di bidang-bidang lain. UE mengembangkan berbagai legislasi, program aksi dan direktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk berbagai isu terkait yang keprihatinan masyarakat UE seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, consumer's choice, dan animal welfare. Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup global, UE menunjukkan keinginan untuk ikut memecahkan isu-isu pelik termasuk masalah perubahan iklim. UE juga menunjukkan keinginan untuk mengembangkan international environmental governance dan pembentukan Organisasi Lingkungan Dunia.
UE juga menempatkan dimensi peningkatan standar sosial/buruh sebagai salah satu faktor penting dalam kebijakannya. Pokok-pokok strategi dan rencana aksi dalam rangka mendorong penerapan secara efektif standar buruh dan social governance di UE maupun global telah disusun sejak tahun 2001. UE mendukung peran International Labour Organization (ILO) dalam mendorong penerapan secara efektif standar buruh dan social governance di tingkat global.
Disclaimer
The Mission accepts no responsibility for checking the accuracy of information accessed through this site and therefore makes no representation concerning its completeness, truth, accuracy, or its suitability for any particular purpose. Users are advised to rely on their own independent investigations. |
