oleh Aris Munandar
Pada bulan ini, Amerika Serikat (AS) dengan dibantu Inggris yang merupakan sekutu utamanya, akhirnya melancarkan serangan militer besar-besaran ke Irak, tanpa ada pihak yang bisa menghalangi. Uni Eropa (UE) yang semula diharapkan oleh sementara kalangan di Brussel agar dapat menjadi satu kekuatan besar yang mampu mencegah tindakan unilateral AS, ternyata mengalami perpecahan di antara para anggotanya sendiri dan gagal mempengaruhi sikap keras negara adidaya tersebut. Ironinya, justru banyak di antara mereka dapat dipengaruhi AS agar mendukung serangan militer tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir ini masalah Irak telah menjadi pembicaraan hangat dalam setiap kali pertemuan para pejabat tinggi di lingkungan Uni Eropa (UE), termasuk pada KTT di Brussel tanggal 20-21 Maret 2003. KTT dihadiri oleh para Kepala Negara /Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dari 15 negara UE dan 13 negara kandidat UE (Hungaria, Polandia, Republic Ceko, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Siprus, Bulgaria, Rumania dan Turki) serta Presiden Komisi Eropa (Romano Prodi), Presiden Parlemen Eropa (Pat Cox) dan Sekretaris Jenderal/CSFP High Representative (Javier Solana).
oleh Jenni Handayani
Menghadapi prospek perluasan anggota Uni Eropa (UE) yang resmi berlaku pada 1 Mei tahun 2004, berbagai keprihatinan mengenai arah kebijakan pembangunan UE muncul baik sebagai kepentingan negara donor maupun penerima (negara-negara berkembang). Sampai saat ini, sebagian besar dari sepuluh negara (Republik Ceko, Slovakia, Slovenia, Polandia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Estonia, Malta dan Siprus) yang akan menjadi anggota UE pada tahun 2004 adalah penerima dana bantuan pembangunan baik dari UE maupun dari badan internasional lain seperti World Bank atau Organization for Economic Co-operation and Development-OECD. Lalu bagaimana dampak keanggotaan mereka terhadap arah kebijakan pembangunan UE secara keseluruhan. Apakah agenda dan perhatian UE kepada negara-negara berkembang akan berubah karena kesibukan peningkatan kesetaraan pembangunan di kawasan Eropa? Atau UE akan menggiring negara-negara baru untuk mendukung orientasi kebijakan pembangunan UE terhadap negara-negara berkembang?
