Reformasi Pengawasan Merger di UE
Oleh:  Jenni Handayani

Selama beberapa tahun terakhir, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Uni Eropa (UE) mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Mata uang tunggal Euro yang resmi diluncurkan pada tahun 1999 mulai beredar di pasar pada awal tahun 2002. Sementara itu, pasar tunggal 15 negara UE akan segera berkembang menjadi 25 negara dengan perluasan bulan Mei 2004. Dinamika pasar UE yang demikian menjadi pendorong kegiatan merger/peleburan usaha (dua perusahaan atau lebih), baik antar negara anggota UE maupun lintas kawasan (Amerika Serikat dan Eropa). 

Prioritas  Presidensi  Itali
Oleh: Agus Sardjana

Sejalan dengan sistem rotasi setiap enam bulan sekali, Presidensi Dewan Uni Eropa telah diserahterimakan dari Yunani kepada Itali mulai bulan Juli 2003. Dalam kaitan ini,  para pejabat Pemerintah Itali pada bulan pertama dari masa tugasnya, telah mempresentasikan program kerja Presidensinya  untuk periode 1 Juli-31 Desember 2003. Program Kerja Presidensi Itali Dewan Uni Eropa yang dituangkan dalam dokumen  berjudul "Europe: Citizens of  A Shared Dream " memuat sejumlah prioritas tujuan yang ingin dicapainya  dalam enam bulan mendatang serta berbagai langkah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Masa Depan Hubungan Transatlantik
Oleh: Mohammad K. Koba

The New EU Chemicals Law
Oleh: Sondang Anggraini

Old vs new Europe. Multilateralisme/ Unilateralisme. UN's role in post-Iraq, NATO's enlargement. Keempat hal tersebut sering muncul dalam pemberitaan berbagai mass media akhir-akhir ini dan membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai masa depan hubungan Uni Eropa (UE) dengan Amerika Serikat (AS). Banyak yang menganggap bahwa keretakan hubungan UE - AS mulai muncul sejak Presiden George W. Bush masuk White House bulan Januari 2001.

Industri kimia merupakan industri terbesar ketiga di Uni Eropa dengan jumlah tenaga kerja yang secara langsung diserap oleh industri ini mencapai 1,7 juta pekerja dan sekitar tiga juta pekerja lainnya sangat bergantung pada kelangsungan hidup industri ini.  Sejumlah kecil industri kimia merupakan usaha yang dimiliki oleh multinational corporations (MNC) dan tidak sedikit jumlahnya (36.000 usaha) merupakan usaha kecil dan menengah (SMEs). Sebagai catatan SMEs mewakili sekitar 96% jumlah perusahaan dalam industri kimia dan menghasilkan 28% dari produksi UE kimia nasional.

GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia
Oleh: Dody Widodo

Di bidang pertahanan dan keamanan, UE saat ini sedang sibuk dengan pelaksanaan berbagai proyek dan program dalam rangka membentuk pasukan gerak cepat (EU Rapid Reaction Force) yang ditargetkan harus terwujud paling lambat akhir tahun 2003.  Pasukan gerak cepat UE akan terdiri dari 60 ribu orang yang dapat digelar dalam waktu 60 hari untuk misi yang lamanya satu tahun. Adapun tugas-tugas yang akan diembannya mencakup misi kemanusiaan serta penyelamatan, penjagaan keamanan dalam manajemen krisis, termasuk pembangunan perdamaian (peace building).

The Generalised System of Preferences  adalah skema yang meliputi produk industri dan pertanian dari negara berkembang yang diberikan akses khusus untuk masuk ke pasar negara maju. Pemberian skema GSP mempunyai banyak tujuan disamping untuk meningkatkan perekonomian negara penerima GSP melalui perdagangan luar negerinya juga dalam rangka diversifikasi negara-negara pemasok sehingga dengan makin banyaknya negara yang menjadi pemasok maka harga ekspor ke negara maju pemberi GSP akan sangat bervariasi dan dengan makin banyaknya sumber maka kelangkaan barang-barang impor akan semakin kecil.

Dampak Enlargement UE Bagi Indonesia
Oleh: Mohammad K. Koba

Penandatanganan Traktat Perluasan Keanggotaan UE 
Oleh: Joevi Roedyati

Sejak Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) - cikal bakal Uni Eropa (UE) - terbentuk awal dekade 1950-an, peta Eropa terus mengalami perubahan. MEE yang semula beranggotakan enam negara telah  mengalami perluasan keanggotaan (enlargement) sebanyak empat kali hingga mencapai jumlah 15 negara anggota sampai saat ini. Pada tanggal 16 April 2003, peta Eropa kembali berubah dengan ditandatanganinya Traktat Aksesi enlargement ke-5 saat KTT Khusus UE di Athena.

Penandatanganan Traktat Perluasan keanggotaan UE bagi 10 negara anggota baru (Republik Ceko, Siprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia) telah dilakukan di Athena tanggal 16 April 2003 dalam kesempatan KTT Informal UE yang dihadiri oleh semua Kepala Negara/Pemerintahan UE-15 dan negara-negara aksesi, Presiden Komisi Eropa, Presiden Parlemen Eropa, dan High Representative Common Foreign and Security Policy UE.

MARET

Perpecahan Posisi Uni Eropa Dalam Masalah  Irak dan Dampaknya Terhadap Hubungan  Transatlantik dengan  Amerika  Serikat
Oleh:  Agus Sardjana

Kebijakan Pembangunan & Perluasan UE
Oleh:  Jenni Handayani

Dalam beberapa bulan terakhir ini masalah Irak telah menjadi pembicaraan hangat dalam setiap kali pertemuan para pejabat tinggi di lingkungan Uni Eropa (UE), termasuk pada KTT di Brussel tanggal 20-21 Maret 2003.  KTT dihadiri oleh para Kepala Negara /Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dari 15 negara UE dan 13 negara kandidat UE (Hungaria, Polandia, Republic Ceko, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Siprus, Bulgaria, Rumania dan Turki) serta Presiden Komisi Eropa (Romano Prodi), Presiden Parlemen Eropa (Pat Cox) dan Sekretaris Jenderal/CSFP High Representative (Javier Solana).

Menghadapi prospek perluasan anggota Uni Eropa (UE) yang resmi berlaku pada 1 Mei tahun 2004, berbagai keprihatinan mengenai arah kebijakan pembangunan UE muncul baik sebagai kepentingan negara donor maupun penerima (negara-negara berkembang). Sampai saat ini, sebagian besar dari sepuluh negara (Republik Ceko, Slovakia, Slovenia, Polandia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Estonia, Malta dan Siprus) yang akan menjadi anggota UE pada tahun 2004 adalah penerima dana bantuan pembangunan baik dari UE maupun dari badan internasional lain seperti World Bank atau Organization for Economic Co-operation and Development-OECD.

Ancaman Krisis Nuklir Korea Utara dan Sikap UE
Oleh:  Widyarka Ryananta

Sejak  Korea Utara dituduh Presiden AS George W. Bush tahun lalu sebagai salah satu negara yang merupakan 'poros kejahatan' dunia, ketegangan di Semenanjung Korea nampak terus meningkat. Korea Utara  telah melakukan manuver  berbahaya, yang antara lain tercermin dalam sikapnya untuk tidak terikat dengan perjanjian non-proliferasi nuklir sejak  1 Januari 2003 dan kemudian melanjutkan kembali aktifitas reaktor nuklir di Yongbyon. Langkah  Korea Utara  tersebut cukup mengkhawatirkan,  sebab jika ketegangan terus bereskalasi menjadi krisis perang terbuka, maka dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di kawasan tetapi juga perdamaian dunia.

Sebagai dampak Peristiwa World Trade Center (WTC) 11 September 2001, Sidang Dewan World Customs Organisation (WCO) di Brussel bulan Juni 2002 telah mensahkan suatu resolusi (Security and Facilitation of the Internasional Trade Supply Chain) yang bertujuan untuk memberikan keamanan maupun kemudahan pada pergerakan barang dagangan, mulai dari tempat dibuat (place of origin) sampai di tempat tujuan akhir (place of final destination). Resolusi dimaksud mengamanatkan beberapa kegiatan yang akan dikaji kembali dalam Sidang Dewan WCO bulan Juni 2003.

 Dengan mengacu pada Program Kerja Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Menlu RI pada pidato awal tahun  2003  (8 Januari) mengingatkan kembali prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di antaranya untuk mempertahankan kesatuan nasional dan integritas wilayah serta membantu pemulihan perekonomian nasional. Tulisan berikut ini mencoba mengupas salah satu dimensi hubungan Indonesia-UE, yaitu kerjasama pembangunan, untuk mengkaji sekilas apakah pelaksanaan diplomasi di Eropa dalam beberapa waktu terakhir telah sejalan dengan sasaran-sasaran Pemerintah tersebut di atas.

Pertemuan Menlu ASEAN-UE  Oleh:  Mohammad K. Koba

UE dan Perdagangan Produk Pertanian
Oleh:  Sondang Anggraini

Pada tanggal 27 - 28 Januari 2003 di Brussel telah diadakan ASEAN - EU Ministerial Meeting (AEMM) ke-14 yang diketuai bersama oleh Menlu Laos (sebagai country coordinator hubungan ASEAN-UE) dan Menlu Yunani (sebagai presidensi UE). AEMM ke-14 diawali dengan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) ASEAN - UE. AEMM  kali ini adalah yang pertama kali mengambil tempat bukan di negara presidensi UE.  Penyelenggaraan AEMM ke-14 yang bersamaan dengan sidang Dewan UE tersebut dapat menjamin "full participation" dari pihak UE.

Sejak diselesaikannya perundingan terakhir World Trade Organisation (WTO), yaitu Putaran Uruguay pada tahun 1995, UE secara bertahap membuka pasarnya terhadap impor produk pertanian dari negara ketiga. UE menghormati komitmen yang diadopsi pada tahun 1995 baik untuk menurunkan tingkat tarif, maupun menurunkan bantuan domestik dan ekspor bagi produk pertanian. Sebagai tambahan UE telah menyelesaikan berbagai perjanjian bilateral perdagangan bebas dan pengaturan preferensi perdagangan, yang secara substansial memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang.