Pernyataan UE Tentang Irak Pada KTT Informal UE di Athena, 17 April 2003

KTT informal UE 17 April 2003 mengeluarkan suatu pernyataan bersama tentang Irak yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:

• Pada saat ini, koalisi mempunyai tanggungjawab untuk menjamin keamanan lingkungan, termasuk diantaranya  bantuan kemanusiaan,  khususnya upaya penyediaan pengobatan yang mendesak dan perlindungan terhadap warisan kebudayaan serta musium.
  
• Rakyat Irak sekarang ini memiliki kesempatan untuk membangun suatu masa depan baru bagi negaranya dan bergabung kembali dengan komunitas internasional.
  
• Menekankan bahwa komunitas internasional mempunyai kontribusi utama dalam proses di atas, khususnya:
  • PBB harus memainkan peranan utama dalam proses yang mengarah ke pemerintahan sendiri bagi rakyat Irak, dengan menggunakan kapasitasnya yang unik dan pengalaman dalam pembangunan negara paska konflik;
  • Negara-negara tetangga Irak harus mendukung stabilitas di Irak dan kawasan;
  • UE menegaskan kembali  komitmennya untuk memainkan peranan penting dalam rekonstruksi di bidang politik dan ekonomi di Irak;
  • UE menyambut partisipasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti yang dinyatakan dalam pernyataan G-7 pada pertemuan World Bank di Washington, DC baru-baru ini.
    
• UE menyambut penunjukkan oleh Sekjen PBB atas penasehatan khusus (special advisor) untuk urusan Irak dan mengharapkan diperkuatnya keterlibatan PBB di Irak konflik, yang diawali dengan pengkoordinasian bantuan kemanusiaan.
  
• Sebagai bagian dari proses keamanan dan stabilitas, UE menegaskan kembali komitmennya untuk membawa proses perdamaian Israel/Palestina ke arah suatu konklusi yang sukses melalui implementasi langkah-langkah yang dituangkan pada roadmap quartet, sesuai dengan agenda waktu yang telah dijadwalkan.
  
• Menekankan pentingnya pemberian persetujuan dengan segera oleh Yasir Arafat dan The Palestinian Legislative Council atas suatu kabinet yang disusun oleh Abu Mazen yang mempunyai komitmen terhadap reformasi.

Sementara itu, Sekjen PBB Kofi Annan yang hadir pada KTT atas undangan UE dalam pidatonya di antaranya menyatakan  sebagai berikut:

• Keprihatinan utama dalam menangani Irak adalah kesejahteraan rakyat Irak yang telah sangat menderita dan oleh karenanya patut mendapatkan suatu masa depan baru yang lebih baik.  Yang mereka perlukan paling mendesak adalah keamanan dan ketertiban umum serta bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan.
• Komunitas internasional dalam menentukan agenda kegiatan dan kebijakan di Irak nantinya harus didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain:
  • Kedaulatan, kemandirian politik dan integritas teritorial Irak;
  • Hak bagi rakyat Irak untuk bebas menentukan sistem pemerintah dan kepemimpinan politik sendiri serta untuk menguasai kekayaan alam mereka sendiri;
  • Perlunya membantu rakyat Irak secepat mungkin, dengan upaya menciptakan kondisi bagi terwujudnya suatu kehidupan normal, dan mengakhiri isolasi Irak;
  • Perlunya bagi setiap peranan yang dipercayakan kepada PBB, selain di bidang bantuan kemanusiaan, untuk diberikan mandat terlebih dahulu oleh DK-PBB, sesuai dengan piagam PBB;
  • Perlunya memberikan tempat yang layak terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat Irak.  Hanya apabila kondisi seperti ini bisa dipenuhi maka kita bisa berharap bagi suatu masa depan Irak yang dapat berjalan dengan baik.

Pengamatan

KTT informal UE di Athena telah berhasil mendekatkan negara-negara UE yang sebelumnya berbeda pandangan dalam menyikapi isu Irak ke arah suatu hubungan kerjasama yang lebih bersahabat dan konstruktif. Hal ini tampak  ketika draft pernyataan bersama UE tentang Irak dibahas oleh Inggris dan Spanyol di satu kubu (pro AS) serta Perancis dan Jerman di kubu lainnya.  Dalam kaitain ini, mereka mempunyai pandangan yang sejalan mengenai pentingnya PBB mendapatkan peranan utama dalam rekonstruksi Irak. Pada tingkat sekarang ini masih belum jelas apakah  sikap  bersama  UE-25 tersebut akan mendapatkan tantangan dari AS yang dari awal menghendaki negara-negara koalisi di bawah AS yang tetap mengendalikan Irak paska konflik, paling tidak untuk sementara waktu, sedangkan PBB hanya diberikan peranan penting di bidang bantuan  kemanusiaan.   Namun, reaksi apapun yang  diberikan oleh AS, paling tidak Perancis dan Jerman sudah menurunkan tingkat kecamannya terhada AS tentang Irak sehingga tidak menempatkan Inggris sebagai negara sekutu terdekat AS di Eropa pada suatu posisi yang sulit.  Kedua negara UE tersebut bahkan secara tersirat telah mengakui peranan penting AS dan Inggris di Irak paska konflik.