Last modification : 09/04/2003 14:45:12
  

  EDITORIAL  2003

AGUSTUS

Disiplin Anggaran dan "Stability and Growth Pact" 
Oleh:  Widyarka Ryananta

Jerman diketahui melanggar ketentuan "Stability  and Growth Pact (SGP)", yang mensyaratkan semua negara anggota UE  defisit  APBN-nya tidak boleh melebihi 3%, awal Januari 2003. Meski telah memperoleh rekomendasi Dewan UE agar melakukan berbagai langkah perbaikan, namun pada tanggal 29 Agustus 2003, pemerintah Jerman justru  mengumumkan proyeksi anggaran belanjanya untuk tahun ini defisit  sekitar 3,8%. Penyimpangan dari ketentuan batas maksimum defisit tersebut disebabkan oleh terjadinya stagnasi ekonomi di dalam negeri.

JULI

Trans Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)
Oleh: Sondang Anggraini

 

 

 

 

 

ASEAN dan Uni Eropa telah melakukan  kerjasama cukup  lama  di  bawah  payung  EU-ASEAN Cooperation Agreement yang ditandatangani pada tahun 1980. Namun demikian di bidang perdagangan kerjasama tersebut dipandang oleh UE masih kurang memuaskan. Apalagi saat ini UE telah memiliki berbagai kerjasama antar kawasan dengan beberapa mitranya seperti Mercosur, Meksiko dan Kanada. Oleh sebab itu dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN-UE di Brussel bulan Januari 2003, Komisioner Perdagangan Pascal Lamy melakukan intervensi dengan menyampaikan suatu konsep inisiatif kerjasama UE-ASEAN di bidang perdagangan dan investasi dimasa yang akan datang.

JUNI

Catatan Keberhasilan Presidensi Yunani
Oleh: Widyarka Ryananta

Yunani nampak belajar dari pengalaman masa presidensi sebelumnya, sehingga mampu memupus kesangsian para pakar, praktisi dan media massa dalam memimpin Uni Eropa periode Januari - Juni 2003. Secara umum kinerja Yunani cukup berhasil, dan bisa menjadi model kepemimpinan efektif Dewan Eropa yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Peran presidensi Yunani sangat dirasakan dalam menangani masalah krusial,  mengelola manajemen krisis, mengambil prakarsa dan langkah mediasi untuk menjembatani perbedaan serta merumuskan posisi bersama di antara negara anggota saat menghadapi soal Irak dan  implikasinya terhadap hubungan transatlantik dengan AS.

 

MEI

Perkembangan Kebijakan  Pertahanan  dan  Keamanan  Eropa  (ESDP)
Oleh: Agus Sardjana

Gagasan bagi pembentukan suatu Kebijakan Pertahanan Eropa sudah sejak lama ada hampir bersamaan waktunya dengan awal terbentuknya Masyarakat Eropa di awal tahun 1950-an. Ketika itu muncul keinginan untuk membentuk suatu European Defense Community (1954) namun gagal diwujudkan karena ada Perang Dingin dan sudah ada NATO yang terbentuk pada tahun 1949 sebagai pilar pertahanan utama Eropa barat dalam menghadapi Uni Soviet. Sejalan dengan robohnya komunisme di  akhir  tahun  1980-an,   paradigma  pertahanan  Eropa  juga  mulai  berubah.  Eropa tidak lagi menghadapi ancaman oleh Uni Soviet dan para sekutunya di Eropa Timur, tetapi adanya berbagai fenomena baru seperti konflik antaretnis, failed states, kejahatan terorganisir, terorisme, proliferasi persenjataan pemusnah massal dan lain-lain.

 

APRIL

Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Menghadapi Pasar Internal UE Tahun 2004
Oleh: Sondang Anggraini 

Tahun 2003 merupakan tahun kesepuluh dari 15 negara Uni Eropa setelah membuka batas-batas dari pasar internalnya menjadi satu kesatuan pasar secara penuh. Dengan menjadi satu pasar internal telah membuka pasar terhadap perpindahan barang, jasa dan tenaga kerja secara bebas.  Sebagai dampaknya telah terjadi peningkatan ekonomi yang  sangat  besar  di  negara-negara  anggota  UE.  Menurut laporan dari Direktoral Jenderal Internal Market Komisi Eropa, selama sepuluh tahun terakhir Produk Domestik Bruto (PDB) UE telah meningkat menjadi €877 miliar, jumlah tersebut secara rata-rata telah memberikan tambahan pendapatan sebesar €5.700 per kepala rumah tangga.  Internal market juga telah mengikat ekonomi dari negara UE untuk lebih saling mendekat, sebagai akibatnya arus perdagangan antara anggota UE menjadi semakin deras sejak tahun 1993, dimana pada tahun 2001 komposisi total perdagangan internal telah mencapai 61% dan perdagangan eksternal 39%.

 

MARET

Perkembangan  CFSP  Pasca  Perang Irak
Oleh:  Aris Munandar

Pada bulan ini, Amerika Serikat (AS) dengan dibantu Inggris yang merupakan sekutu utamanya, akhirnya melancarkan serangan militer besar-besaran ke Irak, tanpa ada pihak yang bisa menghalangi. Uni Eropa (UE) yang semula diharapkan oleh sementara kalangan  di Brussel  agar dapat menjadi satu  kekuatan besar yang  mampu  mencegah  tindakan  unilateral  AS,  ternyata mengalami perpecahan di antara para anggotanya sendiri dan gagal mempengaruhi sikap keras negara adidaya tersebut. Ironinya,  justru  banyak di antara mereka  dapat dipengaruhi AS agar  mendukung serangan militer tersebut.

 

FEBRUARI

UE Menginginkan Penyelesaian Damai di Irak
Oleh:  Wening Esthyprobo

Pada tanggal 17 Februari 2003, mata dan perhatian  dunia menyorot ke Brussel, Markas Besar Uni Eropa di jantung Belgia, tak kurang dari Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang khusus menghadiri KTT Khusus UE dengan agenda  membahas krisis Irak.  Setelah diombang-ambingkan oleh sikap beberapa anggotanya yang mendukung agresifitas Amerika Serikat  dan ketidakefektifan Common Foreign and Security Policy, pada akhirnya Yunani selaku Presidensi UE telah berhasil mengundang para pemimpin Eropa dan melaksanakan KTT Khusus. Pertemuan berhasil mengirimkan sinyal  bahwa  perbedaan polugri masing-masing anggotanya dalam menyikapi rencana serangan AS ke Irak  telah teratasi. Meskipun beberapa komentar menyebutkan bahwa hasil KTT merupakan "lowest common denominator",  dapat dikatakan bahwa Pertemuan telah berhasil membuat Eropa bersatu kembali.

 

JANUARI

Tantangan Presidensi Yunani  Oleh:  Widyarka Ryananta

Sejak bergabung di tahun 1981, untuk ke empat kalinya Yunani memperoleh giliran  memegang  jabatan  Presidensi  Uni Eropa kurun waktu  1  Januari  -  30  Juni  2003.  Beberapa kalangan agak menyangsikan kepemimpinan Yunani, sebab selain program kerjanya cukup ambisius karena cakupannya luas dan kompleks, kinerja masa presidensi Yunani dulu (tahun 1983, 1988 dan 1994) dianggap kurang memenuhi harapan, antara lain tercermin dalam menyuarakan kebijakan luar negeri UE yang kadang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas negara anggota.

 




Disclaimer
The Mission accepts no responsibility for checking the accuracy of information accessed through this site and therefore makes no representation concerning its completeness, truth, accuracy, or its suitability for any particular purpose. Users are advised to rely on their own independent investigations.